.webp)
Sinar matahari menembus celah pepohonan di Taman Cibeunying, Kota Bandung, Minggu (19/7/2026). Di bawah naungan dahan yang rindang, puluhan perempuan dari lintas generasi duduk melingkar, larut dalam perbincangan hangat yang sesekali diselingi tawa.
Suasana terasa begitu kekeluargaan. Beberapa dari mereka membawa buah hati yang asyik bermain ular tangga raksasa di sudut taman. Ada pula anak-anak yang tekun membolak-balik halaman di "Lapak Buku Gratis", sementara yang lain berlarian mengejar bola di atas rumput.
Namun, jika melangkah lebih dekat ke arah deretan poster yang terikat di batang pohon, barulah terlihat bahwa ini bukan sekadar piknik keluarga biasa. Poster-poster itu menyuarakan keresahan yang mendalam, mulai dari karut-marut Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memudarnya meritokrasi, hingga berbagai persoalan domestik yang menghimpit ruang gerak keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di balik keteduhan taman, sebuah diskusi serius tengah bergulir. Salah satu topik yang memantik emosi adalah carut-marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah selama setahun terakhir.
H, seorang tenaga kependidikan di sebuah sekolah swasta di Bandung, berbagi cerita getir. Sekolahnya baru saja mengambil langkah berani dengan memutus kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tepat saat tahun ajaran baru dimulai. Baginya, program tersebut justru menjadi beban baru bagi ekosistem sekolah.
"Selama tiga bulan terakhir banyak ompreng yang tidak tersentuh siswa. Limbah makanan di sekolah kami menumpuk setiap hari," katanya.
Persoalannya bukan sekadar makanan yang terbuang. H menyoroti bagaimana minat siswa terhadap menu MBG terus merosot hingga menjadi mubazir. Di sisi lain, para guru kini memikul beban tambahan yang tak kasat mata.
"Membagikan makanan ke siswa itu memang hanya sekitar 15-30 menit, tapi bagi guru SD waktu itu sangat berharga karena setiap pergerakan anak harus diawasi," katanya.
 Kelompok Indung Ngariung Bandung Foto: Nur Khansa Ranawati/detikJabar |
Keputusan untuk berhenti, lanjut H, bukanlah langkah impulsif. Pihak sekolah telah menempuh jalan panjang melalui diskusi dengan yayasan, komite, hingga orang tua siswa sebelum akhirnya melayangkan surat resmi ke SPPG.
"Semua sepakat. Tidak ada satu pun orang tua yang keberatan ketika MBG dihentikan. Anak-anak kembali membawa bekal dari rumah, kantin sekolah hidup lagi, guru juga bisa kembali fokus mengajar," ujarnya.
Pasca-keputusan tersebut, H mengaku kerap dihubungi berbagai pihak, mulai dari koordinator lapangan hingga pengelola SPPG lain yang mencoba menawarkan kerja sama baru.
"Setelah kami berhenti, ada beberapa SPPG lain yang datang menawarkan kerja sama lagi," ungkapnya.
Kisah-kisah nyata seperti inilah yang menjadi nyawa dalam kegiatan bertajuk Indung Bandung Ngariung. Komunitas ini lahir secara organik dari rahim media sosial, sebuah ruang yang sengaja diciptakan agar perempuan bisa membedah kebijakan publik yang berdampak langsung pada dapur dan keluarga mereka.
Susan, salah satu inisiator gerakan ini, mengenang bagaimana keresahan spontan di jagat maya menjadi pemantiknya. Ia terinspirasi oleh keberanian Aliansi Perempuan Indonesia di Jakarta yang melakukan aksi di Bundaran HI. Dari sana, ia mulai mencari apakah ada wadah serupa di Bandung.
"Saya sempat membuat satu unggahan di media sosial. Saya pikir mungkin ada komunitas yang sudah ada dan saya ingin bergabung. Ternyata yang datang justru banyak balasan dari ibu-ibu lain yang bilang mereka juga ingin ikut kalau ada," kata Susan.
Berawal dari grup kecil dengan sembilan orang pada pertemuan pertama, mereka menyadari adanya keresahan kolektif yang sama.
"Semuanya resah. Semua merasa tidak nyaman dengan keadaan sekarang. Dari situ kami berpikir, kalau memang belum ada wadahnya, ya sudah kita bikin sendiri," ujarnya.
Nama "Indung Bandung Ngariung" dipilih dengan filosofi yang mendalam. Meski berawal dari perspektif ibu rumah tangga, makna "indung" (ibu dalam bahasa Sunda) kini dimaknai lebih luas dan inklusif.
"Ada yang belum punya anak, ada yang mengurus orang tua, ada juga yang mengurus hewan peliharaan. Jadi yang kami maksud indung adalah perempuan yang memiliki kepedulian dan ingin ikut berjuang bersama," katanya.
| Kelompok Indung Ngariung Bandung Foto: Nur Khansa Ranawati/detikJabar |
Hanya dalam hitungan minggu, kelompok ini bertumbuh pesat. Mereka memilih taman kota sebagai ruang diskusi perdana ketimbang melakukan demonstrasi konvensional di depan gedung pemerintahan. Pilihan ini diambil agar atmosfer diskusi tetap ramah bagi keluarga.
Tia, penggerak lainnya, menjelaskan bahwa menduduki ruang publik adalah strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.
"Kalau aksi di pusat pemerintahan itu sifatnya satu arah. Kami memilih mengokupasi ruang publik karena siapa saja bisa datang. Orang bisa mendengarkan, ikut berdiskusi, bahkan mungkin baru mengenal isu yang sedang dibahas," katanya.
Lebih dari sekadar tempat berkeluh kesah, komunitas ini bercita-cita menjadi kawah candradimuka bagi nalar kritis perempuan. Tia menyadari bahwa kemampuan berpikir kritis harus terus dipupuk.
"Waktu diskusi awal kelihatan sekali tingkat pengetahuan dan cara berpikir teman-teman sangat beragam. Makanya selain ingin mendorong kebijakan yang lebih baik, kami juga ingin saling menguatkan. Pikiran kritis itu perlu dipelihara," ujarnya.
Demi menjaga kenyamanan, mereka menyepakati aturan main yang ketat: menghargai perbedaan pendapat dan mengharamkan serangan personal maupun isu SARA.
"Kalau ruangnya aman, orang akan berani bicara. Itu yang kami jaga sejak awal," kata Tia.
Meskipun isu MBG menjadi pemantik awal, Indung Bandung Ngariung memastikan perjuangan mereka tidak akan berhenti di sana. Mereka akan terus mengawal berbagai isu yang bersinggungan dengan kesejahteraan keluarga.
"MBG memang menjadi pintu masuk karena itu yang paling dekat dengan kehidupan ibu dan anak. Tapi nanti tentu akan berkembang ke isu lain yang juga berdampak pada keluarga," ucapnya.
Ke depan, gerakan ini akan dikemas dengan cara-cara yang lebih cair dan dekat dengan keseharian perempuan, seperti yoga bersama atau sesi membaca buku di taman. Semua dirancang agar selaras dengan ritme hidup seorang ibu.
"Kami mendesain kegiatannya mengikuti ritme ibu-ibu. Misalnya setelah mengantar anak sekolah, mereka bisa berkumpul sampai sebelum waktu menjemput. Jadi aktivisme tidak harus meninggalkan tanggung jawab di rumah," katanya.
Bagi Susan dan kawan-kawan, Indung Bandung Ngariung adalah pesan tegas bahwa kebijakan publik bukanlah monopoli para pejabat di ruang-ruang ber-AC.
"Apapun kebijakan yang digodok di ruang-ruang wakil rakyat, tapi ternyata hasilnya tidak pro rakyat, imbas yang paling berdampak salah satunya adalah terhadap para ibu dan perempuan. Jadi kami berhak bersuara," tutup Susan.
