.webp)
Ancaman kehabisan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, semakin nyata. 5 perluasan yang semula diharapkan menjadi penyangga sampah Bandung Raya kini berpotensi penuh lebih cepat, bahkan pada Oktober 2026 ini.
Pemprov Jawa Barat pun menyiapkan berbagai langkah agar kondisi tersebut tidak berubah menjadi krisis sampah di Bandung Raya. Strateginya tidak hanya dilakukan di Sarimukti sebagai tempat pembuangan akhir, tetapi juga menyasar sumber sampah di tingkat rumah tangga hingga fasilitas pengolahan di tengah.
Targetnya adalah memperpanjang usia operasional Sarimukti hingga Desember 2029, sebelum Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, Kabupaten Bandung, ditargetkan mulai beroperasi pada 2030.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pengolahan sampah di hilir. Pengurangan sampah harus dimulai sejak dari sumbernya.
Salah satu upaya di hilir yang tengah disiapkan adalah mengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). Namun, skema tersebut masih menghadapi kendala karena pihak ketiga yang menjadi offtaker belum siap mengeksekusi.
"Sampah yang di Sarimukti, kapasitas 1.000 ton, diolah jadi RDF. Tapi ternyata ada persoalan dengan offtaker-nya. Jadi pihak ketiganya belum siap eksekusi. Mereka ingin memastikan offtaker. Itu baru penjajakan," kata Herman, Rabu (7/10/2026).
Di tengah persoalan tersebut, Pemprov Jabar mengumpulkan pemerintah kabupaten/kota di Bandung Raya. Pemerintah daerah diminta tidak hanya memikirkan bagaimana sampah dibuang setelah sampai di Sarimukti.
"Kemudian, kami juga sampaikan ke teman-teman kabupaten/kota di Bandung Raya. Para sekda sudah kumpul, kadis LH juga sudah kumpul, bahwa tidak mungkin menangani di hilir saja," ucapnya.
"Kita juga harus treatment di hulu, mulai dari tingkat rumah tangga, termasuk di tengah, di kelurahan, di TPS, di desa, di kecamatan. Itu pun harus ada treatment. Dan kita sepakat untuk bareng-bareng," lanjutnya.
25.000 Mahasiswa Diterjunkan
Pemprov Jabar kemudian menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat pengurangan sampah dari sumbernya. Sebanyak 90 rektor telah diajak berkoordinasi dan menyepakati keterlibatan perguruan tinggi. Untuk tahap awal, 25.000 mahasiswa akan diterjunkan mulai Oktober 2026.
"Untuk yang di hulu, provinsi sudah koordinasi dengan 90 rektor. Saya sudah bertemu langsung dengan 90 rektor, difasilitasi LLDIKTI. Dan kita sudah membangun agreement dengan 90 perguruan tinggi. Bulan Oktober ini akan menurunkan 25.000 mahasiswa," ungkap Herman.
Mahasiswa tersebut akan menjalankan pengabdian masyarakat selama tiga bulan dengan konversi 10 SKS. Selain mahasiswa, pihak lain yakni Pramuka, TNI dan Satgas Citarum Harum juga akan dilibatkan untuk melakukan edukasi langsung kepada masyarakat.
"Bahu-membahu mahasiswa, Pramuka, kemudian dengan TNI juga, dengan Satgas Citarum Harum. Jadi nanti sinergi Pemda, sinergi dengan perguruan tinggi, sinergi dengan mahasiswa, perguruan tinggi, TNI, dan Pramuka untuk mengedukasi door-to-door rumah tangga," jelasnya.
Sasarannya tidak berhenti di rumah tangga. Rumah makan, hotel, hingga perkantoran di Bandung Raya juga akan menjadi sasaran edukasi agar mampu mengurangi dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
"Kemudian rumah makan, hotel, kantor-kantor yang ada di wilayah Bandung Raya untuk mengurangi sampah, memanfaatkan sampah, dan mendaur ulang sampah," ujar Herman.
Sampah Bisa Berkurang 20 Persen
Pemprov Jabar mengaku menyadari langkah tersebut bukan pekerjaan mudah. Namun, pemerintah memiliki pengalaman dari uji coba pengurangan sampah yang dilakukan di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.
Di sana kata dia, sebanyak 500 mahasiswa dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat. Hasilnya, produksi sampah rumah tangga bisa ditekan hingga 20 persen. Hasil tersebut kemudian menjadi dasar Pemprov Jabar untuk memperluas program ke seluruh kecamatan di Bandung Raya.
"Jadi sampah bisa berkurang 20 persen, pilah-pilih sampah sendiri bisa dua kali lipat. Berangkat dari pengalaman Arcamanik, kita replikasi di 52 kecamatan se-Bandung Raya. Sebelumnya kan empat kecamatan yang dipimpin langsung oleh Pak Menko Pangan tempo hari, itu sedang berjalan sampai saat ini," terang Herman.
"Karena memang kemendesakan, kita dorong semua kecamatan di Bandung Raya, 52 kecamatan. Rektor sudah siap, camat juga kemarin sudah kami konsolidasikan, 52 camat," sambungnya.
Melalui skema ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah dari sumber sebesar 20 persen dan peningkatan pemilahan sampah hingga dua kali lipat. Jika target itu tercapai, potensi sampah yang tidak berakhir di Sarimukti akan sangat besar.
"Apabila ini berhasil, mudah-mudahan, tiga bulan ke depan, terutama November-Desember ini, ada pengurangan 20 persen dari 5.000 ton sampah yang diproduksi oleh Bandung Raya, berarti 1.000 ton. Ini kan luar biasa, 1.000 ton,' tegas Herman.
Sarimukti Dikejar hingga Desember 2029
Selain mengurangi sampah yang masuk, Pemprov Jabar juga menyiapkan langkah teknis untuk memperpanjang umur Sarimukti. Pada 2027, pemerintah menyiapkan pembangunan gravity wall di dua lokasi Sarimukti, yakni bagian selatan dan timur.
"Dan kemudian nanti 2027 kami juga menyiapkan, desainnya sudah siap di Dinas LH Provinsi Jawa Barat. Kita akan bangun gravity wall di dua lokasi, di sebelah selatan dan sebelah timur," ucap Herman.
Pembangunan tersebut akan dikombinasikan dengan upaya pemadatan atau compacting agar ruang tampung Sarimukti bisa diperbesar.
"Dengan adanya di Sarimukti sendiri, itu di hilir, dengan adanya gravity wall, tentu ruangnya makin terbuka. Compacting, gravity wall, jadi usia ini bisa diperpanjang," katanya.
Dengan langkah teknis itu, Herman menyebut pemerintah kini tidak lagi sekadar mempertahankan Sarimukti hingga 2027. Pemprov Jabar ingin TPA tersebut tetap bisa digunakan sampai penghujung 2029 sebelum mengandalkan PSEL Legok Nangka di tahun berikutnya.
"Target kami, mau tidak mau dan suka tidak suka, karena tidak ada solusi lain, bagaimana Sarimukti kami bisa perpanjang sampai Desember 2029. Harapan Pak Gubernur, Sarimukti bisa operasional sampai Desember 2029. Kami sedang upayakan hulu, tengah, dan hilir," terangnya.
"Dan nanti 2030 awal, mudah-mudahan Waste-to-Energy PSEL Legok Nangka sudah operasional. Karena risikonya kalau tidak dimitigasi, tidak diantisipasi, bisa terjadi ledakan sampah di Bandung Raya," lanjut dia.
Karena itu, Herman menegaskan persoalan sampah Bandung Raya tidak bisa lagi ditangani oleh satu pemerintah daerah atau hanya mengandalkan TPA Sarimukti. Menurutnya perlu kerja keras seluruh pihak agar tidak terjadi ledakan sampah di wilayah Bandung Raya.
"Dan Pak Gubernur kami sedang mengupayakan dengan kabupaten/kota, tentunya tidak boleh ada ledakan sampah. Dan satu-satunya cara ya harus kerja keras semuanya," tutup Herman.
Langkah Cimahi-KBB Hadapi Overload Sarimukti
Berbagai langkah dilakukan Kota Cimahi dan Bandung Barat menghadapi krisis tersebut. Sebab dalam sehari, sampah produksi rumah tangga di Kota Cimahi bisa mencapai paling sedikit 250 ton.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Cimahi, sebanyak 60 persen volume sampah dikelola tuntas di tingkat kelurahan dan 40 persen ditangani DLH Kota Cimahi.
"Ya soal ini (TPA Sarimukti) kami menunggu kepastiannya dulu. Cuma sudah harus ada langkah penanganan tentunya, jadi sampah ada yang dikelola di sumber sampai kelurahan, lalu sisanya oleh pemerintah. Jadi residu saja yang kita buang ke TPA Sarimukti," kata Chanifah saat dikonfirmasi, Rabu (7/10/2026).
Langkah lainnya yakni dengan mengoptimalkan sejumlah TPST untuk menambah volume pengolahan sampah. Meski belum optimal, DLH Kota Cimahi mencatat adanya tren penurunan volume sampah secara bertahap.
"Untuk TPST Santiong sedang dalam proses peningkatan kapasitas dengan tambahan bantuan alat dari World Bank. Di TPST Lebaksaat juga ditingkatkan kapasitas pengelolaannya. Sudah ada terasa volume pengurangan sampah secara perlahan. Biasanya kuota tonase per 2 minggu ke TPA Sarimukti sering habis sebelum waktunya, sekarang masih ada sisa kuota sehingga bisa dioptimalkan pembersihan di TPS," kata Chanifah.
Namun penanganan itu mesti dibarengi dengan edukasi sebab masyarakat akan kaget jika sampah tidak diangkut. Sehingga penataan di lapangan juga disiapkan secara matang untuk mengentaskan masalah sampah.
"Tidak bisa tiba-tiba pengumuman kepada warga TPA ditutup dan sampah tidak diangkut, pasti akan protes. Makanya sekarang juga mulai edukasi dan mewajibkan masyarakay memilah dan mengolah sampah," kata Chanifah.
Langkah edukasi itu melibatkan 1.728 ASN Pemkot Cimahi yang turun ke lapangan untuk pembinaan pengelolaan sampah tingkat RT. ASN yang diterjunkan akan melakukan pendataan kemudian data itu akan menjadi dasar bersama kelurahan menentukan rencana aksi atau Plan of Action dalam menuntaskan pengelolaan sampah di wilayah.
"Sudah 90 persen wilayah Kota Cimahi yang didata oleh para ASN ini terkait pengelolaan sampah. Program ini tentu tidak akan efektif kalau tidak didukung pemilahan sampah oleh masyarakat sejak dari sumbernya," ucapnya.
Pemda KBB Libatkan Mahasiswa
Sementara di Bandung Barat, pengelolaan timbulan sampah akan melibatkan mahasiswa. Sekadar. Diketahui, dalam sehari ada sekitar 700 ton sampah yang dihasilkan rumah tangga di KBB. Namun hanya 200 ton sampah saja yang mampu dibuang ke TPA Sarimukti.
Kepala Bidang Kebersihan pada DLH KBB, Dedy Anggoro mengatakan di tengah ancaman penuhnya TPA Sarimukti, pihaknya sudah mengjngatkan masyarakat untuk ikut melakukan pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber.
"Kami terus mendorong masyarakat, pemerintah desa, kawasan, dan pelaku usaha untuk melakukan pemilahan serta pengolahan sampah sejak dari sumber agar sampah yang dibuang ke Sarimukti dapat semakin berkurang," kata Dedy.
Dalam waktu dekat akan dilaksanakan program kolaborasi se-Bandung Raya melalui KKN Tematik Pengelolaan Sampah dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Program ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus membantu memperlambat laju penuhnya TPA Sarimukti.
"Karena ada program tematik KKN yang diusung dari Provinsi Jabar, untuk di beberapa kecamatan yang ada di KBB, Pak Sekda KBB memilih untuk tematik KKN itu di 6 kecamatan. Dalam bentuk sosialisasi dan edukasi ke masyarakat agar bisa selesai di rumah masing masing, dengan sistem pemilahan sampah rumah tangga antara organik dan anorganik," kata Dedy.
"Program yang telah dilaksanakan di Jabar beberapa bulan kebelakang mampu menekan sampah sampai 20 persen yang dikirim ke TPA Sarimukti. Hal ini paling tidak bisa memperpanjang waktu dan ada inovasi-inovasi yang akan dikembangkan oleh Provinsi Jabar terkait tumpukan sampah yang ada," imbuhnya.
Simak Video "Video: 'Revolusi Pengelolaan Sampah' ala Walkot Solo Respati Ardi"
[Gambas:Video 20detik] (dir/dir)
