Menakar Wacana Duet Dedi Mulyadi-Gibran di Pilpres 2029

Wacana duet Dedi Mulyadi dengan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029 tidak sekadar muncul di tengah naiknya nama Dedi dalam sejumlah survei. Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Caroline Paskarina melihat ada dinamika politik yang ikut bermain di balik munculnya pasangan tersebut.

Menurut Caroline, popularitas Dedi yang meningkat membuat namanya mulai masuk dalam pembicaraan mengenai figur potensial untuk Pilpres 2029. Namun, kemunculan nama dalam survei belum otomatis berarti terbentuknya pasangan calon.

"Ini saya rasa pencalonan KDM dengan Gibran ini kan tidak lepas ya dari dinamika politik saat ini. KDM popularitasnya itu kan sedang naik ya dalam beberapa survei. Juga namanya menunjukkan kecenderungan positif," kata Caroline, Rabu (23/9/2026).

"Meskipun memang kalau berbicara mengaitkan pasangan, tentu tidak bisa semata-mata berdasarkan popularitas, begitu. Tetapi ini menggambarkan bahwa sudah mulai muncul nama-nama yang potensial begitu ya, untuk dicalonkan dalam Pilpres 2029 nanti," sambungnya.

Caroline mengatakan peta politik menuju 2029 masih sangat cair. Hasil survei yang mengukur popularitas maupun elektabilitas juga belum dapat dijadikan patokan final mengenai siapa yang akan maju dan dalam posisi apa.

"Nama itu basisnya pada popularitas, juga pada penilaian kinerja dari pemerintahan saat ini. Tapi apakah ini tepat atau tidak, tentu kan waktu masih berjalan ya. Pengukuran survei popularitas juga menunjukkan hasil yang masih fluktuatif. Ya, ada yang posisinya juga kan masih diotak-atik ya," ucapnya.

Menurut dia, preferensi publik terhadap posisi seorang tokoh juga bisa berubah ketika simulasi pertanyaan diubah. Karena itu, munculnya nama Dedi-Gibran saat ini lebih tepat dilihat sebagai bagian dari proses membaca keinginan publik.

"Misalnya, KDM jadi presiden, preferensi publik seperti apa. Kalau posisi dirubah ke wakil presiden, juga preferensinya masih beda-beda. Jadi ini sebenarnya baru pada upaya untuk memunculkan nama-nama yang populer berdasarkan popularitas dan juga penilaian publik terhadap kinerjanya, begitu," katanya.

Caroline menilai hal tersebut bisa dikaitkan dengan isu keberlanjutan pemerintahan saat ini. Gibran merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara Dedi merupakan kepala daerah dengan popularitas yang tengah meningkat secara nasional.

"Mengapa dipasangkan dengan Gibran, ya ini mungkin juga tidak bisa lepas dari isu soal keberlanjutan pemerintahan sekarang. Karena banyak kritik ya terhadap kepemimpinan Pak Presiden dan seterusnya. Jadi ya ini kan masih memeriksa ya preferensi publik, begitu," ujarnya.

Caroline melihat kombinasi tersebut juga bisa dibaca sebagai upaya mempertemukan figur dari level pemerintahan yang berbeda.

"Ini mungkin juga dikaitkan dengan posisi Gibran atau misalnya perpaduan kepemimpinan nasional dan lokal. Cuma memang dari sisi representasi kewilayahan, kalau ini dicalonkan dua-duanya mewakili kepemimpinan yang berasal dari Pulau Jawa. Walaupun KDM kan dari Jawa Barat, tapi sama-sama kan ada di Pulau Jawa. Jadi representasi antara Jawa dan luar Jawa ini tidak terwakili sebenarnya kalau pasangan ini dimunculkan," jelasnya.

Lebih jauh, Caroline melihat munculnya wacana Dedi-Gibran juga dapat menunjukkan adanya figur alternatif yang mulai diperhitungkan dalam percakapan politik nasional.

"Ini kan lebih menunjukkan bahwa sebenarnya ada loh figur lain, figur alternatif lain begitu yang bisa dimunculkan. Bisa jadi ini juga semacam kritik begitu ya pada pemerintahan yang sekarang di tengah respons masyarakat begitu."

Menurut Caroline, wacana tersebut bahkan dapat menjadi bentuk pesan politik kepada pemerintahan yang sedang berjalan.

"Ini juga jadi semacam upaya untuk menunjukkan mungkin juga ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya suara publik kurang diperhatikan, ya publik sebenarnya nanti bisa memilih yang lain ya, seperti itu."

Caroline kemudian menyebut kemunculan duet tersebut bisa dibaca sebagai kritik halus terhadap pemerintahan saat ini. Namun, tafsir tersebut tetap merupakan analisis atas dinamika politik, bukan pernyataan resmi dari Dedi maupun Gibran.

"Jadi ini bisa jadi bentuk kritik juga ya terhadap kepemimpinan yang sekarang. Apalagi partainya kan sama ya? Dua-duanya KDM dan Pak Prabowo dari partai yang sama. Jadi semacam kritik halus juga. Ini ada kadernya yang juga populer, gitu," ungkapnya.

"Ya publik bisa beralih loh kalau misalnya jalannya pemerintahan masih seperti ini. Jadi banyak sebab memang ya, dan dalam konteks politik itu menjadi hal yang wajar, begitu," sambungnya.

Di tengah rumor tersebut, Dedi justru mengambil sikap berbeda. Ia menegaskan belum memikirkan Pilpres 2029 dan memilih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Dedi juga menyatakan tidak ada arah politik menuju duet dengan Gibran.

"Kita lagi mikir bagaimana jadi gubernur yang sukses. Tidak mikir yang lain," kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).

Caroline menilai sikap Dedi tersebut tidak mengherankan. Sebab, pencalonan presiden dan wakil presiden tetap membutuhkan dukungan partai politik. Terlalu dini bagi seorang tokoh untuk menyatakan kesiapan ketika konfigurasi politik belum terbentuk.

"Karena memang situasinya masih belum pasti ya. Artinya ya tidak mungkin lah akan langsung bilang, karena mekanisme pencalonan itu tetap melalui partai politik. Jangan sampai nanti juga menyatakan bersedia tapi tidak dicalonkan partai politik kan juga blunder ya," jelasnya.

Caroline menilai nama-nama yang saat ini mulai digadang-gadang untuk Pilpres 2029 belum memiliki posisi yang pasti. Peta politik masih dapat berubah seiring perjalanan pemerintahan dan proses konsolidasi partai.

"Saya rasa nama-nama yang sekarang digadang-gadang itu masih belum bisa memastikan posisi. Karena dukungan dari partai politik juga belum jelas, kemudian periode pemerintahan juga saat ini kan masih di pertengahan ya. Jadi masih sangat mungkin terjadi perubahan situasi," ucap dia.

Pernyataan Dedi yang memilih fokus di Jawa Barat, menurut Caroline, juga bisa ditempatkan dalam konteks menjaga hubungan politik dengan pemerintahan yang sedang berjalan.

"Saat ini mungkin pernyataan itu lebih pada upaya untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan dulu ya. Maksudnya tidak memunculkan apa istilahnya, seolah-olah tidak mendukung, tidak loyal terhadap pemerintahan yang sekarang masih berjalan, seperti itu," pungkasnya.