.webp)
Program ini, terungkap usai Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan pernyataannya belum lama ini. Seperti dikutip detikJabar dari detikNews, Senin (18/9/2023) pagi, Pahala menyebut ada uang sebesar Rp 784 juta yang digunakan oleh Pemkab Garut untuk pergi ke luar negeri, dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
"Kita nemuin daerah, nih kita sebutlah Kabupaten Garut. Rp 784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Kita sampai nanya, urusannya apa ya, Pak," kata Pahala.
Pernyataan KPK ini, kemudian ditanggapi berbagai pihak. Salah satunya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Menurut Tito, dirinya belum mengetahui pasti terkait ini, tapi Tito menilai ada yang tidak beres dari program Pemkab Garut tersebut.
"Ini saya enggak ngerti teknisnya seperti apa yang terjadi di Garut. Nanti saya akan minta Pak Irjen untuk turun ke Garut. Temuan dari Pak KPK tadi," katanya.
Biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang dianggarkan Pemkab Garut ini, dinilai tidak masuk akal. Sebab, tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Lantas, apa yang sebenarnya dilakukan Pemkab Garut di luar negeri, untuk mengentaskan kemiskinan ini?
Bupati Garut Rudy Gunawan memberikan tanggapannya. Menurut Rudy, pihaknya memang benar menganggarkan uang negara untuk perjalanan dinas ke luar negeri, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem
"Perjalanan dinas ini, bukan dari anggaran kemiskinan," kata Rudy kepada detikJabar.
Rudy mengatakan, anggaran itu berkaitan dengan projek penempatan kerja warga Garut di Jepang. Pemda Garut, beberapa lalu bertolak ke sana, untuk menyambangi pemerintah setempat dan beberapa pengusaha. Hasilnya, Pemkab Garut mendapatkan program penempatan kerja untuk seribu orang, dengan jangka waktu 3 tahun.
"Dan yang benar (biaya perjalanan dinas) bukan Rp 784 juta. Tapi hanya Rp 150 juta. Sisanya untuk pelatihan, dan pemberian paspor. Uang itu juga belum semua dipergunakan. Bisa dicek di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)," kata Rudy.
Menurut Rudy program penempatan kerja warga Garut di Jepang ini, merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemda Garut, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerahnya.
Para warga Garut sendiri, kemudian diseleksi dan dilatih untuk bisa berangkat ke Jepang. Mereka dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK) Garut sebelum diberangkatkan.
detikJabar melakukan penelusuran dengan mendatangi BLK Garut, yang berada di Jalan Raya Samarang, Kecamatan Tarogong Kaler, Senin (18/9/2023) pagi.
Program fasilitasi kerja warga Garut ke Jepang ini, berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Garut. Di tempat ini, mereka dilatih beragam kemampuan sebelum berangkat ke Jepang.
Menurut Kepala Disnakertrans Erna Sugiarti, saat ini ada sekitar 42 orang warga Garut yang sedang dilatih. Mereka rencananya akan diberangkatkan ke Jepang beberapa bulan ke depan.
"Pembuatan paspornya di bulan ini sudah dibuatkan. Kita juga sudah bersurat ke Kota Kanuma, bahwa kita sudah punya yang sudah siap untuk berangkat," kata Erna.
Ke-42 orang warga Garut yang termasuk ke dalam angkatan pertama program ini sendiri, diketahui merupakan perwakilan dari 42 kecamatan yang ada di Garut. Salah satunya, adalah Siti Nur Azizah, warga Kecamatan Leuwigoong.
Menurut gadis berumur 21 tahun ini, dia mengaku sudah menjalani pelatihan sejak bulan Mei 2023.
"Menetap di asrama mulai Mei. Belajar dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu-Minggu bisa pulang," kata Siti.
(dir/dir)
