Wacana penerapan jalan berbayar di Jawa Barat yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat respons dari DPRD Jabar. Gagasan mengganti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sistem pembayaran berdasarkan penggunaan jalan dinilai memiliki semangat keadilan, namun implementasinya disebut tidak akan mudah.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menilai, rencana tersebut membutuhkan kajian mendalam karena menyangkut regulasi nasional, kesiapan infrastruktur, hingga kemampuan teknis pemerintah daerah.
"Jangan sampai Jawa Barat dinilai melampaui kewenangan atau 'offside'. Jadi harus tetap konsultasi ke pusat karena ini berkaitan erat dengan regulasi," kata Daddy, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, penghapusan atau pengalihan skema PKB tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh daerah. Sebab, pajak kendaraan merupakan instrumen pendapatan yang diatur pemerintah pusat sehingga membutuhkan payung hukum yang kuat.
Di sisi lain, Daddy juga menyoroti kesiapan jalan provinsi di Jawa Barat yang panjangnya mencapai sekitar 2.360 kilometer. Ia menilai, pemerintah harus memastikan kualitas jalan benar-benar layak sebelum masyarakat dibebani skema pembayaran baru.
"Ruas jalan provinsi itu 2.360 kilometer, kira-kira. Itu kan berarti PR untuk membereskannya. Misalkan, secara perlahan ruas mana dulu," ujarnya.
Simak Video "Video: Dijanjikan Kompensasi oleh KDM, Puluhan Kios Liar Jalur Puncak Dirobohkan"
(bba/mso)