Banyaknya aplikasi pemerintah belum otomatis membuat pelayanan warga semakin mudah. Evaluasi Diskominfo Kabupaten Bogor hingga September 2026 mencatat 44 dari 244 aplikasi di lingkungan dinas tersebut tidak aktif atau tidak digunakan.
Jumlah itu setara sekitar 18 persen dari keseluruhan aplikasi yang tercatat. Temuan tersebut menjadi perhatian dalam penguatan tata kelola platform digital agar keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal mengatakan, perkembangan teknologi menuntut pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan. Transformasi digital diperlukan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, transparan, serta mudah diakses warga.
"Dalam konteks tersebut, aplikasi dan website pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi, pelayanan publik, serta sebagai bagian dari ekosistem pemerintah digital di Kabupaten Bogor," ujar Bambang.
Persoalan pengelolaan itu dibahas dalam forum kolaborasi pemerintah digital di Megamendung, Kamis (8/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti pengelola sistem informasi, aplikasi, dan website dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Forum menghadirkan tenaga ahli madya statistisi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat beserta tim. Pembahasan diarahkan untuk menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan kemampuan teknis pengelola layanan digital.
Menurut Bambang, perhatian terhadap platform pemerintah perlu mencakup keberlanjutan pengelolaan, keamanan, dan kualitas informasi. Aplikasi yang tersedia harus mampu mendukung kebutuhan pelayanan, bukan sekadar menambah jumlah sistem.
"Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi dan website tersebut dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Diskominfo mendorong peningkatan kompetensi pengelola dalam aspek teknis, pengelolaan data, keamanan informasi, serta pemanfaatan teknologi. Penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun layanan yang terpadu dan responsif.
Bambang juga menegaskan bahwa pengelolaan platform digital harus melampaui pemenuhan kewajiban administratif. Ukuran keberhasilannya diarahkan pada kemudahan penggunaan dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui pembenahan itu, Pemkab Bogor berharap aplikasi pemerintah dapat mendukung pelayanan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses informasi maupun layanan yang mereka butuhkan sehari-hari.
(yum/yum)