.webp)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pengusung bacapres Anies Baswedan mempertanyakan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang mencabut izin peminjaman Gedung Indonesia Menggugat (GIM) untuk acara diskusi. Pembatalan ini berujung Anies lesehan bareng relawan.
Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda mempertanyakan alasan pencabutan izin yang sebelumnya sudah dikantongi panitia acara. Padahal kata Huda, saat ini tahapan Pemilu belum memasuki masa kampanye.
"Yang pertama ini kan belum masuk masa kampanye semestinya pihak Pemprov (Jabar) relatif gak ada masalah untuk mengizinkan acara ini," kata Huda saat dikonfirmasi, Selasa (10/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi penting saya kira pemerintah dalam posisi netral dalam melihat persoalan politik ini klo tidak akan menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap proses Pilpres dr kandidat tertentu," lanjutnya.
Huda juga menyinggung terkait adanya acara serupa yang sempat dilakukan relawan dari bacapres lain di GIM beberapa waktu lalu. Menurutnya saat itu tidak ada kendala apapun dan acara berjalan lancar.
"Ada peristiwa sebelumnya yang kira-kira mirip dan diizinkan, kan ada relawan paslon kandidat lain diperbolehkan memakai fasilitas itu (GIM)," ujarnya.
Lebih lanjut, Huda mengungkapkan GIM merupakan ruang pertemuan yang biasa digunakan tempat diskusi. GIM yang jadi bangunan cagar budaya menurutnya juga punya nilai sejarah sebagai rumah pergerakan.
"GIM adalah heritage rumah pergerakan. Saya kira penggunaan fasilitas yang sifatnya memberi ruang terhadap perjuangan dan semangat pergerakan itu jangan dilarang-larang," tegas Huda.
Dengan dicabutnya izin acara Anies di GIM, Huda menegaskan para relawan dari Change Indonesia melakukan protes terbuka kepada Pemprov Jabar yang dianggap mengambil keputusan tidak adil.
"Teman-teman melakukan protes secara terbuka, jadi disampaikan kepada Pemprov Jabar kita anggap mengambil sikap tidak adil. Prosesnya seperti apa nanti kita lihat," tutup Huda.
Sementara itu, penyelenggara acara juga mempertanyakan hal serupa. Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun, menilai insiden ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.
Andreas menjelaskan acara telah mendapat izin dari Disparbud Pemprov Jabar melalui surat bernomor 1853/HM.03/UPTDPKDJB yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar.
Dalam rapat koordinasi dengan pengelola GIM, Change Indonesia yang berisi para aktivis mahasiswa lintas generasi, kelompok tani, dan kelompok buruh telah menjelaskan Anies akan datang. Namun, hanya beberapa jam sebelum acara, izin dicabut tanpa surat pembatalan resmi dan pintu GIM digembok.
Sementara, di hari yang sama, anak Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, diizinkan memakai Sport Jabar Arcamanik di Kota Bandung untuk bertemu relawan.
"Kami mempertanyakan PJ Gubernur Jawa Barat yang pernah menjadi Kabiro Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, kenapa orang lain boleh menggunakan fasilitas publik sedangkan kami tidak boleh? Gedung Indonesia Menggugat, selayaknya situs bersejarah, adalah ruang publik di mana publik bisa berkegiatan, berserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi," ujar Andreas.
(bba/dir)
