.webp)
Atap Gedung Pusat Kebudayaan YPK di Jalan Naripan nomor 7-9, Braga, Kota Bandung roboh pada Senin (28/10/2024) sore. Kejadian ini memantik perhatian Anggota Komisi 5 DPRD Jabar, Zaini Shofari. Ia merasa bahwa Pemerintah tidak optimal dalam menjaga bangunan bersejarah.
"Tidak optimal, tidak. Buktinya Rumentang Siang juga seperti itu, YPK malah ambruk. Jangankan optimal, tapi terlihat saja tidak. Ambruknya heritage itu antisipasinya harusnya dari dulu," ucap Zaini, Kamis (30/10/2024).
Ia menyorot bahwa jangan sampai Pemerintah melihat bahwa kualitas bangunan lama dapat seterusnya kokoh. Perawatan baik di bagian dalam atau luar gedung harusnya diberikan intensif dan berkala, bukannya menanti sampai gedung itu sampai terlihat rusak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Zaini, jika Pemprov Jabar mengeluhkan anggaran yang sedikit untuk pemeliharaan gedung cagar budaya, seharusnya perawatan itu sudah dibiasakan secara berkala sehingga penyediaan anggarannya tepat.
"Sehingga kita bisa melihat utuh apakah bangunan itu punya kapasitas lama atau tidak? Saat masuk anggaran baru itu sudah mulai kelihatan, heritage mana yang harus dapat perhatian lebih untuk renovasi berat, yang tidak mengurangi kesakralan bangunan heritagenya. Kalau tidaj terantisipasi akhirnya ya tiba-tiba semua, dan anggaran juga tidak terkendali atau tidak ada jadi harus ambil sana sini," ucap Zaini.
Beberapa gedung selain Gedung Pusat Kebudayaan yang jadi perhatian Zaini adalah Gedung Rumentang Siang dan Museum Sri Baduga. Menurutnya, kalau memang pemerintah ingin perhatian serius dengan gedung cagar budaya, maka harus menggandeng para komunitas pecinta heritage.
"Jadi antisipasi harus berkala, maka perhatian dari komunitas termasuk yang basicnya seni, budaya, harus banyak dilibatkan. Sehingga ruangan yang ada di dalamnya itu kan misalnya ventilasi udaranya bagus sehingga tidak lembab, jadi lebih terkontrol lah kira-kira," ucap Zaini.
"Gedung Rumentang Siang misalnya, citra menjadi pudar fungsi menjadi berkurang. Nah jadi harus ada pembenahan secara menyeluruh, termasuk seni budaya juga ikut meramaikan. Kalau ada ruang yang memungkinkan orang kembali bergeliat di wilayah seni budaya ya berikan porsi itu untuk mengelola," imbuhnya.
Pemprov Jabar sebelumnya berjanji akan koordinasi dengan Kemenbud terkait anggaran dan kaidah-kaidah perbaikan cagar budaya. Zaini pun merespon positif rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat pun perlu dilibatkan agar pembenahan cagar budaya dapat lebih cepat.
"Jadi kalau dananya dari pusat, akan jauh lebih cepat penanganan dan mungkin biayanya tepat ada. Apalagi sekarang ada Kemenbud yang khusus, meski belum tahu alokasinya ke Kemenbud itu ada berapa, tapi setidaknya upaya untuk membenahi bisa lebih cepat," tutur Zaini.
"Ya memang itu artinya dinas terkait yang harus lebih aktif untuk melihat kondisi heritage tersebut. Hal demikian bisa ada cepat tertanggulangi, jadi harus cepat bergerak dan harus dilihat juga sembilan gedung cagar budaya lainnya harus dikontrol dari setiap sudut supaya tidak akan terjadi lagi," harap dia.
(aau/mso)
