Evaluasi Digital, Pemkab Bogor Tekankan Hasil Kerja

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ingin penerapan pemerintah digital dinilai dari hasil kerjanya, bukan semata kelengkapan dokumen. Setiap perangkat daerah diminta menunjukkan apakah sistem yang dijalankan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan kinerja pemerintah lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menyampaikan hal itu saat mengikuti wawancara evaluasi kinerja pemerintah digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (28/9/2026).

"Ubah mindset atau pola pikir bahwa implementasi PemDi dapat membuktikan kinerja yang akuntabel, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik," kata Bambang.

Ia mengakui penerapan pemerintah digital di Kabupaten Bogor masih perlu diperbaiki. Karena itu, Bambang meminta perangkat daerah dan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Bogor menggunakan proses evaluasi untuk melihat capaian serta persoalan yang mereka hadapi.

"Kami menyadari bahwa dalam implementasi PemDi di Kabupaten Bogor ini masih belum optimal. Namun, dengan adanya arahan dari Kementerian PANRB serta bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami optimis dapat menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan PemDi di Kabupaten Bogor pada masa yang akan datang," ujarnya.

Pemkab Bogor sebelumnya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, yang kemudian bertransformasi menjadi pemerintah digital.