Kata Bupati Garut soal Biaya Perjalanan Dinas LN untuk Atasi Kemiskinan

Bupati Garut Rudy Gunawan angkat bicara, mengenai anggaran perjalanan dinas luar negeri mencapai ratusan juta Rupiah. Anggaran itu ramai dibahas usai diungkap Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

Hal tersebut diungkap Rudy saat dikonfirmasi detikJabar via WhatsApp, Kamis (14/9/2023) siang ini. Rudy mengatakan, secara garis besar, anggaran tersebut memang dipakai untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem. Rudy menyebut, biaya tersebut digunakan untuk perjalanan dinas ke luar negeri.

"Selaku bupati, saya pastikan perjalanan dinas luar negeri ke Jepang, untuk kerja sama penempatan kerja," ungkap Rudy.

Rudy mengatakan, anggaran sebesar Rp 784 juta itu, digunakan untuk perjalanan dinas luar negeri ke Jepang. Tujuannya, sebagai bagian dari program Pemkab Garut, dalam memberangkatkan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk bisa bekerja di Negeri Sakura.

"Kita jadikan menempatkan tenaga kerja dan terampil pemuda-pemudi Garut, ke Jepang. Ini adalah salah satu strategi mengentaskan kemiskinan," katanya.

Terkait program ini, tim dari Pemkab Garut sudah berangkat ke Jepang. Di sana, Pemkab Garut bertemu dengan wali kota, serta beberapa pengusaha asal Jepang. Rudy juga mengklaim mendatangi Duta Besar RI di Jepang Heri Akhmadi.

"Hasilnya, kita berhasil dapat kuota seribu orang untuk program 3 tahun dari pengusaha Jepang. Mereka sudah cek pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja). Dicek saja visum perjalanannya. Dan dicek juga anggotanya ada berapa dari pos mana saja," ungkap Rudy.

Rudy mengaku, menghormati Kemendagri yang melakukan analisis terkait hal tersebut. Rudy juga mengaku ingin diberi kesempatan, untuk mengekspose programnya dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Garut di hadapan Kemendagri.

"Kami yakin, setelah ke Garut Kemendagri akan paham. Cek saja semua DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Garut, yang nilainya Rp 5 triliun. Jadi, kami tunggu supervisi Kemendagri, atau kami bisa diberikan waktu untuk menjelaskan. Saya pastikan Garut patuh terhadap Perpres Nomor 4 Tahun 2022," ungkap Rudy.

"Jadi silakan dicek saja. Termasuk yang perjalanan dinas luar negeri itu yang ditag di kemiskinan. Dilihat DPA-nya. Urgensinya apa, semua kan bisa ditracking. Jadi bukan hanya dilihat dari SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)," ujar Rudy.

Sekadar diketahui, biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 784 juta yang dianggarkan Pemkab Garut untuk pengentasan kemiskinan ekstrem sedang ramai diperbincangkan. Hal ini pertama kali diketahui usai diungkap oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan beberapa waktu lalu.

"Kita nemuin daerah, nih kita sebutlah Kabupaten Garut, Rp 784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Kita sampai nanya, urusannya apa ya, Pak," kata Pahala.

Pernyataan KPK ini kemudian direspons oleh sejumlah pihak. Salah satunya, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina para kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum mengetahui secara pasti teknis anggaran tersebut. Namun, Tito menilai ada yang tidak beres.

"Ini saya enggak ngerti teknisnya seperti apa yang terjadi di Garut. Nanti saya akan minta Pak Irjen untuk turun ke Garut. Temuan dari Pak KPK tadi," ungkap Tito seperti dikutip detikJabar dari detikNews.