Program Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken) serta CFD Dago dan Buahbatu di Kota Bandung kini menjadi temuan audit. Ketiganya tercatat telah membebani anggaran daerah senilai Rp 2,7 miliar.
Temuan ini muncul lantaran adanya kucuran anggaran untuk kebutuhan belanja jasa ketenteraman pada program Braga Beken dan CFD. Namun dalam pelaksanaannya, anggaran itu justru dicairkan kepada personel non-ASN.
Meski jadi temuan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berencana melanjutkan kedua program tersebut. Saat ini, Pemkot Bandung, kata dia, sedang memperbaiki tata kelola anggarannya agar tidak menjadi temuan kembali.
"Evaluasi CFD itu sebetulnya adalah sebuah bentuk pengendalian tata kelola pemerintahan. Selama ini Dishub memang memanfaatkan dana anggaran pengelolaan CFD itu untuk meminta bantuan berbagai macam pihak melakukan penertiban dan lain-lain," kata Farhan, Rabu (2/9/2026).
"Tetapi ada kesalahan administrasi, ada kesalahan tata kelola, maka saya stop dulu. Perbaiki dulu semuanya, ini bagian dari perbaikan tata kelola yang kita lakukan supaya tidak terjadi pelanggaran," ungkapnya menambahkan.
Farhan ingin program ini tetap berjalan. Namun, ia menyebut Pemkot mesti mengevaluasi kembali konsep dari kedua program tersebut.
"Saya harus lihat dulu konsep dari penataan CFD dan Beraga Bebas Kendaraan itu jadi seperti apa. Kalau itu sudah clear, jelas, ya kita akan jalankan lagi," ucapnya.
Baca juga: Kebijakan WFH Dinilai Mampu Hemat BBM |
Menurut Farhan, Braga Beken maupun CFD harus tetap dijalankan. Sebab ia menilai program tersebut memberi keuntungan bagi warga Kota Bandung, terutama para pedagang.
"Harus dilanjut, karena kita memang membutuhkan hal itu. CFD kita butuh, konsep Braga juga tentu akan di dikembangkan lagi sedemikian rupa sehingga semakin menarik sebagai tempat wisata," pungkasnya.
(ral/orb)