.webp)
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jabar ikut membuka informasi lowongan pekerjaan secara langsung melalui media sosial. Dia ingin konsep live bursa kerja yang digagas Pemprov Jabar tidak berhenti di tingkat provinsi.
Dedi menilai persoalan akses informasi lowongan kerja harus ditangani sampai ke daerah. Sebab, bupati dan wali kota merupakan kepala daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sekaligus memiliki wilayah industri dengan kebutuhan tenaga kerja yang besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemprov Jabar sendiri mulai membuka layanan bursa kerja melalui siaran langsung di media sosial. Informasi lowongan disampaikan secara rutin setiap Rabu melalui akun TikTok Dedi Mulyadi, mulai dari posisi yang tersedia, perusahaan yang membuka rekrutmen hingga kualifikasi yang dibutuhkan.
Dedi menegaskan program tersebut bukan untuk dijalankan gubernur seorang diri. Dia meminta kepala daerah mengadopsi pola yang sama di wilayah masing-masing.
"Jalan terus, hari ini di Depok (terkait bursa kerja). Saya itu kan sebenarnya gubernur tuh memulai. Kan nggak mungkin Gubernur terus. Nah setelah itu bupati dan wali kotanya mengadopsi konsep ini segera laksanakan agar perusahaan-perusahaan ini terbuka kesempatan kerjanya," kata Dedi, Rabu (23/9/2026).
Menurut Dedi, dirinya hanya ingin menjadi pemicu agar pemerintah daerah berani membuat terobosan dalam membuka akses informasi pekerjaan. Setelah konsep tersebut berjalan, pelaksanaannya harus diperluas oleh bupati dan wali kota.
"Saya ini sebenarnya hanya trigger aja. Nanti sekarang misalnya Kabupaten Bekasi, dia berkomitmen tiap hari Jumat live bursa kerja, bupatinya langsung. Dan kemudian dia mendorong industri untuk terbuka. Jangan sampai dari 9.000 industri di Bekasi hanya 15 yang mengumumkan kesempatan kerja," ujarnya.
Dedi menyoroti ketimpangan antara jumlah perusahaan dengan informasi lowongan yang diumumkan kepada masyarakat. Dia menilai peluang penyerapan tenaga kerja akan jauh lebih besar jika perusahaan aktif membuka kebutuhan tenaga kerjanya kepada publik.
"15 yang mengumumkan kesempatan kerja kan lumayan sudah ada 300 lowongan kerja. Kalau 9.000 ngumumin, itu bisa 30.000 itu," katanya.
Karena itu, Dedi meminta bupati dan wali kota tidak sekadar menjadi penonton dalam persoalan lapangan kerja. Menurutnya, kepala daerah harus mengambil peran langsung dengan memastikan informasi pekerjaan dapat diakses masyarakat.
"Tapi harus bupati dan wali Kota mau mengikuti. Harus! Kan sebenarnya kan yang bertanggung jawab langsung terhadap ketersediaan lapangan kerja yang langsung bersentuhan tuh bupati dan wali Kota," tegasnya.
Baca juga: Pemprov Jabar Berpotensi Batal Utang ke SMI |
Dedi pun mendorong kepala daerah di Jabar lebih kreatif mencari cara untuk mempertemukan masyarakat dengan perusahaan yang membutuhkan pekerja. Menurut dia, pemerintah daerah tidak harus selalu membuat program baru karena pola yang sudah berjalan efektif dapat langsung diterapkan.
"Makanya kita hari ini mendorong agar para Bupati/Wali Kota kreatif. Dan cara kreatifnya sudah, program yang sudah efektif bisa dilaksanakan oleh bupati dan wali Kota tinggal dilaksanakan," pungkasnya.
(bba/sud)
