Mendes: Dana Desa Tetap Utuh, Ekonomi Diputar di Desa

Sumedang -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto menegaskan bahwa tidak ada dana desa yang dipotong oleh Pemerintah Pusat dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Ia mengungkap hanya tata kelola yang akan berubah.

"Kami menegaskan bahwa dana desa tidak dipotong oleh pusat. Dana desa tidak diambil oleh Presiden, tidak diambil oleh Kementerian Desa, dan tidak diambil oleh Kementerian Keuangan. Yang berubah adalah tata kelolanya. Selama ini dana desa dikelola melalui musyawarah desa, dan saat ini sebagian tata kelola juga diarahkan untuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes," ungkap Yandri di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Kamis (21/5/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri mengatakan, sejauh ini Kopdes Merah Putih memiliki peran penting maupun vital dalam penggerak ekonomi di tingkat desa. Di situ kebutuhan pokok dari masyarakat sudah tersedia. Ia menilai justru dengan kehadiran Kopdes Merah Putih dapat memberikan keuntungan besar bagi desa.

"Koperasi ini memiliki peran yang sangat penting dan vital bagi desa karena akan menjadi penggerak ekonomi desa, mulai dari penyaluran sembako, gerai kebutuhan pokok, pembayaran listrik, layanan simpan pinjam, dan berbagai layanan ekonomi lainnya. Aset dari koperasi desa ini akan menjadi aset desa, dan ini merupakan gagasan langsung dari Presiden yang akan memberikan keuntungan besar bagi desa," katanya.

Menurut Yandri, skema tata kelola saat ini memberikan keuntungan sekitar 20 persen dari Pendapatan Asli Desa (PAS). Sementara untuk sisanya akan kembali ke masyarakat desa sehingga perputaran ekonomi hanya berada di desa tersebut.

"Skema pembagian keuntungannya adalah 20 persen menjadi Pendapatan Asli Desa, sementara 80 persen kembali kepada masyarakat desa. Dengan demikian, tidak ada keuntungan yang dibawa ke kota. Semua perputaran ekonomi tetap berada di desa," katanya.

"Hal ini berbeda dengan model ritel modern lainnya, di mana keuntungan biasanya terpusat pada pemilik modal. Dalam konsep ini, ekonomi benar-benar beredar di desa, sehingga dana desa kembali ke desa dan manfaatnya juga untuk desa, bukan diambil oleh pemerintah pusat," sambungnya.

Yandri mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini sudah melakukan kolaborasi bersama dengan beberapa pihak terkait dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat program mulai dari desa yang ada mulai hasil bumi diekspor, hingga dari segi pariwisata.

"Kementerian Desa juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik BUMN, perusahaan besar, maupun pihak luar negeri untuk memperkuat program-program desa. Di antaranya melalui program desa ekspor, desa wisata, dan desa tematik, sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun desa," ungkapnya.

Mendes PDT Berikan Kuliah Umum ke Praja IPDN

Kedatangan Yandri ke Jatinangor sendiri untuk memberikan kuliah umum terhadap para Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Menurut Yandri, pembekalan kepada seluruh Praja Utama IPDN dengan tema 'Desa Sebagai Pilar Pembangunan Nasional: Strategi Kepemimpinan Pemerintahan di Era Transformasi' ini tentu menjadi suatu hal yang penting bagi Praja Utama IPDN saat nantinya sudah bertugas menjadi abdi negara.

"Saya menegaskan besarnya peranan desa dalam pembangunan Indonesia, hingga kemudian lahir kebijakan Presiden yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan," ujar Yandri.

Di hadapan langsung para Praja Utama IPDN, Yandri mengatakan untuk saat ini terdapat 12 aksi Bangun Desa yang menjadi arah kebijakan seperti diantaranya penguatan BUMDes dan Koperasi Desa atau Kopdes, pengembangan desa ekspor, desa wisata, desa tematik, desa energi, desa air, desa iklim, serta penguatan pemuda dan pemudi pelopor desa, dan berbagai program lainnya.

"Seluruhnya ini menjadi modal penting bagi para pelajar utama ketika nantinya terjun ke lapangan sebagai aparatur negara, agar mereka tidak canggung lagi dalam menghadapi persoalan di desa dan mampu memberikan solusi nyata," katanya.

Selain memberikan pembekalan terhadap Praja Utama IPDN, Yandri dalam kesempatan ini juga menjalin kerjasama antara Kemendes PDT dengan IPDN melalui program desa binaan. Dalam kesempatan itu, Yandri meminta agar perguruan tinggi termasuk IPDN dapat memiliki desa binaan yang nantinya dapat bersinergi dengan program Kemendes PDT.

"Alhamdulillah, telah dilakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Desa dengan IPDN, dan kami juga berharap adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk melalui program desa binaan. Kami memohon kepada Pak Rektor beserta jajaran agar dapat memiliki desa binaan yang bisa disinergikan dengan program Kementerian Desa," ucapnya.

"Dalam hal ini, kami juga menyampaikan program desa ekspor yang saat ini sudah bekerja sama dengan 59 negara yang menerima produk-produk desa Indonesia untuk diekspor. Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, hal ini juga bertujuan meningkatkan pendapatan desa, membuka lapangan kerja, serta mengurangi pengangguran," ungkapnya.

Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi menegaskan Praja IPDN sendiri dibentuk menjadi calon birokrat yang siap membangun Indonesia dari denyut nadi pemerintahan yakni desa. Oleh karena itulah pihaknya mendatangkan langsung pihak Kemendes PDT sebagai bentuk pembekalan nantinya.

"Dalam kesempatan ini kami menegaskan bahwa sebagian besar kegiatan pemerintahan di desa memiliki peran yang sangat penting dan luar biasa, karena desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat paling bawah, sehingga perannya sangat strategis dalam memberikan pencerahan bagi pembangunan nasional," pungkasnya.