.webp)
Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng 13 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Barat (Jabar). Langkah ini diambil untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jabar.
Mensos Saifullah Yusuf langsung melakukan MoU dengan 13 perguruan tinggi ini dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemensos dan 13 rektor perguruan tinggi. MoU ini dilakukan di Poltekesos Jalan Ir H Djuanda Kota Bandung, Jumat (7/3/2025).
"Kita MoU untuk sama-sama membuat langkah di daerah tertentu untuk menurunkan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem," kata Saifullah kepada awak media.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saifullah mengungkapkan setiap perguruan tinggi memiliki lembaga pengabdian masyarakatnya sendiri. Dengan kolaborasi ini, Saifullah ingin percepatan penurunan angka kemiskinan di Jabar bisa terwujud.
"Kita tahu perguruan tinggi ini memiliki lembaga pengabdian masyarakat dan memang banyak sekali yang sudah dilakukan, kita ingin kerja sama, selama ini kan sama-sama saja, belum kerja sama. Nanti direncanakan dengan baik sesuai kajian perguruan tinggi lakukan dan kita susun intervensinya," ungkapnya.
"Misalnya KKN, ya KKN-nya tidak putus sesuai rencana yang terukur, apa yang dilakukan? Penguatan di mana? Kemudian pelatihan untuk masyarakat setempat," tambahnya,
Bentuk pengabdiannya seperti apa? Tentunya beragam dan mampu mengajak masyarakat bisa menjadi masyarakat kreatif dan bisa membuka lapangan kerja sendiri.
"Kita ingin coba beberapa tahun ke depan kemiskinan ekstrem, kemiskinan ekstremnya 0 persen, sementara untuk mengurangi secara signifikan penduduk miskin itu dengan menyasar 3 provinsi ini dulu, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau persentase tiga provinsi ini bagus sekali, tapi karena jumlah penduduknya cukup padat sehingga penduduk miskinnya 52 persen di tiga provinsi itu," jelasnya.
Saifullah memiliki harapan besar kepada perguruan tinggi ini, terlebih tahun ini di tiga provinsi tersebut memiliki kepala daerah baru, baik wajah baru atau wajah lama dan diharapkan berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan.
"Maka dengan kepemimpinan baru gubernur, bupati dan wali kota lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan," tuturnya.
"Ini langkah awal untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara umum, terarah, terpadu, berkelanjutan, efektif dan peningkatan kesejahteraan sosial meningkat secara signifikan. Bersama-sama dengan banyak perguruan tinggi di Jawa Barat yang harapannya bisa melakukan kerjasama secara sungguh-sungguh," pungkasnya.
(wip/sud)
