Temuan ribuan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol) mengungkap fakta baru terkait nilai transaksinya.
Berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total perputaran uang dari aktivitas ilegal tersebut menembus angka sekitar Rp 14 miliar.
Data Verifikasi dan Rincian Pegawai Terlibat
Pihak Pemprov Jabar telah melakukan langkah verifikasi terhadap ribuan data yang diterima untuk memastikan status kepegawaian para pelaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut adalah rincian data tersebut:
- Total Data Awal: Pemprov Jabar menerima sebanyak 2.694 data dari PPATK.
- Pegawai Terverifikasi: Sebanyak 2.663 pegawai dinyatakan terverifikasi masuk dalam kategori tersebut.
- Komposisi Pelaku: Data tersebut terdiri atas 419 Aparatur Sipil Negara (ASN), 634 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 1.610 PPPK paruh waktu.
Nominal Transaksi: Dari Rp 10 Ribu hingga Ratusan Juta
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi mengungkapkan nilai transaksi yang terekam dalam sistem sangat bervariasi antarindividu.
- Nilai Terkecil: Ditemukan adanya pegawai yang melakukan transaksi dalam jumlah sangat kecil. "Ada yang paling kecil itu Rp 10.000," kata Dedi saat memberikan keterangan di Gedung DPRD Jabar, Selasa (14/7/2026).
- Nilai Terbesar: Sebaliknya, terdapat oknum pegawai di salah satu dinas yang mencatatkan angka transaksi hingga ratusan juta rupiah. "Yang paling besar ya ada sampai di Rp 600 juta," ucap Dedi.
- Akumulasi Total: Secara keseluruhan, Dedi membenarkan bahwa total perputaran dana dari ribuan pegawai tersebut mencapai angka belasan miliar. "Ya total ininya, transaksinya ya, Rp 14 miliar," ujar Dedi.
Penjelasan Mengenai Perputaran Transaksi
Pihak BKD Jabar memberikan klarifikasi penting soal angka Rp 14 miliar tersebut bukan merupakan jumlah uang yang hilang atau disetorkan secara murni sebagai deposit. Angka ini merupakan akumulasi aktivitas keuangan yang terekam.
- Bukan Hanya Deposit: Nilai tersebut mencakup seluruh dana yang keluar untuk deposit maupun dana kemenangan yang kembali masuk ke rekening.
- Mekanisme Transaksi: "Tapi Rp 14 miliar itu kalau dipilah, ada juga yang masuk dia dapat gitu. Enggak cuma deposit. Jadi misalnya menang, ya, masuk lagi kan? deposit," ujar Dedi menegaskan bahwa angka tersebut adalah 'Total transaksi' atau perputaran.
Langkah Pemeriksaan dan Sanksi Disiplin
Saat ini, Pemprov Jawa Barat tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh nama yang tercantum dalam data PPATK guna menentukan tingkat pelanggaran masing-masing individu. Sanksi yang disiapkan merujuk pada ketentuan disiplin pegawai, yang meliputi:
- Sanksi Ringan hingga Sedang: Berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun atau penundaan kenaikan pangkat.
- Sanksi Berat: Meliputi penurunan pangkat hingga langkah paling ekstrem berupa pemutusan kontrak bagi PPPK atau pemberhentian secara tidak hormat sebagai ASN.
- Tujuan Penindakan: Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pegawai yang melanggar aturan kode etik dan hukum terkait aktivitas perjudian.
