.webp)
Pemekaran wilayah Cirebon Timur masuk dalam kajian. Bupati Cirebon Imron Rosyidi pun buka suara soal rencana pemekaran Cirebon Timur yang terdiri dari 191 desa di 18 kecamatan itu.
Dari hasil data yang dihimpun oleh detikJabar sampai sejauh ini sudah 157 desa di wilayah tersebut yang sudah menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai salah satu syarat pengajuan untuk pemekaran.
Diketahui jika wilayah Cirebon Timur menjadi kawasan industri. Dimana saat ini ratusan perusahaan industri berdiri di wilayah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guna menampung aspirasi dari masyarakat Cirebon Timur, Imron menyampaikan tahapan kajian sudah dilakukan oleh akademisi yang berasal dari Universitas Padjajaran.
"Kenapa dilibatkan akademisi, agar hasil dari kajian ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan tanpa intervensi," ujar Imron, Senin (4/12/2023).
Ia juga berharap, wacana dan dorongan adanya pemekaran Cirebon Timur ini, bukan hanya karena tujuan politis saja, namun demi kemaslahatan seluruh masyarakat.
"Semoga tujuan pemekaran ini, adalah untuk kemaslahatan umat," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon M Luthfi menuturkan, dari data kajian yang didapat, nantinya akan ditindaklanjuti melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum ke Sidang Paripurna.
Menurut Luthfi, kajian akademis harus dilakukan dan menjadi syarat dilakukannya pemekaran sebuah wilayah. Dua kajian yang harus terpenuhi, yaitu kajian mengenai kewilayahan dan kapasitas.
"Ada beberapa tafsir mengenai aturan luas wilayah pemekaran, ini nanti akan dibahas," kata Luthfi.
Selain itu, kajian kapasitas juga sangat penting dilakukan. Agar nantinya, bisa dipastikan pada pemekaran ini, tidak terjadi defisit.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian, perkiraan berapa pendapatan yang akan didapatkan oleh Cirebon Timur.
"Jangan sampai, setelah pemekaran terjadi, malah tidak sesuai dengan harapan," jelasnya.
(dir/dir)
