.webp)
Nama Purbaya Yudhi Sadewa mulai terbaca dalam peta politik nasional. Dua survei yang dilakukan pada Juli hingga awal Agustus 2026 mencatat nama eks Menteri Keuangan itu dalam bursa tokoh yang diukur untuk Pilpres 2031.
Sekadar diketahui Pilkada serentak berpotensi digelar pada 2031. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun hingga paling lama dua tahun enam bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski angkanya masih berada di kisaran 1 persen, kemunculan Purbaya dalam dua survei tersebut membuat namanya bisa diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai arah politiknya ke depan. Salah satu arena yang ikut menjadi perhatian adalah Jawa Barat, daerah tempat Purbaya lahir.
Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026, Purbaya memperoleh 1,1 persen dalam simulasi semi terbuka dengan 20 nama. Sementara dalam survei Media Survei Nasional (Median) yang mengambil data pada 21 Juli-2 Agustus 2026, Purbaya kembali muncul dengan elektabilitas 1,3 persen dalam pertanyaan terbuka.
Namun, dua survei tersebut bukan survei Pilgub Jawa Barat. Keduanya mengukur preferensi publik dalam konteks politik nasional, sehingga angka Purbaya tidak dapat langsung dibaca sebagai elektabilitasnya di Jawa Barat.
Dalam survei SMRC, misalnya, Dedi Mulyadi berada di angka 35 persen, Prabowo Subianto 14,5 persen, Anies Baswedan 8,2 persen, Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen dan Mahfud MD 4 persen. Purbaya berada di angka 1,1 persen.
Sedangkan dalam survei Median, Prabowo memperoleh 32,2 persen, Dedi Mulyadi 19,8 persen, Anies Baswedan 19,5 persen, Ganjar Pranowo 4,5 persen, Sherly Tjoanda 3,5 persen, AHY 2,3 persen, Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing 2 persen, Mahfud MD 1,8 persen, sementara Purbaya 1,3 persen.
Modal Purbaya dan Tantangan Jabar
Purbaya sendiri bukan sosok yang asing dengan Jawa Barat. Ia lahir di Bogor pada 7 Juli 1964 dan menempuh pendidikan sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung sebelum melanjutkan pendidikan ekonomi hingga jenjang doktor di Purdue University, Amerika Serikat.
Kariernya juga banyak bersinggungan dengan bidang ekonomi dan pemerintahan. Purbaya pernah menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2020-2025 sebelum kemudian dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada 2025.
Pada September 2026, Purbaya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto menggantinya dengan Suahasil Nazara.
Latar belakang sebagai ekonom, pengalaman di pemerintahan, serta identitas sebagai kelahiran Bogor menjadi sejumlah modal yang membuat nama Purbaya bisa dikaitkan dengan Jawa Barat.
Namun, modal tersebut belum otomatis membuat Purbaya menjadi tokoh lokal Jawa Barat. Pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar), Pius Sugeng Prasetyo, menilai seorang figur yang ingin masuk ke persaingan politik Jabar harus memiliki tingkat pengenalan yang kuat sekaligus menunjukkan kerja nyata di tengah masyarakat.
"Saya belum menyebut orangnya ya karena agak susah ya, artinya ketika membandingkannya itu dengan KDM ya. Bahwa KDM itu mempunyai karakter, dia langsung turun ya istilahnya itu ya blusukan kalau di zaman Jokowi dulu. Kemudian juga dia memang bekerja riil, artinya dia melakukan hal-hal yang bisa dilihat oleh warga masyarakat ya," kata Pius, Jumat (18/9/2026).
Menurut Pius, kerja nyata menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat lebih mudah mengenali seorang tokoh.
"Bukan hanya dalam konteks bagi-bagi bansos, tapi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang dia bisa lakukan yang sebelumnya tidak bisa atau tidak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya," ujarnya.
Karena itu, Pius menilai figur yang hendak berkompetisi di Jabar harus mulai membangun pengenalan publik sejak jauh-jauh hari.
"Oleh karena itu, masyarakat itu lebih mudah menangkap sosok atau figur dengan karakter seperti itu, maka sosok atau figur katakanlah nanti yang mau berkompetisi di Jawa Barat, ya kira-kira harus seperti itu juga paling tidak. Menjadi sosok yang memang dikenali ya, kemudian memang ada pekerjaan yang riil dilakukan ya, bakti kepada warga, dan juga di bahasanya dimediakan atau diviralkan ya," katanya.
Jika dikaitkan dengan Purbaya, Pius menilai kemunculan di survei nasional belum cukup untuk menjadi modal masuk ke kontestasi Pilgub Jabar.
"Kalau Purbaya mau masuk ya tidak bisa masuk gelondongan begitu ya, gelondongan dalam arti memang ada 1%. Tapi apa yang kemudian bisa ditangkap oleh warga masyarakat, "Oh ini sosok yang bisa pantas untuk saya pilih di samping mungkin ada KDM ya"," tutur Pius.
Purbaya, menurut Pius, masih harus membangun popularitasnya di Jawa Barat. Sebab, masyarakat tidak hanya melihat latar belakang atau kompetensi seseorang ketika mengenali kandidat.
"Ya kembali lagi yang tadi ya, artinya sampai sejauh mana sih tingkat figur sosok dalam hal ini misalnya seperti Purbaya bisa mengangkat popularitasnya ya. Apapun ya, karena warga kita itu masih melihat dari sisi popularitasnya," katanya.
Pius menilai tingkat pengenalan Purbaya di tengah masyarakat Jawa Barat masih perlu diperkuat.
"Ya saya pikir tidak belum terlalu signifikan ya untuk popularitas, apalagi yang bisa memberikan dampak langsung nanti pada elektabilitas ya. Itu saya pikir, menurut saya itu dia belum memberikan sebuah dampak yang signifikan khususnya bagi masyarakat kan kira-kira begitu," katanya.
Dukungan Partai Jadi Faktor Kunci
Selain membangun popularitas, jalur menuju Pilgub Jabar juga tidak terlepas dari partai politik. Pius melihat partai mulai memiliki ruang untuk memetakan figur nasional yang berpotensi dibawa ke kontestasi daerah.
"Ya sangat sangat mungkin ya. Sangat mungkin ketika partai politik untuk saat ini kan pasti kan sudah mulai memetakan ya. Kemudian tokoh-tokoh dari Jakarta, tokoh-tokoh nasional kira-kira siapa yang akan apa bermain, berkompetisi di Jawa Barat khususnya ya. Itu sangat dimungkinkan menurut saya sih," kata Pius.
"Tergantung nanti kan itu kan kayak main catur saja siapa yang kira-kira mulai diintroduksikan ke warga ya. Apakah Purbaya atau yang lain karena ya itu tadi itu, popularitas dan dampak ya," lanjutnya.
Pandangan senada disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurniansyah. Ia menilai pengalaman Purbaya di tingkat nasional bisa menjadi modal, tetapi dukungan partai tetap menjadi faktor penting.
"Purbaya miliki peluang masuk dalam bursa kontestasi Pilpres 2029, baik sebagai Capres maupun Cawapres. Hanya saja ia perlu upaya lebih lanjut, utamanya mendapatkan dukungan Parpol, saat ini ada PDIP yang potensial, selain karena suara PDIP besar juga faktor belum muncul tokoh yang cukup potensial diterima publik," ucap Dedi.
Dedi melihat ada persoalan lokalitas yang harus dijawab Purbaya jika ingin masuk ke Pilgub Jabar. Menurutnya, meskipun lahir di Jawa Barat, Purbaya lebih dahulu dikenal sebagai figur nasional.
"Meskipun dari sisi lokalitas, Purbaya tidak identik dengan Jawa Barat, meskipun ia berasal dari Jawa Barat tetapi sejak awal kemunculannya sudah bereputasi tokoh nasional, ini baik karena publik mudah menerima tokoh yang dianggap netral, bukan tokoh daerah," ujarnya.
Karakter kontestasi daerah, menurut Dedi, membuat Purbaya harus bekerja lebih jauh untuk membangun identitas politiknya di Jawa Barat.
"Dengan kondisi itu, masuknya Purbaya ke kontestasi Pilgub Jawa Barat menjadi hal yang tidak mudah, karena kontestasi daerah akan mengedepankan identitas lokal, dan tentu saja saat ini Purbaya jika hendak masuk harus menghadapi dominasi Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil andai ia kembali masuk ke bursa," katanya.
Meski begitu, Dedi menyebut karakter Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan pusat kekuasaan juga membuka ruang bagi figur dengan pengalaman nasional.
"Tetapi, sebagai wilayah berbatasan dengan pusat kekuasaan, Jawa Barat punya potensi memilih memimpin dengan skala kapasitas nasional seperti Purbaya," ucapnya.
Harus Mulai Banyak Beraktivitas di Jabar
Dedi juga menyoroti perbedaan antara elektabilitas dalam survei nasional dan kebutuhan membangun dukungan untuk kontestasi daerah. Menurutnya, Purbaya perlu mengubah pengenalan yang mulai muncul di tingkat nasional menjadi aktivitas yang lebih dekat dengan masyarakat Jawa Barat.
"Tantangan Purbaya tentu besar, kontestasi di Jawa Barat selama ini tidak didasari aspek kemampuan kandidat, lebih pada aspek mobilisasi dan kesukaan pemilih pada tokoh yang dipilih, Purbaya memang sedang alami peningkatan elektabilitas dan kesukaan publik."
Dari sisi rekam jejak, Dedi melihat pengalaman Purbaya sebagai pejabat ekonomi dan identitasnya sebagai warga Jawa Barat dapat menjadi bagian dari modal politik.
"Pengalaman sebagai menteri dan punya rekam jejak disukai publik, juga identitas sebagai warga Jawa Barat, Purbaya potensial masuk bursa Pilgub Jabar. Terpenting, ia juga harus didukung Parpol," tegasnya.
Langkah berikutnya adalah memperkuat kehadiran di Jawa Barat. Dedi menilai media sosial dapat menjadi instrumen promosi, tetapi perlu diikuti aktivitas langsung di lapangan.
"Purbaya harus menyadari jika media sosial adalah alat terkuat untuk promosi saat ini, dan publik menyukai ketokohan Purbaya, tentu ia perlu mengelola kesukaan publik itu, dengan lebih banyak beraktifitas di Jawa Barat," pungkasnya.
