IPB University menilai proyek ambisius pemerintah yang masuk dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari tata kelola, standar keamanan pangan, hingga rantai pasok bahan baku yang belum kuat. Kondisi itu menjadi alasan IPB memilih terlibat langsung dalam proyek MBG.
Melalui Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF, IPB menawarkan penguatan ekosistem MBG dari sisi riset, pengawasan mutu pangan, hingga pembinaan pemasok lokal.
Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB, Alfian Helmi, mengatakan masih banyak persoalan dalam pelaksanaan MBG secara nasional.
"Dari ribuan SPPG yang terdaftar di Badan Gizi Nasional, belum semua memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Belum lagi persoalan konsistensi mutu gizi, ketergantungan pada rantai pasok yang rapuh, minimnya pengawasan berbasis data, dan lemahnya pemberdayaan komunitas lokal sebagai pemasok," ujar Alfian dalam keterangan tertulis kepada detikJabar, Kamis (21/5/2026).
Menurut Alfian, IPB tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah program pangan nasional tersebut. Kampus yang berlokasi di Dramaga, Kabupaten Bogor ini ingin memastikan inovasi hasil riset dapat diterapkan langsung dalam pelaksanaan MBG.
Sementara itu, Direktur PT BLST, Luhur Budijarso, mengatakan model yang dibangun IPB bukan hanya dapur MBG, tetapi juga sistem pendukungnya.
"Kami tidak hanya membangun dapur, kami membangun rantai pasoknya," kata Luhur.
Siapa PT BLST?
IPB University menegaskan, pembangunan dan pengelolaan SPPG tidak dilakukan langsung oleh kampus, melainkan oleh PT BLST sebagai holding company milik IPB melalui yayasan khusus berbadan hukum.
Alfian mengatakan, struktur tersebut dibuat agar tata kelola akademik kampus tetap terpisah dari operasional SPPG.
"Berkaitan dengan SPPG, yang membangun dan mengelola SPPG bukan IPB secara langsung, melainkan PT BLST, holding company milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus. Yayasan tersebut berbadan hukum dan dikelola secara profesional, terpisah dari anggaran pendidikan dan operasional akademik IPB," terang Alfian.
Direktur PT BLST, Luhur Budijarso, mengatakan model SPPG yang dibangun diharapkan dapat direplikasi secara nasional sekaligus mendukung program pemerintah.
"Harapan kami sederhana namun serius yaitu SPPG yang dikelola PT BLST ini dapat menjadi model yang bisa direplikasi secara nasional," kata Luhur.
Saat ini PT BLST menyiapkan dua dapur MBG di Kecamatan Ciampea dan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Salah satu dapur disebut telah siap beroperasi dengan target melayani ribuan penerima manfaat di wilayah sekitar
Lihat juga Video 'Per 12 Mei, Sudah 1.738 SPPG Disuspend karena Tak Penuhi Standar!':
(yum/yum)