Pembangunan Plaza Gedung Sate terus menunjukkan progres. Dari pantauan di lokasi, Senin (6/7/20226), area yang sebelumnya merupakan hamparan paving block di sisi depan Gedung Sate kini telah dibongkar seluruhnya dan berubah menjadi hamparan rumput hijau.
Area proyek dipagari seng berwarna putih yang membentang, memisahkan lokasi pembangunan dari Lapangan Gasibu. Di balik pagar tersebut, sejumlah pekerja masih disibukkan dengan pengerjaan struktur dasar.
Sementara itu, batu prasasti yang sempat dipindahkan saat awal pengerjaan kini telah kembali diletakkan di lokasi semula. Empat pohon palem yang selama ini menjadi ciri khas kawasan Gedung Sate pun tetap dipertahankan.
Proyek ini sebelumnya menjadi sorotan lantaran nilai anggarannya mencapai Rp15,82 miliar. Namun berdasarkan hasil lelang, nilai kontrak pekerjaan berada di kisaran Rp12 miliar dan telah masuk dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2026.
Seluruh proyek berada di bawah tanggung jawab Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Penataan dijadwalkan berlangsung sejak 8 April hingga 6 Agustus 2026 mendatang, mencakup area seluas 14.642 meter persegi dengan koridor sepanjang 97 hingga 144,24 meter.
Baca juga: Neymar: Saya Sudah Selesai! |
Proyek ini bertujuan mengembalikan poros Gedung Sate-Jalan Diponegoro-Gasibu sebagai sumbu utama yang merepresentasikan identitas pemerintahan daerah. Selain itu, integrasi kawasan ini diharapkan menciptakan ruang publik yang nyaman, inklusif, dan ramah bagi pejalan kaki.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan proyek penataan kawasan Gedung Sate, termasuk pembangunan plaza yang akan terintegrasi dengan Lapangan Gasibu, terus dikawal secara ketat agar selesai sesuai perencanaan.
Menurut Herman, seluruh pekerjaan harus memenuhi standar teknis, jadwal pelaksanaan, hingga spesifikasi yang telah ditetapkan sejak awal.
"Pembangunan itu kan ada standarnya, sampai kapan ada limitasi waktunya, ada standar harganya, dan tentu harus mengikuti perencanaan yang sudah kita siapkan," kata Herman saat diwawancarai.
Ia mengatakan, pengawasan proyek dilakukan secara berlapis, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepala bagian, kepala biro, hingga konsultan pengawas yang ditunjuk.
"Di dalamnya juga kita lakukan pengawasan yang ketat. Ada pengawasan yang melekat dari PPK, dari Kabag, dari Kepala Biro, ada juga pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas," ujarnya.
Herman berharap seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugasnya secara profesional sehingga hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jadi semua saya harapkan bekerja dengan baik sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan apa yang sudah dikerjakan bisa dipertanggungjawabkan, harus akuntabel. Tentu memenuhi spek (spesifikasi) yang sudah ditentukan sebelumnya. Apalagi ini kan perhatian semua pihak ya," jelas dia.
Ia menegaskan, prinsip akuntabilitas menjadi hal utama dalam setiap proyek pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Tapi pada prinsipnya semua pekerjaan di Provinsi Jawa Barat ya harus akuntabel. Apa yang direncanakan dilaksanakan, apa yang dilaksanakan dipertanggungjawabkan," tegas Herman.
Berdasarkan perencanaan, pembangunan plaza Gedung Sate ditargetkan rampung sebelum 16 Agustus 2026. Herman mengaku optimistis target tersebut dapat tercapai, meski pelaksanaan di lapangan akan terus dipantau secara intensif.
"Ya tentu kita harapkan sesuai dengan jadwal. Kita lihat saja nanti, makanya kita 'tongkrongin' agar semua sesuai jadwal," ucapnya.
Ia menegaskan, jika pelaksana proyek tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan ada konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalaupun ada satu dan lain hal, tentu kita kembalikan ke mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan. Kan ada sanksi apabila pelaksana tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan," tutup Herman.
(bba/orb)