.webp)
Wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat setelah mendapat lampu hijau dari Komisi I DPRD Jawa Barat untuk dilanjutkan ke tahapan legislasi resmi. Usulan yang telah diperjuangkan lebih dari satu dekade itu kini memasuki babak baru.
Di tengah menguatnya dukungan politik, beragam respons dari masyarakat bermunculan soal usulan itu. Mulai dari kalangan ibu rumah tangga, pedagang, Generasi Z, pegiat budaya, hingga tokoh masyarakat memiliki pandangannya masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada yang menilai pergantian nama penting untuk menguatkan identitas budaya Sunda, tetapi tidak sedikit yang menganggap persoalan itu belum menjadi kebutuhan mendesak dibandingkan masalah ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Penolakan paling banyak datang dari kalangan ibu rumah tangga. Mereka khawatir pergantian nama akan berujung pada perubahan berbagai dokumen administrasi yang ujungnya justru membebani masyarakat.
Nuraeni (32), warga Bandung, berharap rencana tersebut tidak benar-benar diwujudkan. Menurut Nuraeni, pemerintah sebaiknya memprioritaskan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
"Jangan deh ya. Kebayang kan ngurus-ngurus administrasi gimana? Sekarang aja yang ngusur KTP masih susah, bahkan ada tuh bikin KTP harus pakai calo," kata Nur, belum lama ini.
"Lebih bijak saja. Masalah ekonomi yang lebih darurat, bukan pergantian nama saja," sambungnya.
Pendapat senada disampaikan Yulis (36) yang bahkan baru mengetahui adanya wacana tersebut. Menurutnya, pemerintah lebih baik memikirkan masa depan Jawa Barat dibanding mengganti nama provinsi.
"Masa depan Jawa Barat yang harus dipikirkan, buat apa ganti nama tapi masih banyak masalah. Saya yakin itu tidak mudah dan murah," ucap Yulis.
Hal serupa diungkapkan Dina (37). Ia mengaku khawatir seluruh dokumen kependudukan keluarganya harus ikut berubah jika nantinya nama provinsi diganti.
"Saya anak dua, satu di SMP dan satu di SD, KTP, KK, SIM ah semuanya kayanya terdampak. Nama-nama gedung, itu juga bakal diganti. Ujung-ujungnya pemborosan, anggaran lagi, pakai pajak lagi," ucap Dina tegas.
 Ilustrasi warga soal wacana Jawa Barat diganti jadi Sunda. (Foto: ChatGPT) |
Pandangan serupa juga datang dari kalangan Generasi Z. Sabrina (26), warga Cibaduyut, menilai identitas Jawa Barat sebagai nama provinsi sudah sangat melekat, sehingga ia beranggapan tidak perlu ada pengubahan nama.
"Gausah, karena Jawa Barat sudah identik, kalau ada wacana pergantian nama enggak perlu, karena gak ada urgensi," katanya.
Sebaliknya, ia lebih menginginkan agar pemekaran wilayah bisa lebih diprioritaskan, seperti misalnya pemekaran Kabupaten Bandung Timur.
"Bandung Timur sudah layak jadi wilayah sendiri, dengan jumlah penduduk banyak, luas wilayah, sama Cimahi juga luas Bandung Timur, jadi kayanya sisi urgensi mending ke pemekaran saja," tuturnya.
Fatur (22) juga mempertanyakan urgensi perubahan nama tersebut. Ia khawatir masyarakat harus menghadapi proses administrasi yang rumit jika nama provinsi diubah.
"Ribet banget, jadi berdampak buat masyarakat, tambah harus bulak-balik (urus catatan sipil) belum lagi ngantrinya, kalau pun bisa online kalau diserempakkan kadang bisa error," jelas Fatur.
Sementara itu, warga lainnya, Gilang, meminta pemerintah menolak usulan tersebut. Ia beranggapan bahwa yang seharusnya jadi prioritas pemerintah adalah memikirkan nasib masyarakat agar bisa hidup dengan layak.
"Pemerintah kalau bisa harus menolaknya, karena gak ada urgensinya pergantian nama ini, masih banyak lebih penting yang harus dibahas dulu misalnya keamanan warga, sama kondisi ekonomi sekarang terhimpit, bahkan buat liburan saja gak kepikiran, lebih fokus ke bertahan hidup," tegasnya.
Meski demikian, tidak semua Gen Z menolak. Jovan (24) justru mendukung perubahan nama demi mengangkat budaya Sunda. Namun ia mengingatkan agar keputusan tersebut dikaji secara menyeluruh.
"Setuju. melestarikan Budaya Sunda di mata dunia," katanya.
"Tapi ditakutkan provinsi lain bisa ikut-ikutan, ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, bukan hanya usulan daerah, tapi harus disetujui pusat," lanjutnya.
Respons serupa datang dari kalangan pedagang. Mahmud (56), pedagang di kawasan BEC Bandung, mengaku nama Provinsi Sunda terdengar kurang familier. Senada dengan warga lainnya, ia meminta pemerintah menyelesaikan masalah yang belum tuntas ketimbang mengurusi perubahan nama.
"Rakyat mah kan BBM naik aja masih bisa haha, hihi, atuh. Jadi mending nyari yang pantes lah, yang dibutuhin sarerea (semua orang)," ujarnya.
Sedangkan Ganjar (37), pedagang kelontong di Dago, juga mempertanyakan representasi nama Sunda bagi seluruh wilayah Jawa Barat.
"Kan di sana mah ngomongnya juga enggak pake Bahasa Sunda, masak mau dipaksain. Terus yang di Depok, Bekasi, kan lebih deketnya sama Jakarta, budayanya otomatis beda juga," ucapnya.
Kritik juga datang dari pegiat budaya asal Cirebon, Raden Chaidir Susilaningrat. Ia mempertanyakan dasar historis penggunaan nama Sunda sebagai usulan nama provinsi menggantikan Jawa Barat.
"Kalau saya mempertanyakan dasarnya apa, urgensinya apa. Perubahan nama itu bukan sesuatu yang urgen. Masih banyak persoalan di Jawa Barat yang lebih penting untuk dibuat kebijakan," katanya.
Menurut Chaidir, jika mengacu pada sejarah kerajaan di Tatar Pasundan, wilayah Jawa Barat saat ini justru lebih banyak berada di bekas wilayah Kerajaan Galuh.
"Di naskah-naskah kuno itu disebutnya Jawa Wetan sama Jawa Kulon. Nah, Jawa Kulon itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara kemudian pecah jadi dua. Dari Citarum ke barat itu Kerajaan Sunda. Kalau pakai ukuran sekarang, Kerajaan Sunda itu lokasinya kira-kira Provinsi Banten plus Jakarta. Kemudian dari Citarum ke timur sampai Kali Cipamali di Brebes itu Kerajaan Galuh," jelasnya.
"Jadi, Provinsi Jawa Barat yang sekarang ini, menurut saya itu sisa wilayah Kerajaan Galuh, bukan Kerajaan Sunda. Kenapa pakai Sunda? Kenapa nggak pakai Provinsi Galuh? Itu kalau lihat dari sejarah," sambungnya.
Chaidir juga mengingatkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah multikultural mulai dari Betawi, Cirebon hingga Sunda itu sendiri. Ia pun berpesan agar usulan itu hanya sebatas bahan diskusi tanpa perlu direalisasi.
"Lebih baik budaya Sunda dilestarikan, budaya Cirebon dilestarikan, budaya Betawi juga dilestarikan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru kontraproduktif terhadap keberagaman budaya yang kita miliki," pungkasnya.
 Infografis usulan nama Jawa Barat diganti jadi Sunda. (Foto: ChatGPT) |
Di sisi lain, dukungan kuat datang dari budayawan sekaligus sesepuh Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Asep Nurbagelar atau Abah Embep. Menurutnya, nama Jawa Barat sudah tidak lagi tepat setelah Banten menjadi provinsi tersendiri.
"Jika kita melihat sejarah saat Provinsi Jawa Barat masih bersatu dengan Banten, sebutan 'barat' itu memang merujuk pada letak yang paling barat atau di ujung. Tapi kenyataannya, Pulau Jawa itu terbagi menjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Posisi wilayah kita sekarang sudah bukan di paling barat lagi, melainkan lebih ke tengah," katanya.
Ia mengaku sejak lama menginginkan perubahan nama tersebut. Selain Sunda, kata dia, ada juga usulan soal nama Parahyangan sebagai pengganti Jawa Barat.
"Dulu saat Jawa Barat dan Banten dipecah, saya sudah ada keinginan dalam hati, seandainya saya jadi pejabat, nama provinsi ini jangan lagi Jawa Barat. Saat itu pilihan saya ada dua, yaitu Tatar Sunda dan Parahyangan," ungkapnya.
Namun dari dua pilihan itu, ia lebih memilih Tatar Sunda karena dianggap memiliki jangkauan lebih luas.
"Kalau Parahyangan itu hanya meliputi daerah seperti Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, hingga Garut. Sedangkan kalau Tatar Sunda itu merangkul seluruh wilayah, termasuk Bogor, Bekasi, Depok, hingga ke Sukabumi. Kata 'tatar' itu artinya daerah. Istilah Tatar Sunda ini sudah tercantum dan dipakai sejak lama dalam sejarah," jelasnya.
Abah Embep pun menyatakan dukungan penuh terhadap langkah DPRD Jawa Barat untuk membahas soal usulan perubahan nama provinsi tersebut.
"Sekarang dengan adanya para pemimpin yang tergugah hatinya untuk mengganti nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, saya sangat setuju dan sepaham. Tatar Sunda itu adalah wilayah yang memiliki budaya Sunda, memegang etika Sunda, dan tata krama Sunda. Karena itu, saya setuju karena hal ini sangat sejalan dengan harapan," pungkasnya.
