Pemerintah pusat mempunyai rencana terkait skema pembelian minyak goreng curah. Warga harus menunjukkan KTP atau menggunakan PeduliLindungi saat membeli minyak goreng curah.
Dalam satu KTP bisa dipakai untuk membeli minyak goreng curah maksimal 10 kilogram. Namun munculnya kebijakan ini membuat polemik baru di masyarakat dan pedagang.
Mereka khawatir kebijakan tersebut akan berdampak terhadap pendapatannya. Mereka bahkan tak setuju dengan aturan tersebut.
"Saya nggak setuju, saya yakin banyak yang nggak setuju juga. Soalnya apa, kalau pedagang mah pasti khawatir pendapatan jadi turun karena dibatasi," kata Nova, salah seorang pedagang minyak goreng curah di Pasar Tradisional Sindangkasih, Kabupaten Majalengka, Senin (27/6/2022).
Nova mengaku skema transaksi pembelian minyak goreng curah yang mulai disosialisasikan per hari ini hingga dua minggu ke depan itu, belum diterapkan di tokonya.
"Belum diterapkan, nunggu instruksi resmi dari dinas terkait dulu, soalnya takut diprotes konsumen," ujar dia.
Tak hanya pedagang, kebijakan itu juga diprotes oleh konsumen. Skema transaksi pembelian minyak goreng curah dengan menunjukkan KTP atau aplikasi PeduliLindungi dinilai ribet.
"Aduh buat apa ya, jadi riweuh (ribet) gini. Ya kalau pembeli mah mau yang simpel dan praktis aja," ujar Mamay (31) warga Sindagkasih, Majalengka.
Sementara, pantauan detikJabar di pasar, harga minyak goreng curah saat ini dijual Rp 15 ribu per liter. Sebelumnya, harga minyak tersebut diangka Rp 17 ribu per liter.
