Dongkrak Ekspor Barang, Bea Cukai Fasilitasi 360 Perusahaan

Rifat Alhamidi - detikJabar
Kamis, 11 Agu 2022 11:10 WIB
Press Tour Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu di Bandung.
Press Tour Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu di Bandung. (Foto: Rifat Alhamidi/detikJabar)
Bandung -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan telah memasilitasi 360 perusahaan dalam negeri supaya bisa terus meningkatkan ekspor barang ke luar negeri. Ratusan perusahaan itu dibantu melalui program kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) serta perbaikan kinerja industri di kawasan berikat (KB).

Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Kemenkeu Untung Basuki merinci, hingga 31 Juli 2022, ada 97 perusahaan di Jakarta dan 80 perusahaan di Jawa Timur yang difasilitasi ekspor barang melalui program tersebut. Sementara di Jawa Barat, ada 60 perusahaan yang telah difasilitasi untuk meningkatkan ekspor barang.

"KITE saat ini menjadi fokus kami dalam pengembangan nilai ekspor perusahaan-perusahaan di Indonesia selama 2022," katanya dalam Press Tour Utilisasi Fasilitas Kepabeaan dan Cukai untuk Mendorong Ekspor Nasional di Bandung, Rabu (10/8/2022).


Untung menjelaskan, 320 perusahaan itu terdiri dari 69 perusahaan tekstil dan pakaian jadi, 42 perusahaan barang dari plastik, serta 31 perusahaan kimia dan farmasi. Kemudian 26 perusahaan kendaraan bermotor dan komponen, 23 perusahaan barang dari logam, serta 169 perusahaan dengan konsentrasi produksi barang lainnya.

Ia mengungkap, fasilitasi KITE tidak hanya bisa dimanfaatkan perusahaan besar nasional. Namun juga industri kecil menengah (IKM) yang tengah didorong pemerintah supaya mampu melakukan ekspor barang dalam jumlah besar dan pasar yang lebih luas.

"Kita melakukan kerja sama dengan berbagai pihak salah satunya dengan BNI agar bisa mendukung IKM tumbuh. Dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah upayakan usaha mikro ini bisa disiapkan (untuk bisa mengekspor)," ungkapnya.

KITE sendiri merupakan pembebasan bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang yang tidak dipungut atas impor. KITE Pembebasan juga memasilitasi pembebasan bea masuk bagi pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor.

Sementara, untuk KITE Pengembalian merupakan fasilitas pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean. Untuk kemuidan diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor.

Menurut Untung, adanya kemudahan industri dalam KB dan KITE nilai ekspor nasional tercatat makin meningkat. Pada 2019 hingga 2020, setiap bulannya selalu ada perbaikan nilai jual barang ke luar negeri dibandingkan nilai impor.

"Data MoM dari Juni ke Juli 2022 nilai ekspor naik 45,47 persen. Sedangkan nilai YoY dibandingkan Juli 2021 nilainya naik 23,9 persen. Untuk nilai impor MoM dari Juni ke Juli 2020 aik 19,12 persen. Sementara secara tahunan dibandingkan Juli 2021 naiknya 4,5 persen," tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat Yusmariza mengatakan, pihaknya juga berupaya meningkakan pelaku usaha yang bisa menjual barangnya ke luar negeri. Upaya yang dilakukan yakni dengan membuat program Rumah Solusi Ekspor Impor.

Rumah Solusi Ekspor Impor dibentuk sebagai perwujudan keterpaduan sinergi dan saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan publik yang mendorong peningkatan investasi dan ekspor di Provinsi Jawa Barat.

"Dampaknya dengan ada Rumah Solusi adalah simplikasi layanan, kemudahan, dan pelaku usaha menjadi lebih hemat waktu maupun biaya. Per Juli 2022, terdapat 808 perusahaan di Jawa Barat yang mendapat kemudahan dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat," tuturnya.

Dalam program ini Kanwil DJBC Jawa Barat menyediakan sarana/prasarana yang mendukung pelayanan Rumah Solusi Ekspor dan Impor Jawa Barat, menyepakati MoU Rumah Solusi Ekspor dan Impor Jawa Barat Ekspor Impor sesuai MoU-01/WBC.09/2019, serta penunjukan masing-masing penanggung jawab dari instansi terkait yang bertugas memberikan pelayanan terkait permasalahan ekspor/impor, permodalan, perizinan, perpajakan, higga supply chain.

(ral/orb)