.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus mengakselerasi peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), ribuan unit rumah diperbaiki setiap tahunnya guna memastikan warga memiliki tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan.
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang, Asep Hazar, menegaskan bahwa pembangunan Rutilahu merupakan pengejawantahan visi-misi utama Bupati Karawang. Selain perbaikan fisik, program ini juga menjadi instrumen penguat nilai gotong royong di tengah masyarakat.
"Rutilahu ini merupakan program prioritas pak Bupati, agar masyarakat berpenghasilan rendah menikmati rumah yang sehat, aman, dan nyaman. Lepas dari itu proses pembangunannya mengedepankan nilai gotong royong," ujar Asep saat diwawancarai detikJabar, Jumat (26/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asep merinci, sasaran program ini mencakup beberapa kategori prioritas, mulai dari keluarga miskin, penataan kawasan kumuh, hingga perhatian khusus bagi lanjut usia (lansia).
"Jadi ada beberapa kategori yang kita bangun, mulai dari yang berpenghasilan rendah, kawasan kumuh, bahkan untuk lansia. Khusus untuk lansia pak Bupati sendiri yang hibahkan lahannya untuk dibangun seperti yang sudah kami bagun di Cilamaya Wetan," tuturnya.
Berdasarkan data tahun 2025, Pemkab Karawang telah menuntaskan pembangunan 2.921 unit Rutilahu. Anggaran pembangunan tersebut bersumber dari dua jalur, yakni 52 persen melalui usulan legislatif (Pokir) dan 48 persen melalui jalur reguler hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Untuk tahun 2025 tadi yah, hampir 3 ribu unit, atau tepatnya 2.921 unit, kalau di tahun 2026 ini rencananya sebanyak 2.441 unit dengan komposisi 65 persen usulan legislatif, dan 35 persen program dinas," kata Asep memaparkan target tahun berjalan.
Pesatnya arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Karawang menempatkan kabupaten ini sebagai daerah dengan intensitas pembangunan Rutilahu tertinggi kedua di tingkat nasional.
"Kita untuk Rutilahu itu yang terbanyak kedua setelah Kabupaten Kutai Timur, karena mungkin arus urbanisasi yang kiat masif, sehingga pertumbuhan penduduk juga semakin pesat. Oleh karena itu pak Bupati ingin memastikan warganya hidup di rumah yang layak," ungkapnya.
Selain fokus pada hunian, Dinas PRKP juga memprioritaskan perbaikan sanitasi lingkungan. Pada tahun 2025, tercatat 96 unit MCK umum dan 1.565 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) telah dibangun untuk menciptakan lingkungan yang lebih higienis.
"Kami di tahun 2025 juga telah membangun 96 unit MCK umum, serta 1.565 SPALDS yang terdiri dari 734 unit bersumber dari DAK dan 831 unit dari APBD," tambahnya.
Memasuki periode 2026, Dinas PRKP menjadwalkan pembangunan tambahan 45 unit MCK dan 790 unit SPALDS. Langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memastikan akses sanitasi yang layak bagi seluruh keluarga di Karawang.
"Semua program ini, kami harap bisa berjalan lancar, sesuai dengan harapan pak Bupati untuk mewujudkan Karawang maju, dimana setiap prosesnya kami mohon dukungan dari masyarakat agar target terealisasi sesuai rencana," pungkas Asep.
