Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong perangkat daerah menggunakan data untuk menentukan program yang dibutuhkan masyarakat. Angka yang dihimpun setiap instansi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan sekaligus alat untuk menilai hasil pembangunan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal mengatakan, kualitas data menentukan kemampuan pemerintah dalam membaca persoalan warga. Informasi yang akurat membantu perangkat daerah memilih kebutuhan yang harus lebih dahulu ditangani.
"Data statistik sektoral yang berkualitas akan membantu perangkat daerah dalam memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan pembangunan, menentukan prioritas program, serta mengukur capaian kinerja secara lebih objektif," kata Bambang di Aula Kantor Diskominfo, Cibinong, Senin (19/10/2026).
Hal itu disampaikan dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan tentang pemanfaatan data statistik sektoral, dengan narasumber Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor dan Statistisi Ahli Muda.
Melalui pertemuan ini, Diskominfo berupaya memperbaiki mutu data sekaligus mendorong penggunaannya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengelolaan informasi antarinstansi juga diarahkan agar semakin terintegrasi.
Bambang menjelaskan, Diskominfo menjalankan peran sebagai Wali Data Daerah. Tanggung jawabnya mencakup koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral serta memastikan informasi dapat disajikan dengan baik, mudah diakses, dan dipahami masyarakat sesuai arah kebijakan Satu Data Indonesia.
Karena itu, kemampuan aparatur dalam menghimpun, mengelola, dan memanfaatkan data perlu terus ditingkatkan. Terlebih, perkembangan teknologi membuat kebutuhan terhadap informasi yang cepat dan akurat semakin besar.
"Peningkatan kapasitas kelembagaan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola serta memanfaatkan data statistik sektoral secara optimal, akurat, terpadu, dan berkesinambungan," jelasnya.
Ia meminta peserta membawa pengetahuan tersebut ke pekerjaan sehari-hari. Pemanfaatannya di masing-masing perangkat daerah diharapkan membantu pemerintah menyusun prioritas, mengevaluasi capaian program, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Pengetahuan yang diperoleh hendaknya tidak berhenti pada kegiatan ini saja, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah," ujar Bambang.
(iqk/iqk)