Karawang Targetkan Stunting Satu Digit Lewat Program Telur

Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil langkah agresif untuk mempercepat penurunan angka stunting dan gizi buruk. Tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat, Pemkab Karawang memilih menggandeng sektor swasta dan organisasi non-pemerintah guna memperkuat intervensi gizi bagi ribuan anak yang masuk kategori prioritas.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, saat memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Plaza Pemda Karawang, Senin (8/6/2026). Melalui program bertajuk Bagikan Telur Dadar (Bagedar), pemerintah daerah menargetkan prevalensi stunting di Karawang dapat ditekan hingga berada di kisaran 8 hingga 9 persen.

Menurut Aep, program tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi anak-anak yang terindikasi mengalami stunting atau gizi buruk. Pendanaannya pun tidak bersumber dari APBN, melainkan hasil kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Asperumnas) serta BAZNAS Karawang.

"Fokus gerakan ini sangat spesifik, kita memastikan pemenuhan gizi protein hewani sampai langsung ke tangan sasaran. Komitmen ini dilakukan melalui pembiayaan non-APBN, tapi kemi bersinergi bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Asperumnas) serta BAZNAS Karawang," kata Aep, saat diwawancara awak media, usai Apel pagi di Plaza Pemda Karawang.

Kerja sama tersebut menghasilkan bantuan logistik berupa 28 ton telur yang akan didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang. Bantuan itu merupakan hasil komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan para pengembang perumahan yang tergabung dalam Asperumnas.

"Waktu itu saya mengobrol dengan teman-teman Asperumnas sambil mencocokkan data pada malam hari. Saya tanya pengurus Asperumnas, Mau tidak berbagi? Mereka menyanggupi. Saya tegaskan bahwa Pemkab Karawang tidak akan mengintervensi prosesnya, saya hanya meminta bantuan berupa telur," kata dia.

Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 5.521 anak yang masuk dalam kategori prioritas penanganan. Pemkab Karawang menyiapkan pola distribusi yang terukur, di mana setiap anak akan menerima tambahan asupan dua butir telur per hari di luar program bantuan pangan lainnya.

"Dari 28 ton telur, kita masih ada 5.521 anak yang masuk kategori sangat prioritas. Skema bantuannya ini kami buat sangat ketat, setiap anak wajib mendapatkan asupan minimal dua butir telur setiap hari sebagai tambahan nutrisi di luar program pangan rutin lainnya, sehingga kami berupaya angka stunting dan gizi buruk turun di angka 8 sampai 9 persen," paparnya.

Untuk menjaga transparansi, Aep memastikan seluruh bantuan tidak dikelola langsung oleh birokrasi pemerintah daerah. Penyaluran bantuan dilakukan melalui BAZNAS Karawang yang bertanggung jawab menyusun manifes pengiriman hingga mendistribusikan bantuan ke lokasi sasaran.

Tak hanya kalangan pengusaha, sejumlah camat di Karawang juga turut berpartisipasi dengan menyumbangkan telur menggunakan dana pribadi. Menurut Aep, gerakan gotong royong tersebut menjadi bukti kepedulian bersama terhadap persoalan stunting yang masih menjadi tantangan daerah.

"Tak hanya itu, para camat di sini juga ikut menyumbang telur menggunakan kantong pribadi mereka sendiri. Contohnya kemarin Camat Kotabaru, mereka turun langsung ke lapangan bersama ibu-ibu PKK. Gerakan ini sangat bagus. Lagipula, ini semua ditujukan untuk membantu sesama sekaligus menjadi amal ibadah kita bersama," imbuh Aep.

Selain fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, Aep juga memberikan perhatian serius terhadap akurasi data stunting. Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan bekerja secara profesional dan jujur dalam melakukan pendataan, tanpa merekayasa angka demi menunjukkan capaian yang terlihat baik di atas kertas.

Menurutnya, peningkatan jumlah kasus yang terdata tidak selalu menunjukkan kondisi yang memburuk, melainkan bisa menjadi indikator bahwa sistem pendataan dan deteksi dini berjalan lebih optimal.

"Saya tidak masalah ketika kemarin ada yang bertanya, 'Pak Bupati, kenapa angka stunting kita malah naik?' Bagi saya, itu artinya proses pengecekan di lapangan sudah benar dan jujur. Jangan sampai kita memanipulasi data, misalnya hanya memeriksa 2.000 anak agar angkanya terlihat turun, padahal di luar itu masih banyak penderita yang belum terdata. Hal seperti itu yang harus dihindari, laporan jangan asal bapak senang," pungkasnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis data yang akurat, Pemkab Karawang berharap upaya percepatan penanganan stunting tidak hanya menurunkan angka prevalensi, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan generasi masa depan secara berkelanjutan.