.webp)
Pemkot Bandung sepertinya harus memutar otak untuk program car free day (CFD) dan Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken). Sebab, dua program itu dinyatakan telah membebani anggaran Pemkot Bandung sebesar Rp 2,7 miliar.
Lantas bagaimana informasinya? Berikut rangkuman faktanya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadi Temuan
Kondisi tersebut jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di Kota Bandung, CFD digelar di kawasan Dago dan Buahbatu, sedangkan Braga Beken merupakan program yang diresmikan pada Mei 2024 yang lalu.
Berdasarkan dokumen yang dilihat detikJabar, CFD dan Braga Beken dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung. Pada tahun anggaran 2025, Dishub menganggarkan kebutuhan CFD dan Braga Beken sebesar Rp 2,7 miliar untuk kebutuhan belanja jasa ketenteraman.
Bebani Anggaran Daerah
Namun, realisasi anggaran itu ternyata jadi temuan BPK. Sebab, Dishub Kota Bandung malah membayarkan anggaran itu kepada personel non-ASN.
BPK dalam dokumennya menilai anggaran ini tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Sehingga menurut instansi tersebut, CFD dan Braga Beken telah membebani keuangan daerah.
Dikaji Pemkot Bandung
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan penjelasannya. Ia mengaku sudah mendapat informasi soal temuan tersebut, dan sekarang sedang mengkaji bersama OPD terkait.
"Saya memang sedang melakukan kajian yang sangat dalam. Teman-teman juga meminta agar tetap dilaksanakan CFD, tapi karena ada temuan dari BPK ini, maka semuanya jadi ragu-ragu dan takut," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu (26/8/2026).
"Maka saya akan berusaha melihat dulu bagaimana sebetulnya argumen yang ada di belakang itu semuanya," ungkapnya menambahkan.
Buka Peluang untuk UMKM
Farhan menyatakan, CFD di Dago maupun Buahbatu sudah membuka ruang bagi perekonomian masyarakat di Kota Bandung. Sedangkan Braga Beken, selama ini jadi magnet wisatawan yang berlibur di akhir pekan.
"Tapi bagaimanapun saya mengikuti temuan BPK ini. Artinya saya mesti memastikan dulu bahwa semua pelaksanaan kebijakan ini harus mematuhi aturan yang ada. Kalau aturannya sudah beres semuanya, Insyaallah kedua program itu akan dibuka lagi," pungkasnya.
(ral/iqk)
