Rumor duet Dedi Mulyadi dengan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029 mulai mendapat sorotan. Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Caroline Paskarina menilai kemunculan pasangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang sedang terjadi.
Caroline melihat nama Dedi Mulyadi memang tengah mendapat perhatian setelah muncul dalam sejumlah survei mengenai Pilpres 2029. Namun, menurut dia, kemunculan nama dalam survei belum bisa langsung dimaknai sebagai kepastian pasangan politik.
"Ini saya rasa pencalonan KDM dengan Gibran ini kan tidak lepas ya dari dinamika politik saat ini. KDM popularitasnya itu kan sedang naik ya dalam beberapa survei. Juga namanya menunjukkan kecenderungan positif," kata Caroline, Rabu (23/9/2026).
"Meskipun memang kalau berbicara mengaitkan pasangan, tentu tidak bisa semata-mata berdasarkan popularitas, begitu. Tetapi ini menggambarkan bahwa sudah mulai muncul nama-nama yang potensial begitu ya, untuk dicalonkan dalam Pilpres 2029 nanti," sambungnya.
Menurut Caroline, nama-nama yang mulai muncul saat ini masih sangat mungkin berubah. Selain popularitas, preferensi publik terhadap posisi calon juga belum sepenuhnya stabil.
"Nama itu basisnya pada popularitas, juga pada penilaian kinerja dari pemerintahan saat ini. Tapi apakah ini tepat atau tidak, tentu kan waktu masih berjalan ya. Pengukuran survei popularitas juga menunjukkan hasil yang masih fluktuatif. Ya, ada yang posisinya juga kan masih diotak-atik ya," ucapnya.
Caroline menilai kemunculan duet tersebut bisa berkaitan dengan isu keberlanjutan pemerintahan saat ini. Ia menyebut wacana itu juga dapat dibaca sebagai bagian dari cara publik atau kelompok politik menguji kemungkinan alternatif di tengah dinamika pemerintahan.
"Mengapa dipasangkan dengan Gibran, ya ini mungkin juga tidak bisa lepas dari isu soal keberlanjutan pemerintahan sekarang. Karena banyak kritik ya terhadap kepemimpinan Pak Presiden dan seterusnya. Jadi ya ini kan masih memeriksa ya preferensi publik, begitu," ujarnya.
Menurut Caroline, posisi Gibran sebagai bagian dari pemerintahan saat ini membuat namanya bisa dikaitkan dengan gagasan keberlanjutan. Sementara Dedi membawa basis politik dari pemerintahan daerah di Jawa Barat.
"Ini mungkin juga dikaitkan dengan posisi Gibran atau misalnya perpaduan kepemimpinan nasional dan lokal. Cuma memang dari sisi representasi kewilayahan, kalau ini dicalonkan dua-duanya mewakili kepemimpinan yang berasal dari Pulau Jawa. Walaupun KDM kan dari Jawa Barat, tapi sama-sama kan ada di Pulau Jawa. Jadi representasi antara Jawa dan luar Jawa ini tidak tidak terwakili sebenarnya kalau pasangan ini dimunculkan," jelasnya.
Lebih jauh, Caroline melihat kemunculan wacana tersebut juga dapat menjadi sinyal bahwa terdapat figur alternatif yang mulai diperbincangkan di luar konfigurasi politik yang ada saat ini.
Caroline bahkan melihat wacana tersebut dapat dibaca sebagai kritik terhadap pemerintahan saat ini, meski belum berarti menunjukkan adanya keputusan politik resmi dari partai atau tokoh yang bersangkutan.
"Jadi ini bisa jadi bentuk kritik juga ya terhadap kepemimpinan yang sekarang,. Apalagi partainya kan sama ya? Dua-duanya KDM dan Pak Prabowo dari partai yang sama. Jadi semacam kritik halus juga. Ini ada ada kadernya yang juga populer, gitu," ungkapnya.
"Ya publik bisa bisa beralih loh kalau misalnya jalannya pemerintahan masih seperti ini. Jadi banyak sebab memang ya, dan dalam konteks politik itu menjadi hal yang yang wajar, begitu," sambungnya.
Simak Video "Video KPU Minta MK Tolak Gugatan Denny Indrayana soal Syarat Pencalonan Gibran"
(bba/dir)