Jatah BBM Dikurangi, Puluhan Nelayan Subang Tidak Bisa Melaut

Jatah BBM Dikurangi, Puluhan Nelayan Subang Tidak Bisa Melaut

Dian Firmansyah - detikJabar
Kamis, 24 Okt 2024 10:10 WIB
Puluhan nelayan di Kecamatan Blanakan, Subang, melakukan unjuk rasa di depan Kantor KUD Mina Fajar Sidik.
Puluhan nelayan di Kecamatan Blanakan, Subang, melakukan unjuk rasa di depan Kantor KUD Mina Fajar Sidik. (Foto: Dian Firmansyah/detikJabar)
Subang -

Puluhan nelayan di Pantai Utara (Pantura) Kecamatan Blanakan, Subang, Jawa Barat, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Fajar Sidik, Kamis (24/10/2024).

Mereka meluapkan kemarahan dengan membantingkan puluhan drum kosong hingga berserakan, membakar ban, serta membentangkan poster-poster tuntutan. Aksi tersebut dipicu oleh kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah mereka, setelah jatah BBM yang diterima KUD Mina Fajar Sidik Blanakan dikurangi oleh Pertamina.

Salah satu nelayan yang ikut dalam aksi tersebut, Jaya, mengatakan jika sudah satu minggu mereka tidak bisa melaut karena ketiadaan BBM untuk perahunya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tolong pemerintah kabupaten atau provinsi, tolong BBM Blanakan jangan dikurangi kalo bisa ditambah pak, pikirkan rakyat kecil bayangkan satu minggu keluarga kami kekurangan ekonomi tidak bisa melaut gak ada BBM," ujar Jaya sambil disambut riuh oleh nelayan lainnya, Kamis (24/10/2024).

Jaya mengatakan dia dan para nelayan lain akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, termasuk menutup jalur nasional Pantura.

ADVERTISEMENT

"Kalau misal hari ini gak tembus gak ada pengiriman dalam waktu dua hari kami akan tutup jalan Pantura, kami akan demo besar-besaran, 2.000 orang akan turun ke Pantura," katanya.

Ketua KUD Mina Fajar Sidik, Dasam, membenarkan pengurangan jatah BBM tersebut. Menurutnya, sejak tanggal 18 Oktober 2024, tidak ada lagi pasokan BBM yang tersedia di tempatnya.

"Pasokannya dalam satu bulan 364 kl, itu pun masih kurang, tapi ada rencana ada aturan pengurangan BBM subsidi kita sudah kurang malah dikurangi lagi menjadi 174 kl, dan per tanggal 18 Oktober udah habis sehingga tanggal 18 sampai tanggal 30 Oktober nanti tidak ada pengiriman lagi," jelas Dasam.

Akibat pengurangan tersebut, ribuan nelayan di Kecamatan Blanakan tidak bisa melaut karena ketiadaan BBM untuk perahu mereka.

"Otomatis nelayan tidak bisa berangkat ke laut tidak bisa bekerja, ini dimana kehadiran negara dalam hal ini. Layaknya itu 420 kl atau kalo berat asal 364 kl saja diangka itu tidak dikurangi jadi 174 kl, kita sudah kurang malah dikurangi lagi itu sama dengan membunuh rakyat secara pelan-pelan," pungkasnya.

(iqk/iqk)


Hide Ads