Asep Surya Atmaja resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026) siang. Pelantikan langsung dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Asep yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati Bekasi, dilantik sebagai bupati setelah Ade Kuswara Kunang terjerat kasus korupsi.
Dedi meminta, agar Asep segera melakukan penataan Kabupaten Bekasi.
"Terus segera ditata, karena selama ini Bekasi itu sungai-sungainya pada keruh, rumputnya pada tinggi, terus kemudian sampahnya bertebaran di mana-mana. Tata ruangnya tidak beraturan, dan sekarang Pemprov kan lagi merubah tata ruangnya untuk diselaraskan. Sehingga tidak boleh ada disparitas antara kawasan yang dikelola oleh swasta dan dikelola oleh pemerintah," kata Dedi di Gedung Pakuan, Jumat (23/10/2026).
Dedi tegaskan, yang dikelola swasta harus tertib, rapi, tertata dan yang dikelola oleh pemerintah tidak boleh lagi ada yang berantakan.
"Yang kedua, Bekasi itu kelemahannya adalah pendidikannya, sekolahnya banyak yang rusak. Layanan puskesmasnya kurang optimal. Sehingga ke depannya puskesmasnya harus diberi biaya yang cukup, kemudian rumah sakit ditata, sekolah-sekolahnya dirapikan, yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten, SD dan SMP, serta TK, itu harus," tegasnya.
"Dan itu berbanding ironinya adalah duitnya selalu nyisa. Jadi satu tahun itu rata-rata silpanya itu 1 sampai 2 triliun," tambahnya.
Dedi menjelaskan, di satu sisi banyak infrastruktur yang harus dibangun, sisi lain anggarannya tak terserap optimal.
"Nah ini yang saya tekankan enggak boleh lagi ada silpa. Sekarang mungkin enggak bisa karena sudah mepet. Sekarang aja dia masih 1 triliun. Kita lagi susah cari duit. Bekasi kelebihan duit , kalau boleh dipinjemin aja ke provinsi, tapi enggak mungkin," jelasnya.
Dedi menambahkan, di RAPBD perubahannya Bekasi telah meningkatkan anggaran infreastruktur hingga 7%. Ia pun akan terus mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Bekasi.
"Ya, kan gini, tahulah kalau di daerah itu kan seringkali orang membagi kegiatan-kegiatan proyek pemerintah itu karena tekanan. Saya pikir ke depannya enggak usah lagi takut tekanan, tulus saja sesuai dengan peraturan. Jadi kalau kita jujur lah kalau banyak sekali orang misalnya kelompok ini ke sini, ke sini, nanti enggak boleh lagi. Sesuai dengan ketentuan saja, yang paling utama menekankan pada efisien dan kualitas," pungkasnya.
(wip/yum)