Ancaman kehabisan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, semakin nyata. 5 perluasan yang semula diharapkan menjadi penyangga sampah Bandung Raya kini berpotensi penuh lebih cepat, bahkan pada Oktober 2026 ini.
Pemprov Jawa Barat pun menyiapkan berbagai langkah agar kondisi tersebut tidak berubah menjadi krisis sampah di Bandung Raya. Strateginya tidak hanya dilakukan di Sarimukti sebagai tempat pembuangan akhir, tetapi juga menyasar sumber sampah di tingkat rumah tangga hingga fasilitas pengolahan di tengah.
Targetnya adalah memperpanjang usia operasional Sarimukti hingga Desember 2029, sebelum Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, Kabupaten Bandung, ditargetkan mulai beroperasi pada 2030.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pengolahan sampah di hilir. Pengurangan sampah harus dimulai sejak dari sumbernya.
Salah satu upaya di hilir yang tengah disiapkan adalah mengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). Namun, skema tersebut masih menghadapi kendala karena pihak ketiga yang menjadi offtaker belum siap mengeksekusi.
"Sampah yang di Sarimukti, kapasitas 1.000 ton, diolah jadi RDF. Tapi ternyata ada persoalan dengan offtaker-nya. Jadi pihak ketiganya belum siap eksekusi. Mereka ingin memastikan offtaker. Itu baru penjajakan," kata Herman, Rabu (7/10/2026).
Di tengah persoalan tersebut, Pemprov Jabar mengumpulkan pemerintah kabupaten/kota di Bandung Raya. Pemerintah daerah diminta tidak hanya memikirkan bagaimana sampah dibuang setelah sampai di Sarimukti.
"Kemudian, kami juga sampaikan ke teman-teman kabupaten/kota di Bandung Raya. Para sekda sudah kumpul, kadis LH juga sudah kumpul, bahwa tidak mungkin menangani di hilir saja," ucapnya.
"Kita juga harus treatment di hulu, mulai dari tingkat rumah tangga, termasuk di tengah, di kelurahan, di TPS, di desa, di kecamatan. Itu pun harus ada treatment. Dan kita sepakat untuk bareng-bareng," lanjutnya.
25.000 Mahasiswa Diterjunkan
Pemprov Jabar kemudian menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat pengurangan sampah dari sumbernya. Sebanyak 90 rektor telah diajak berkoordinasi dan menyepakati keterlibatan perguruan tinggi. Untuk tahap awal, 25.000 mahasiswa akan diterjunkan mulai Oktober 2026.
"Untuk yang di hulu, provinsi sudah koordinasi dengan 90 rektor. Saya sudah bertemu langsung dengan 90 rektor, difasilitasi LLDIKTI. Dan kita sudah membangun agreement dengan 90 perguruan tinggi. Bulan Oktober ini akan menurunkan 25.000 mahasiswa," ungkap Herman.
Mahasiswa tersebut akan menjalankan pengabdian masyarakat selama tiga bulan dengan konversi 10 SKS. Selain mahasiswa, pihak lain yakni Pramuka, TNI dan Satgas Citarum Harum juga akan dilibatkan untuk melakukan edukasi langsung kepada masyarakat.
"Bahu-membahu mahasiswa, Pramuka, kemudian dengan TNI juga, dengan Satgas Citarum Harum. Jadi nanti sinergi Pemda, sinergi dengan perguruan tinggi, sinergi dengan mahasiswa, perguruan tinggi, TNI, dan Pramuka untuk mengedukasi door-to-door rumah tangga," jelasnya.
Sasarannya tidak berhenti di rumah tangga. Rumah makan, hotel, hingga perkantoran di Bandung Raya juga akan menjadi sasaran edukasi agar mampu mengurangi dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
"Kemudian rumah makan, hotel, kantor-kantor yang ada di wilayah Bandung Raya untuk mengurangi sampah, memanfaatkan sampah, dan mendaur ulang sampah," ujar Herman.
Sampah Bisa Berkurang 20 Persen
Pemprov Jabar mengaku menyadari langkah tersebut bukan pekerjaan mudah. Namun, pemerintah memiliki pengalaman dari uji coba pengurangan sampah yang dilakukan di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.
Di sana kata dia, sebanyak 500 mahasiswa dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat. Hasilnya, produksi sampah rumah tangga bisa ditekan hingga 20 persen. Hasil tersebut kemudian menjadi dasar Pemprov Jabar untuk memperluas program ke seluruh kecamatan di Bandung Raya.
"Jadi sampah bisa berkurang 20 persen, pilah-pilih sampah sendiri bisa dua kali lipat. Berangkat dari pengalaman Arcamanik, kita replikasi di 52 kecamatan se-Bandung Raya. Sebelumnya kan empat kecamatan yang dipimpin langsung oleh Pak Menko Pangan tempo hari, itu sedang berjalan sampai saat ini," terang Herman.
"Karena memang kemendesakan, kita dorong semua kecamatan di Bandung Raya, 52 kecamatan. Rektor sudah siap, camat juga kemarin sudah kami konsolidasikan, 52 camat," sambungnya.
Melalui skema ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah dari sumber sebesar 20 persen dan peningkatan pemilahan sampah hingga dua kali lipat. Jika target itu tercapai, potensi sampah yang tidak berakhir di Sarimukti akan sangat besar.
"Apabila ini berhasil, mudah-mudahan, tiga bulan ke depan, terutama November-Desember ini, ada pengurangan 20 persen dari 5.000 ton sampah yang diproduksi oleh Bandung Raya, berarti 1.000 ton. Ini kan luar biasa, 1.000 ton,' tegas Herman.
Simak Video "Video: 'Revolusi Pengelolaan Sampah' ala Walkot Solo Respati Ardi"
(dir/dir)