Keamanan Data Pemerintah Bogor Tak Cukup Dijaga Satu Tim

Keamanan Data Pemerintah Bogor Tak Cukup Dijaga Satu Tim

Andry Haryanto - detikJabar
Kamis, 24 Sep 2026 00:11 WIB
Bimbingan teknis keamanan informasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor di Cisarua, Rabu (23/9/2026).
Bimbingan teknis keamanan informasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor di Cisarua, Rabu (23/9/2026). (Foto: Istimewa)
Bogor -

Sebuah akun yang dicuri bisa membuat pekerjaan kantor terhenti. Tautan palsu yang dibuka pegawai pun dapat menjadi pintu masuk serangan ke sistem. Bagi pemerintah daerah yang semakin banyak menggunakan layanan digital, pertanyaannya bukan hanya bagaimana mencegah gangguan, tetapi juga siapa yang harus dihubungi dan apa yang dilakukan ketika insiden terjadi.

Persoalan itu dibahas dalam bimbingan teknis keamanan informasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor di Cisarua, Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta diikuti aparatur untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan pemanfaatan teknologi membantu pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada saat yang sama, data serta sistem yang digunakan perlu dijaga.

"Ancaman siber tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Kebocoran data, pencurian akun, phishing, malware, maupun berbagai bentuk serangan siber dapat mengganggu pelayanan publik dan menimbulkan kerugian bagi organisasi dan masyarakat," ujar Bambang.

ADVERTISEMENT

Kabupaten Bogor memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mendukung penanganan gangguan keamanan informasi. Namun, menurut Bambang, tim tersebut perlu bekerja bersama perangkat daerah dan kecamatan. Pegawai di setiap unit harus mengetahui cara mengenali potensi insiden dan menyampaikannya kepada pihak yang tepat.

"Keberhasilan pengamanan informasi tentunya tidak dapat dilakukan oleh TTIS saja. Dibutuhkan kolaborasi dan kepedulian dari seluruh perangkat daerah dan kecamatan," katanya.

Karena itu, peserta tidak hanya menerima materi. Mereka juga mengikuti drill test atau latihan penanganan insiden. Melalui simulasi tersebut, pemerintah daerah ingin melihat kesiapan peserta, alur pelaporan, dan koordinasi antarpihak sebelum menghadapi kejadian yang sesungguhnya.

"Melalui drill test ini, kita dapat melihat sejauh mana kesiapan masing-masing unsur, bagaimana alur komunikasi dan koordinasi dilakukan, serta apa saja yang masih perlu diperbaiki dalam menghadapi insiden keamanan informasi," kata Bambang.

(orb/orb)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads