.webp)
UPTD Bina Marga Sukabumi mengaku kewalahan menghadapi kondisi jalur Padabeunghar di Kecamatan Jampang Tengah. Ruas ini seolah menjadi titik buntu karena terus-menerus mengalami kerusakan meski telah berulang kali diperbaiki.
Sub Koordinator Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas Bina Marga Jabar UPTD Wilayah Pelayanan II, Rachmat Rustandi membeberkan bahwa biang keladi cepat rusaknya jalur tersebut adalah menjamurnya truk bertonase besar yang melampaui kapasitas kelas jalan. Persoalan ini bahkan sempat memicu teguran langsung dari Gubernur Jawa Barat.
"Bingung ya kalau ngomongin Padabeunghar. Kendaraannya juga (tonase besar), siapa yang harus melarang? Kita enggak bisa melarang kendaraan lewat walaupun tonasenya besar. Bukan kewenangan di kita, kita hanya fokus memperbaiki," curhat Rachmat, Rabu (15/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walaupun Pak Gubernur sempat bilang, 'lebar duit dipake di dinya deui, rusak deui rusak deui da kendaraana garede' (sayang uangnya dipakai di situ-situ lagi, rusak lagi rusak lagi karena kendaraannya besar-besar). Nah itu kan kita yang bingung," sambungnya.
Terkait kemungkinan mengubah spesifikasi material jalan agar lebih kokoh, Rachmat menyebut hal itu terbentur regulasi. Ruas jalan provinsi di wilayah tersebut secara teknis hanya didesain sebagai jalan Kelas II.
"Itu sudah ada aturannya dari bobot dan ukuran kendaraan. Ukuran kendaraan di sana sebenarnya sudah enggak pada masuk. Tapi mau bagaimana lagi, kita enggak bisa melarang, bukan wewenang kita lah melarang kendaraan berat," kilahnya.
Selain beban kendaraan yang berlebih, faktor geologis juga memperparah keadaan. Kontur tanah di kawasan Jampang Tengah sangat labil karena berada tepat di jalur patahan aktif.
"Kalau kajian itu mungkin ke Geologi. Karena kalau ditarik garis, Nyalindung sama Padabeunghar itu masuk ke Sesar Cimandiri. Jadi sudah pasti (tanahnya) goyang terus," pungkasnya.
Anggarkan Rp 54 Miliar
Di samping itu, pihaknya mengaku mengalokasikan anggaran sebesar Rp 54 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan sepanjang tahun 2026. Nilai ini tercatat meningkat tipis dibandingkan periode sebelumnya guna menyesuaikan dengan dinamika biaya di lapangan.
Rachmat mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran tahun ini dipicu oleh melonjaknya berbagai komponen biaya operasional.
"Pemeliharaan itu sekitar Rp 54 miliar setahun, ada peningkatan sedikit. Dari upah saja sudah naik untuk pekerja lapangannya, solar apalagi," ujar Rachmat.
Hingga memasuki pertengahan Juli 2026, realisasi serapan dana tersebut baru menyentuh angka 47 persen atau belum mencapai separuh dari total pagu yang disediakan. Rachmat menilai capaian tersebut masih dalam koridor ideal mengingat masih adanya sejumlah titik yang masuk dalam daftar pengerjaan.
"Sudah terealisasi baru sekitar 47 persen, karena masih ada beberapa titik yang belum tertangani di anggaran pemeliharaan rutin. Tapi cukup ideal lah dengan anggaran segitu," tuturnya.
Di sisi lain, pihak dinas tengah berupaya memulihkan kondisi kemantapan jalan di wilayah Sukabumi yang sebelumnya sempat terpuruk. Berdasarkan survei terbaru, UPTD II kini membidik target kemantapan jalan hingga 90 persen, naik dari posisi sebelumnya yang berada di angka 84 persen.
"Kondisi jalan kami relatif paling rendah di antara UPTD lain. Kita kemarin di angka 84 persen, sekarang katanya baru ancang-ancang ke 90 persen. Mudah-mudahan bisa tercapai karena beberapa titik kemarin yang terkena bencana juga tertangani di tahun ini," jelas Rachmat.
Fokus penanganan tahun ini tersebar di sejumlah titik rawan, terutama di sepanjang jalur Sukabumi-Sagaranten hingga Tegalbuleud. Ruas tersebut menjadi perhatian khusus karena kerap diterjang pergerakan tanah yang memicu amblasnya badan jalan.
Simak Video "Menggugah Selera dengan Kuliner Istimewa di Bogor"
[Gambas:Video 20detik] (dir/dir)
