Viral Siswa SMK Sukabumi Demo: Tanyakan Dana BOS-Pembangunan Masjid

Media sosial X (Twitter) dihebohkan video aksi demonstrasi yang dilakukan siswa SMK Negeri 1 Gunungguruh Sukabumi. Aksi ini mempertanyakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) hingga pembangunan masjid yang menggunakan iuran orang tua siswa.

Dari beberapa video yang diterima detikJabar memperlihatkan, para siswa yang mengenakan seragam sekolah terlihat berkerumun dan turun ke lapangan sekolah sambil membawa spanduk bertuliskan 'korupsi'. Mereka juga menyerukan kepala sekolah turun.

"Ai turun, Ai turun, Ai turun," seru para siswa dari potongan video yang beredar.

Dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMKN 1 Gunungguruh, Ai Sumarni mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (22/10/2024). Dia membenarkan adanya penyampaian aspirasi dari para siswa terkait penggunaan dana BOS dan iuran masyarakat atau orang tua.

"Kalau saya katakan aksi itu bukan aksi, tapi ini menyampaikan aspirasi kepenasaran mereka terkait dengan kegiatan di sekolah yang menggunakan uang masyarakat. Mereka ingin mengetahui uang yang ada dari pemerintah, dari masyarakat, itu ke mana saja," kata Ai kepada awak media, Rabu (23/10/2024).

"Saya pikir ini bagus biar anak-anak tahu bahwa uang yang mereka sumbangkan ke sekolah, uang yang pemerintah gulirkan itu ke mana saja. Seperti kemarin ada ruangan sekolah yang hancur dan belum dibenarkan, dari mana (renovasi)? Ya, dari sumbangan masyarakat," sambungnya.

Para siswa juga mempertanyakan terkait pembangunan masjid yang belum rampung meski sudah dimulai sejak empat tahun lalu. Menurutnya, pembangunan masjid untuk masyarakat sekolah itu tidak bisa menggunakan dana BOS, melainkan dari sumbangan.

"Uangnya dari infak siswa dengan orang tua, dari guru-guru kemudian proposal yang kami ajukan kepada industri, itupun masih tidak mencukupi sehingga sudah hampir empat tahun itu sudah habis Rp400 juta dan masjid baru sekitar 40 persen, jadi memang dibutuhkan dana yang besar. Sehingga kita sampaikan kalau pengen selesai mari kita gerakan kembali infaknya," ungkapnya.

Sementara itu, terkait penggunaan dana BOS, Ai mengatakan, dana tersebut tidak boleh sembarangan digunakan dan hanya untuk operasional sekolah. "Bukan untuk membangun, kalau bisa mungkin lebih kepada pemeliharaan yang nilainya di bawah Rp50 juta," sambungnya.

Ai juga mengapresiasi para siswa yang telah berani mengkritisi sekolah. Namun, pihaknya menyayangkan cara yang dilakukan siswa-siswa SMKN 1 Gunungguruh melalui demontrasi.

"Ketika kita ingin menyampaikan aspirasi itu tidak bisa abring-abringan (bergerombol) 600 orang, karena itu tidak efektif sampaikan saja perwakilan biar jelas. Baru kali ini, jadi mungkin saya pikir demokrasi kita semakin tinggi dan semakin bagus, dengan beraninya mereka berbicara kepada kepala sekolah itu luar biasa," kata dia.

Respons Disdik Jawa Barat

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Disdik Provinsi Jawa Barat Lima Faudimar merespons terkait aksi unjuk rasa tersebut. Pihaknya menanggapi positif atas aksi demonstrasi tersebut, namun ia meminta agar siswa lebih elegan dalam menyampaikan aspirasinya.

"Jadi anak-anak hebat juga berpikir kritis mempertanyakan hak-hak mereka, pertama terkait uang sumbangan dari komite seperti apa, dipakai apa saja, terus kenapa ini masjid belum beres juga," kata Lima melalui sambungan telepon.

"Begini ya, kalau saya melihatnya seperti ini, satu sisi mereka belajar demokrasi seperti apa menyuarakan aspirasi, yang keduanya kita harus paham kita bisa menuangkan aspirasi dengan bentuk cara yang lebih elegan, tidak melalui demo, menanyakan bisa melalui perwakilan kelas atau ketua OSIS nya langsung," tambahnya.

Tak hanya perihal dana BOS dan pembangunan masjid, ia juga mendapatkan informasi terkait uang untuk biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebesar Rp1,5 juta. Terkait dana PKL itu, Lima mengaku, pihaknya akan melakukan tindak lanjut untuk mengetahui kebenarannya.

"Terakhir yang saya dapatkan informasi di luar dari kepala sekolah ada yang menanyakan terkait PKL, dana sumbangan untuk pembiayaan PKL, sekitar Rp1,5 juta. Nanti akan saya tanyakan ke pihak sekolah," ungkapnya.

"Kalau menurut saya untuk ke depannya kalau mereka misalkan salah satunya terkait yang PKL, kalau mereka merasa keberatan untuk PKL sudah gak usah ada PKL kalau memberatkan," tutupnya.