Tanggap Darurat Bencana Gempa Sumedang Berakhir

Forkopimda Sumedang menetapkan status tanggap darurat telah berakhir pada Minggu (7/1/2024). Warga kini sudah diperboleh pulang ke rumahnya masing-masing kecuali warga yang rumahnya rusak berat.

Hal itu diketahui dalam rapat Forkopimda yang dihadiri oleh Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, Dandim 0610/sumedang, Letkol Kav Christian Gordon Rambu, Kajari Sumedang Yenita Sari dan pihak terkait lainnya di Gedung Negara, Sumedang, Senin (8/1/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Herman Suryatman memaparkan bahwa pembongkaran tenda-tenda sudah mulai dilakukan hari ini. Kecuali bagi warga yang rumahnya rusak berat.

"Warga yang rumahnya rusak berat kita edukasi agar tinggal di rumah saudaranya dan sanak family-nya," ungkap pj Bupati Sumedang Herman Suryatman dalam paparannya.

Menurut Herman, pihaknya pun saat ini tengah mengajukan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk membantu warga yang masih tinggal di tempat saudaranya lantaran rumahnya rusak berat.

"DTH ini nilainya Rp500 ribu per bulan untuk membantu karena mereka tinggal di sanak keluarganya, ini sedang berproses untuk diajukan," terangnya.

Herman mengklaim, dari 10 titik tenda pengungsian dengan jumlah 505 Kepala Keluarga (KK) atau 1603 jiwa relatif sudah tertangani dengan baik. "Kebutuhan dasarnya tercukupi, satu dengan adanya dapur umum yang langsung dikelola Dinsos untuk mem-backup dua titik tenda pengungsian yakni di Babakan Hurip dan Pacuan Kuda, beserta delapan dapur umum lainnya," tutur Herman.

Adapun dampak gempa berdasarkan data per Senin (8/1/2024) dilaporkan tercatat ada 13 orang yang mengalami luka. Satu orang luka berat dan sisanya luka ringan. Sementara untuk kerusakan bangunan tercatat ada 1462 unit dengan perincian rusak ringan 1184 unit, rusak sedang 197 unit dan rusak berat 81 unit.

Herman menegaskan bahwa data terkait kerusakan bangunan masih bersifat dinamis. "Rumah yang rusak ini masih dinamis karena nanti di lapangan kami akan cek ricek kembali," ujarnya.

Namun demikian, Herman memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak dengan catatan telah lolos verifikasi. Dalam hal ini, pihaknya pun akan menggandeng Kejari beserta Forkopimda dan Inspektorat.

"Yang rusak akan kami kasih bantuan dengan catatan tidak terlepas dari proses verifikasi yang diwasi oleh Kejari, Forkopimda dan Inspektorat," terangnya.

Pada penyaluran bantuan tahap satu, sambung Herman, ada 300 warga yang dinyatakan telah lolos proses verifikasi serta diusulkan kepada BNPB untuk menerima bantuan.

"Dari jumlah total bangunan yang rusak, baru 300 unit yang telah lolos verifikasi oleh Dinas Perkimtan dan sisanya masih berproses," terangnya.

Herman menyatakan, berdasarkan pertimbangan sosial, kesehatan dan lain sebagainya maka Forkopimda Sumedang berkesimpulan bahwa status tanggap darurat bencana telah berakhir pada Minggu (7/1/2024).

Sementara mulai hari ini, Senin (8/1/2024), kata Herman, berlanjut kepada masa transisi. "Mudah-mudahan kita bisa berakselerasi dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga bulan Februari bisa kita tuntaskan dan bulan Maret kita bisa menjalankan kembali aktivitas seperti biasanya," ucap Herman.

Sementara itu, berdasarkan data dari BMKG yang diterima detikJabar tercatat sudah ada 20 kali gempa mengguncang Sumedang. Terakhir pada Senin (8/1/2024) sekitar pukul 14.02 WIB, gempa magnitudo 3,1 di kedalaman 6 km timur laut Kabupaten Sumedang atau dirasakan di wilayah Sumedang Utara II - III MMI.