.webp)
Pantauan detikJabar, Rabu (29/11/2023), buruh mulai memadati Gedung Sate sejak siang hari. Satu per satu rombongan buruh datang setelah sebelumnya melakukan aksi longmarch dari daerahnya masing-masing.
Aksi buruh ini dilakukan jelang pengumuman penetapan UMK oleh Pemprov Jabar. Penetapan sendiri maksimal dilakukan pada Kamis, 30 November 2023 besok.
Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, ada puluhan ribu buruh yang akan mengepung Gedung Sate di aksi demonstrasi hari ini. Roy menegaskan, aksi ini dilakukan untuk menekan Pemprov Jabar agar mengabulkan keinginan buruh tentang penetapan UMK.
"Aksi hari ini kita lakukan di luar daripada kebiasaan ngumpulin masa di Gedung Sate, tetapi kita mencoba mengupayakan memberikan tekanan kepada pemerintah khususnya Pj Gubernur, dalam menetapkan upah minimum," kata Roy saat diwawancarai.
Roy menyebut, buruh telah mendapat bocoran terkait besaran UMK yang diusulkan oleh Pemprov Jabar. Besaran upah minimum itu kata dia jauh di bawah angka yang sebelumnya diusulkan oleh bupati/wali kota di Jabar.
"Hasil rapat dewan pengupahan provinsi kemarin sampai malam itu Pemerintah Jawa Barat mengusulkan kenaikan upah minimum rata-rata Rp13.000, Rp14.000, Rp17.000, Rp18.000 kemudian Rp23.000 dan ada yang Rp36.000," ujarnya.
Besaran tersebut menurut Roy membuat buruh di Jabar marah dan melampiaskan emosi dengan melakukan aksi mogok massal dan longmarch dengan tujuan mendatangi Gedung Sate dan menuntut bertemu Pj Gubernur Jabar.
"Oleh karena itu ini guru menjadi marah dan hari ini mereka melampiaskan dengan melakukan mogok keluar dari pabrik dan melakukan sweeping di daerah industri, yang nanti datang ke Gedung Sate untuk meminta Gubernur menetapkan upah minimum UMK sesuai rekomendasi bupati/wali kota," tegas Roy.
"Sejak jauh-jauh hari kita berkirim surat untuk ketemu (gubernur), sampai hari ini tidak didengarkan. Sehingga aksi hari ini akan berlangsung mungkin sampai besok, bisa saja buruh hari ini menginap di Gedung Sate, karena besok tetap dilanjutkan aksi sampai dengan SK upah minimum tahun 2004 itu keluar," lanjutnya.
Selain menuntut penetapan UMK sesuai rekomendasi, buruh juga mengharapkan Pj Gubernur Jabar untuk menerbitkan lagi aturan mengenai upah bagi pekerja di atas satu tahun. Roy menyatakan, ada rumor jika aturan itu tidak akan diberlakukan di tahun 2024.
"Kami mendengar Pj Gubernur itu tidak merespon tuntutan itu, maka buruh semakin emosi dan apapun yang terjadi hari ini adalah kehendak daripada Pj Gubernur. Gubernur menyampaikan setelah menetapkan UMP, kalau buruh tidak kuat silakan demo. Jadi buruh menyambut tantangan dengan turun ke jalan," paparnya.
Ancam Duduki Objek Vital
Lebih lanjut, Roy mengancam jika buruh akan melakukan aksi yang jauh lebih besar dari mendatangi Gedung Sate jika penetapan UMK tetap tidak sesuai yang apa yang diharapkan. Dia menegaskan, buruh akan menduduki objek vital seperti memblokade jalan tol.
"Kita belum bisa membayangkan, mungkin aksi buruh itu tidak lagi terfokus di Gedung Sate, mungkin aksi buruh itu akan terfokus di titik-titik vital yang tentu akan mengganggu ekonomi. Seperti kemarin Bekasi, sempat menutup tol sampai dengan jam 5 sore," ujarnya.
Karena itulah, Roy mewakili buruh di Jabar mengharapkan, penetapan UMK bisa dilakukan sesuai dengan usulan sebelumnya. Bahkan dia meminta agar penetapan tidak dihitung dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
"Jadi ketika Gubernur memaksakan tetap menggunakan PP 51 maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, buruh akan mengambil langkah, bisa saja mereka melakukan mogok di industri-industri, kemudian secara bersama-sama mereka berjalan ke tol. Kita tidak mengharapkan itu tapi terburuknya pasti seperti itu kalau pemerintah memaksakan itu," tutup Roy.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Teppy Wawan Dharmawan mengatakan, penetapan UMK kemungkinan akan dilakukan Rabu besok. "Kemungkinan hari terakhir, besok," singkatnya melalui WhatsApp.
(bba/dir)
