.webp)
Minimnya keterampilan berpotensi membuat pekerja migran Indonesia (PMI) terkatung-katung di luar negeri. Sekolah vokasi atau kejuruan di setiap daerah jadi salah satu solusi guna menambah modal keterampilan paran calon PMI.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Dia menyebut pemerintah daerah perlu membangun sekolah vokasi guna menambah modal keterampilan bagi calon PMI.
"Iya itu yang harus di dorong pemerintah daerah dan provinsi, sekolah vokasi ini. Memastikan agar orang tahun persis tentang peluang kerja dia akan masuk kemana," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani, di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Minggu (28/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya para PMI harus memiliki keahlian sebelum bekerja ke luar negeri. Sebab, kata dia, PMI perlu memiliki skill untuk bisa bersaing dengan pekerja dari negara lain.
"Dia juga sudah punya skill atau keahlian atas pekerjaan yang dia pilih," katanya.
Benny menjelaskan adanya sekolah tersebut bisa memastikan calon PMI memiliki keahlian dan mengetahui ingin bekerja di bidang apa. Kemudian bisa memastikan negara tujuan untuk bekerjanya.
"Tapi di satu sisi dia sudah punya modal keahlian, keterampilan, sekaligus kemampuan berbahasa. Peluang pekerja sangat terbuka di luar, sementara angka pengangguran ya itu sangat tinggi, apalagi angkatan kerja di kita," jelasnya.
Benny menambahkan BP2MI terus melakukan sosialisasi ke berbagai daerah. Sehingga angka keberangkatan ke luar negeri melalui jalur resmi terus meningkat.
"Bisa dilihat dari beberapa pencegahan yang kita lakukan setiap tahun angkanya menurun. Terus trend keberangkatan ke luar negeri juga meningkat, tahun 2021 hanya 72 ribu, 2020 hanya 113 ribu tahun 2022 meningkat 200 ribu, tahun 2023 itu 273 ribu," pungkasnya.
(dir/dir)
