.webp)
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali mengungkit temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai program car free day (CFD) Dago dan Buah Batu, serta Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken). Program itu diketahui telah membani anggaran Pemkot Bandung senilai Rp 2,7 miliar.
Diketahui, CFD dan Braga Beken dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung. Pada tahun anggaran 2025, Dishub menganggarkan kebutuhan CFD dan Braga Beken sebesar Rp 2,7 miliar untuk kebutuhan belanja jasa ketenteraman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, realisasi anggaran itu ternyata jadi temuan BPK. Sebab, Dishub Kota Bandung malah membayarkan anggaran itu kepada personel non-ASN.
Saat ini, CFD maupun Braga Beken telah dihentikan sementara. Farhan pun secara terang-terangan menyalahkan Dishub karena mengelola anggaran hingga jadi temuan BPK.
"Sesuai dengan temuan BPK, yang disalahkan itu Dishub. Dishubnya tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik, sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani kontrak atau bukan ASN," kata Farhan, Jumat (11/9/2026).
Farhan menyatakan, CFD maupun Braga Beken ditunda pelaksanaannya. Program itu bakal dievaluasi sebelum bisa dijalankan kembali.
"Maka kita harus tata kelola ulang, sampai tata kelola ulangnya saya setujui. Makanya CFD kita hentikan dulu," ucapnya.
Secara pribadi, Farhan menginginkan CFD maupun Braga Beken bisa kembali berjalan. Namun menurutnya, dua program tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu agar tidak menimbulan temuan lagi.
"Sama, saya juga pengennya CFD segera dilaksanakan kembali. Karena itu membantu sangat ekonomi perekonomian rakyat, baik di bawah Batu maupun di Dago. Sambil kita memikirkan juga mungkin beberapa titik akan kita buka baru, saha mah kepikiran alun-alun ya, alun-alun dan Braga Bebas Kendaraan tetap dijalankan," pungkasnya.
