Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Bey menuturkan, pendapatan daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp35,88 triliun.
Baca juga: Daftar 118 Warisan Budaya Tak Benda di Jabar |
"Selanjutnya, terkait dengan peningkatan target pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp1,73 triliun, ini berasal dari kenaikan target pendapatan asli daerah mencapai Rp1,56 triliun, kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp172,47 miliar, dan kenaikan lain-lain pendapatan yang sah Rp431,95 juta," kata Bey dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/10/2023).
Adapun peningkatan target pendapatan asli daerah yang dominan berasal dari kenaikan target pajak daerah sebesar Rp1,57 triliun, diikuti kenaikan target retribusi daerah Rp643,67 miliar.
Sementara terkait proyeksi dan sumber-sumber pendapatan yang memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah pada rancangan APBD 2024, menurut Bey pendapatan daerah terdiri dari PAD Rp 25,25 triliun (70,37 persen), pendapatan transfer Rp10,60 triliun (29,55 persen), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp29,23 miliar (0,08 persen).
"Kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah sebesar Rp23,50 triliun atau 66,51 persen," ujarnya.
Bey juga menuturkan, Pemprov Jabar siap mengambil langkah konkrit selain menerapkan program yang menarik wajib pajak, sosialisasi, dan memperbaiki fasilitas pembayaran, koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pendapatan transfer akan terus ditingkatkan.
"Di samping itu dilakukan juga upaya intensifikasi melalui inovasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders. Sosialisasi, edukasi perpajakan, penelusuran, dan penagihan tunggakan, operasi gabungan terus dilakukan bersama mitra terkait," tutur Bey.
"Didukung pula dengan peningkatan dan pengembangan kualitas layanan berbasis teknologi informasi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bey mengungkapkan BUMD juga dituntut dapat memberikan kontribusi. Bey menyebut, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran hingga tahunan.
"Selain itu memberikan masukan dan saran pada saat penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan, mendorong kemitraan antar BUMD milik Pemprov Jabar dengan BUMD lainnya maupun BUMN," ucap Bey.
Masih kata Bey, belanja daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp37,08 triliun. Adapun alokasinya diprioritaskan untuk bidang pemerintahan, perekonomian, infrastruktur, kesehatan serta sosial, termasuk pengentasan stunting.
"Sebagai komitmen dalam pengentasan, pencegahan dan penanganan _stunting_ menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu melalui program intervensi spesifik dan sensitif serta peningkatan sanitasi dan air bersih," ujarnya.
Selain itu, yang sedang menjadi perhatian saat ini, yakni komitmen Pemprov Jabar terhadap penyelesaian permasalahan sampah. Bey menyebut penanganan sampah terintegrasi akan melibatkan multi stakeholders sesuai dengan kewenangannya.
"Dengan adanya hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi situasi sulit serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun kembali kehidupannya pasca bencana," katanya.
Baca juga: Sosok Enuh di Mata Rekan Seangkatan ITB |
Bey turut menyampaikan soal penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 yang direncanakan sebesar Rp1,77 triliun yang bersumber dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp897,80 miliar.
Di samping itu penerimaan pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan sebesar Rp870,47 miliar yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2024. (mso/mso)