.webp)
Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2031 masih menyisakan waktu cukup panjang. Namun, sejumlah nama mulai muncul dalam pembicaraan mengenai tokoh yang berpotensi masuk ke bursa kontestasi politik di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia tersebut.
Sekadar diketahui Pilkada serentak berpotensi digelar pada 2031. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun hingga paling lama dua tahun enam bulan.
Selain Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang saat ini menjadi salah satu tokoh dengan tingkat pengenalan publik cukup tinggi, peta politik Jabar pada 2031 masih terbuka terhadap kemunculan nama-nama lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah tokoh nasional bahkan sudah mulai terukur dalam survei elektabilitas calon presiden. Salah satunya Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang sebelumnya menjabat Menteri Keuangan.
Nama Purbaya muncul dalam dua survei nasional yang dilakukan pada Juli-Agustus 2026. Meski angkanya masih berada di kisaran satu persen, kemunculan tersebut membuat namanya ikut masuk dalam peta pengukuran sejumlah tokoh nasional.
Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang digelar 5-19 Juli 2026, Purbaya memperoleh dukungan 1,1 persen dalam pertanyaan semi terbuka dengan 20 nama.
Survei tersebut menempatkan Dedi Mulyadi di angka 35 persen, disusul Prabowo Subianto 14,5 persen, Anies Baswedan 8,2 persen, Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, dan Mahfud MD 4 persen. Purbaya berada setelah Puan Maharani dan Sherly Tjoanda Laos, masing-masing 1,3 persen dan 1,2 persen.
Nama Purbaya kembali tercatat dalam survei Media Survei Nasional (Median) yang mengambil data pada 21 Juli-2 Agustus 2026. Dalam pertanyaan terbuka, Purbaya memperoleh elektabilitas 1,3 persen.
Angka itu berada di bawah Prabowo Subianto sebesar 32,2 persen, Dedi Mulyadi 19,8 persen, Anies Baswedan 19,5 persen, Ganjar Pranowo 4,5 persen, Sherly Tjoanda 3,5 persen, AHY 2,3 persen, Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing 2 persen, serta Mahfud MD 1,8 persen.
Kemunculan Purbaya dalam dua survei tersebut tentu belum secara langsung menunjukkan peta dukungan untuk Pilgub Jawa Barat. Kedua survei itu merupakan pengukuran elektabilitas tokoh dalam konteks politik nasional, khususnya bursa calon presiden.
Namun, nama Purbaya memiliki satu kaitan dengan Jawa Barat. Ia lahir di Kota Bogor pada 7 Juli 1964. Purbaya juga memiliki latar belakang pendidikan dari Institut Teknologi Bandung sebelum melanjutkan pendidikan ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat.
Sebelum masuk ke jajaran kabinet, Purbaya memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi dan pemerintahan. Ia pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2020-2025 dan sebelumnya mengisi sejumlah posisi di pemerintahan serta lembaga ekonomi.
Latar belakang tersebut membuat Purbaya memiliki rekam jejak yang berbeda dibandingkan sejumlah nama yang selama ini lebih dikenal melalui panggung politik elektoral.
Meski demikian, munculnya Purbaya dalam dua survei nasional memberi gambaran bahwa namanya mulai masuk dalam pengukuran publik terhadap tokoh yang berpotensi diperhitungkan dalam dinamika politik nasional.
Pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar), Pius Sugeng Prasetyo, mengatakan tantangan bagi siapapun yang hendak menjadi pesaing Dedi Mulyadi di Jabar bukan semata-mata soal kompetensi. Popularitas dan kemampuan menunjukkan kerja nyata kepada masyarakat juga menjadi faktor penting.
"Saya belum menyebut orangnya ya karena agak susah ya, artinya ketika membandingkannya itu dengan KDM ya. Bahwa KDM itu mempunyai karakter, dia langsung turun ya istilahnya itu ya blusukan kalau di zaman Jokowi dulu. Kemudian juga dia memang bekerja riil, artinya dia melakukan hal-hal yang bisa dilihat oleh warga masyarakat ya," kata Pius, Jumat (18/9/2026).
Menurut Pius, karakter tersebut membuat sosok Dedi lebih mudah dikenali masyarakat. Ia menyebut pekerjaan yang dilakukan seorang tokoh dan kemudian dikomunikasikan kepada publik menjadi bagian dari modal politik.
"Bukan hanya dalam konteks bagi-bagi bansos, tapi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang dia bisa lakukan yang sebelumnya tidak bisa atau tidak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya," ujarnya.
Pius menilai tokoh yang ingin berkompetisi di Jabar perlu membangun pengenalan terhadap dirinya sejak jauh-jauh hari. Popularitas, menurut dia, tidak cukup dibangun hanya ketika tahapan pemilihan semakin dekat.
"Oleh karena itu, masyarakat itu lebih mudah menangkap sosok atau figur dengan karakter seperti itu, maka sosok atau figur katakanlah nanti yang mau berkompetisi di Jawa Barat, ya kira-kira harus seperti itu juga paling tidak. Menjadi sosok yang memang dikenali ya, kemudian memang ada pekerjaan yang riil dilakukan ya, bakti kepada warga, dan juga di bahasanya dimediakan atau diviralkan ya," katanya.
Jika dikaitkan dengan Purbaya, Pius mengatakan kemunculan nama dalam survei nasional belum otomatis menjadi modal yang cukup untuk masuk dalam pertarungan Pilgub Jabar.
"Kalau Purbaya mau masuk ya tidak bisa masuk gelondongan begitu ya, gelondongan dalam arti memang ada 1%. Tapi apa yang kemudian bisa ditangkap oleh warga masyarakat, 'Oh ini sosok yang bisa pantas untuk saya pilih di samping mungkin ada KDM ya'," tutur Pius.
Pius mengatakan Purbaya perlu meningkatkan pengenalan publik apabila memang memiliki keinginan untuk masuk ke kontestasi politik di Jawa Barat. Sebab, menurut dia, masyarakat masih mempertimbangkan sisi popularitas ketika mengenali seorang kandidat.
"Ya kembali lagi yang tadi ya, artinya sampai sejauh mana sih tingkat figur sosok dalam hal ini misalnya seperti Purbaya bisa mengangkat popularitasnya ya. Apapun ya, karena warga kita itu masih melihat dari sisi popularitasnya," katanya.
Ia mengakui kompetensi tetap penting. Namun, kompetensi tersebut perlu dibarengi dengan kemampuan seorang tokoh menunjukkan karya atau aktivitas yang dapat dirasakan dan dilihat masyarakat.
"Kompetensinya ya oke mungkin nomor dua nomor tiga, tapi bahwa itu sangat penting ya. Sangat penting, tapi seperti KDM juga di samping mempopulerkan diri melalui konten-konten yang dibangun, tapi dia juga menunjukkan ya paling tidak ada karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilihatnya," ujarnya.
Dari sisi popularitas, Pius menilai Purbaya masih membutuhkan waktu untuk membangun pengenalan publik yang lebih kuat.
"Ya saya pikir tidak belum terlalu signifikan ya untuk popularitas, apalagi yang bisa memberikan dampak langsung nanti pada elektabilitas ya. Itu saya pikir, menurut saya itu dia belum memberikan sebuah dampak yang signifikan khususnya bagi masyarakat kan kira-kira begitu," katanya.
Menurut Pius, pengalaman Purbaya sebagai Menteri Keuangan memang menjadi bagian dari rekam jejaknya. Namun, posisi tersebut belum tentu secara langsung membuat popularitasnya di tengah masyarakat meningkat secara signifikan.
Di sisi lain, Pius melihat peluang tokoh nasional masuk dalam kontestasi Pilgub Jabar tetap terbuka. Hal itu tidak hanya bergantung pada keputusan pribadi tokoh, tetapi juga pada pemetaan dan kepentingan partai politik.
"Ya sangat sangat mungkin ya. Sangat mungkin ketika partai politik untuk saat ini kan pasti kan sudah mulai memetakan ya. Kemudian tokoh-tokoh dari Jakarta, tokoh-tokoh nasional kira-kira siapa yang akan apa bermain, berkompetisi di Jawa Barat khususnya ya. Itu sangat dimungkinkan menurut saya sih," kata Pius.
Menurutnya, partai politik akan mempertimbangkan sejauh mana seorang tokoh dapat diterima dan memiliki daya jual politik sebelum menentukan kandidat yang akan diusung.
"Tergantung nanti kan itu kan kayak main catur saja siapa yang kira-kira mulai diintroduksikan ke warga ya. Apakah Purbaya atau yang lain karena ya itu tadi itu, popularitas dan dampak ya," ujarnya.
Selain itu, luas wilayah Jabar juga menjadi tantangan tersendiri bagi tokoh yang ingin masuk dalam bursa Pilgub. Jabar memiliki 27 kabupaten dan kota dengan karakter masyarakat yang beragam.
"Karena Jawa Barat juga tidak hanya Bandung saja kan, Jawa Barat itu juga pelosok-pelosok se-Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota, itu ya harus mengenali juga. Nanti memang kita akan mengenali lewat gambar, tapi kalau bisa lebih masuk lagi mengenali orang ketika melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, akan lebih riil pilihan politiknya," pungkas Pius.
Artikel ini telah diperbaharui Jumat, 18 September 2026 pukul 20.59 WIB.
