Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat, sejak tahun 1991 kasus HIV/AIDS di Kota Bandung mencapai 14.107 orang. Dari jumlah tersebut, Orang dengan HIV (ODHIV) yang masih hidup sekitar 10.171 orang. Namun, hanya sekitar 63 persen atau 6.489 ODHIV yang mengakses layanan atau masih dalam pengobatan Antiretroviral (ARV).
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung memiliki tugas dalam merumuskan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, mengampanyekan pencegahan infeksi baru, serta mengikis stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV di lingkungan masyarakat.
Untuk mempercepat hal tersebut, KPA Kota Bandung membentuk community organizer (CO) yang tersebar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung, Maya Verasandi.
"Community organizer itu memang program inovatif Kota Bandung. Dulu Kemenkes pernah ngadain program layanan kesehatan berkesinambungan, penanganan dilakukan secara pentahelix di tingkat kota, jadi harus juga sampai masif di tingkat kewilayahan," kata Maya dijumpai di Kantor KPA Kota Bandung belum lama ini.
Maya mengklaim, community organizer atau disingkat CO merupakan program satu-satunya di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah kota.
"Yaitu untuk prinsipnya masyarakat digerakkan oleh community organizer itu dan satu-satunya di Indonesia ada di Kota Bandung, ini dibayar oleh pemerintah, ada satu orang CO di tiap kecamatan," ujarnya.
Tugas dan fungsi CO, menurut Maya, serupa dengan fungsi KPA di tingkat kota, namun mereka bertugas secara spesifik di setiap kecamatan.
"Jadi seperti KPA tapi di tingkat kecamatan. Dia di kewilayahan kan ada berbagai macam pemerintahan, mulai dari camat, kelurahan, ada organisasi-organisasi. Terusnya sampai ke tingkat RT/RW, Poshyandu, kita bagaimana melakukan suluh, temukan, obati, dan pertahankan," tuturnya.
(wip/orb)