Sejumlah peristiwa mewarnai pemberitaan di Jawa Barat (Jabar) hari ini, Selasa (19/8/2025). Mulai dari Plt Dirut Perumda Tirtawening, Kota Bandung, Tono Rusdiantono yang viral karena meminta CCTV di ruangan direksi dicabut, hingga penjelasan dokter soal kondisi balita perempuan bernama Raya asal Kabupaten Sukabumi yang meninggal setelah tubuhnya dipenuhi cacing.
Berikut rangkuman Jabar Hari Ini:
Viral Plt Dirut Perumda Tirtawening Emosi Minta CCTV Dicabut
Jagat media sosial TikTok sedang ramai dengan dugaan rekaman suara Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtawening, Kota Bandung, Tono Rusdiantono, yang terdengar sedang marah-marah ke bawahannya. Penyebabnya karena ia meminta supaya pemasangan CCTV di ruangan direksi BUMD pengelola urusan perairan tersebut untuk dicabut.
Dalam rekaman suara yang tersebar, Tono awalnya terdengar sedang menasehati bawahannya. Tono sendiri menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Umum dan diangkat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada 17 Juni 2025 untuk menjabat sebagai Plt Dirut Perumda Tirtawening.
Di momen itu, Tono membeberkan ia telah menjadi ASN dengan beberapa jabatan seperti lurah, camat, kadis hingga jadi Plh Sekda Kota Bandung. Tono kemudian menasehati bawahannya bahwa dia tidak pernah melawan perintah dari pimpinannya.
Kemudian, suara Tono terdengar mengkonfrontir seorang pegawai perempuan untuk menjelaskan tugasnya di Perumda Tirtawening. Perempuan itu pun lalu menjelaskan bahwa tugasnya adalah mensuport semua sistem terkait teknologi informasi, kelancaran administrasi hingga bisnis perusahaan.
Tak lama setelah mendapat penjelasan itu, Tono terdengar mulai meninggikan nada suaranya. Penyebabnya terjadi karena dia tidak mau ada CCTV yang terpasang di dalam ruangan direksi Perumda Tirtawening karena dianggap terus diawasi kinerjanya.
"Emang di dalem harus diawasi? Saya kan udah nyuruh beberapa kali, tolong yang di dalem CCTV-nya dicabut yah," kata Tono dalam suara itu seperti dilihat detikJabar dalam unggahan di TikTok @matabandung17, Selasa (19/8/2025).
Pegawai perempuan itu lalu menjawab kembali bahwa ia belum medapatkan semacam perintah untuk pencabutan CCTV itu. Selanjutnya, Tono terdengar makin meradang lalu mengkonfrontir seorang pegawai yang bernama Heri.
Suara pejabat yang bernama Heri itu lantas menjawab bahwa ia sudah berkoordinasi dengan senior manajer mengenai CCTV. CCTV di ruangan katanya sudah dinonaktifkan, hanya fisiknya saja yang belum dicabut karena masih menunggu arahan dari pejabat yang lebih tinggi.
Tono makin meradang mendengar jawaban ini. Sebab seharusnya kata dia dalam rekaman itu, perintahnya harus dijalankan tanpa harus banyak birokrasi ke berbagai pihak.
"Kenapa harus ke ibu dirum? Sekarang saya mau nyabut, saya harus buat surat ke bapak, cageur teu coba prosedurna. Saya harus bikin surat ke bapak, cageur teu saya coba, kan bapak teh di bawah saya. Coba pikir atuh, prosedur mekanismenya kumaha," ungkapnya.
"Harusnya verifikasi dong ke saya, saya pengen dicabut. Baru kemarin dicabut, pasti bocor itu yah. Setiap saya rapat di ruangan tuh ada yang ngedenger dan ada yang tahu tuh di luar. Memang ada kan, memang ada yang tahu. Itu pelanggaran tuh, SM pelanggaran, saya anggap pelanggaran berat. Coba kasih hukuman yah," tambahnya.
Di sela-sela itu, kembali terdengar suara seorang perempuan bahwa pemasangan CCTV dilakukan sesuai dengan ISO 270001 atau standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi. Bahkan, perempuan tersebut menyatakan jika CCTV dicabut, maka perusahaan tidak bisa mendapat sertifikasi ISO ini.
Jawaban Tono ternyata di luar dugaan. Dalam rekaman suara itu, Tono menyatakan tidak membutuhkan sertifikasi ISO 270001 dan meminta supaya CCTV di ruangan direksi untuk segera dicabut.
"Ya enggak perlu lah buat saya yah, kalau pimpinan enggak perlu, ya enggak perlu yah... Tidak perlu ISO sertifikasi. Tolong, yang di dalem ini jangan ada CCTV lagi yah, semuanya bocor, coba kasih Pelajaran dan kasih hukuman yah itu pelanggaran terberat yah," bebernya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pun buka suara soal masalah ini. Ia memastikan sudah mendapat informasi tersebut dan telah diselesaikan di jajaran Perumda Tirtawening.
"Udah, itu mah udah lama. Udah seminggu yang lalu, ya. Udah selesai masalahnya," kata Farhan ditemui detikJabar di Balai Kota Bandung.
Farhan pun memastikan sudah mengklarifikasi masalah ini. Sebagai kuasa pemilik modal (KPM), Farhan mengaku menyerahkan kewenangan seluruhnya kepada Direksi Perumda Tirtawening.
"Udah, udah beres Insyaallah," ucapnya.
"Nah itulah, kalau manajemen marah-marah, boleh dong. Masak enggak boleh. Saya kan, gini, beliau sudah punya kewenangan penuh Untuk menjalankan manajemen, maka saya sebagai KPM mempercayakan beliau mengelolaannya. Saya tidak akan intervensi, sok weh dikelola dengan baik dan benar," bebernya menambahkan.
Farhan sempat ditanya soal masalah ISO 270001 atau standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi. Farhan mengaku akan menanyakan hal itu kepada yang bersangkutan.
"Ya nanti saya akan tanyakan pada beliau dulu, ya," tutupnya.
Angin Segar Bagi Warga Cirebon Usai Walkot Evaluasi Kenaikan PBB
Pernyataan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang akan mengevaluasi aturan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberi secercah harapan bagi warga. Pernyataan itu pun seperti hembusan angin segar di tengah kegelisahan yang selama ini mereka rasakan.
Meski begitu, masyarakat meminta ucapan wali kota tidak hanya berhenti sebagai janji. Mereka sangat berharap hal itu bisa benar-benar direalisasikan dan PBB bisa kembali diturunkan.
Yayat, warga Kelurahan Pegambiran, Kota Cirebon, mengaku sangat terbenani oleh kenaikan PBB yang ditetapkan Pemerintah Kota Cirebon sejak tahun lalu.
"Tahun 2023 itu (PBB) Rp380 ribu sekian. Tahun 2024 naik menjadi Rp2.377.000 sekian. Setelah ada stimulus masih di angka Rp1.783.000," kata Yayat saat dihubungi, Selasa (19/8/2025).
Yayat yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang las, dengan upah Rp120 ribu per hari mengaku sangat keberatan dengan kenaikan PBB yang ditetapkan pemerintah kota.
Kegelisahan terkait kenaikan PBB tidak hanya dirasakan Yayat. Sejumlah warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi sebelumnya juga menyuarakan hal serupa. Mereka menaruh harapan pada pernyataan wali kota yang akan mengevaluasi aturan yang mengatur tentang kenaikan PBB.
Juru bicara Paguyuban Pelangi, Hetta Mahendrati menyambut baik pernyataan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Namun, Hetta menegaskan, pihaknya sangat berharap wali kota dapat merealisasikan pernyataan tersebut.
"Terkait dengan adanya statement dari bapak wali kota sebetulnya ada sedikit angin segar buat kami," ucap Hetta.
"Tapi kami berharap (statement) ini bukan sekadar untuk menyenangkan kami. Kami berharap diberikan hal yang pasti," sambung dia.
Simak Video "Video: PBB Jombang Naik hingga 1.202% Tapi Warganya Nggak Demo, Kok Bisa?"
(ral/mso)