.webp)
Penanganan kebakaran TPA Sarimukti kini diambil alih Pemprov Jawa Barat. Setelahnya, upaya pemadaman api yang sudah membara selama 24 hari di Sarimukti dilakukan jauh lebih serius. Bahkan dana miliaran juga digelontorkan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar Bambang Imanudin mengatakan, dana miliaran itu akan digunakan untuk melengkapi petugas yang berjibaku memadamkan api dengan alat pelindung diri (APD) hingga mendirikan dapur umum.
"Itu untuk alat penanganan termasuk dapur umum juga. Karena APD aja lumayan mahal. Jadi ini kan diindikasikan ada gas, sehingga petugas di sana kami lengkapi dengan APD supaya tidak keracunan," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (12/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya kita diusahakan damkar yang masuk ke lokasi itu menggunakan APD. Jadi kebanyakan di peralatan seperti APD dan juga ada untuk dapur umum," imbuhnya.
Saat ini kata dia, petugas juga telah melakukan upaya pemotongan jalur di gunungan sampah dengan menggunakan alat berat. Hal itu dilakukan agar api tidak merembet ke area yang lebih luas.
Sedangkan untuk pemadaman dengan helikopter water bombing juga akan kembali diupayakan setelah dihentikan sebelumnya.
"Water bombing kan kemarin yang mengusulkan KBB, nah kita sekarang mengusulkan lagi ke BNPB water bombing sama TMC (alat modifikasi cuaca). Surat sedang berproses," jelasnya.
Lebih lanjut, menurutnya kondisi secara keseluruhan TPA Sarimukti saat ini jauh lebih baik. Namun dia tidak menampik jika masih ada api yang menyala di beberapa titik.
"Sudah mulai membaik, kalau tadi siang ini sudah lumayan bagus kelihatanya, Tapi biasanya api itu kelihatanya malam karena mungkin angin juga kencang jadi api tersebar lagi," tandasnya.
Terpisah, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengungkapkan, Pemprov Jabar menetapkan bencana kebakaran TPA Sarimukti sebagai tanggap darurat. Status tanggap darurat itu ditetapkan setelah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyerah dalam upaya pemadaman kebakaran.
Bey mengatakan penetapan status tanggap darurat oleh Pemprov Jabar berdampak pada daya dukung baik dari sisi anggaran maupun kewenangan lebih tinggi dan lebih besar ketimbang tanggap darurat di tingkat daerah.
"Kalau di provinsi itu lebih tinggi lagi kewenangannya, dan juga tentu anggaran bisa digunakan untuk bantuan tanggap darurat ini itu lebih cepat bergerak. Untuk penanganan ini kita sudah siapkan anggaran Rp 5,8 miliar," kata Bey.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Prima Mayaningtias mengatakan tanggap darurat itu mulai diberlakukan sejak 12 September atau sehari setelah Pemkab Bandung Barat menyerahkan kewenangan penanganan pemadaman ke Pemprov Jabar.
"Mulai hari ini berlaku otomatis status tanggap daruratnya, sampai 25 September nanti suratnya. Mudah-mudahan 26 bisa dibuka lagi," kata Prima.
Usai diambil alih kewenangannya, penanganan kebakaran akan dikomandoi oleh Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat. Sementara Komandan Satgas Penanganan dipegang oleh Komandan Brigif 15/Kujang.
"Sekarang kepalanya kan BPBD Jabar, di bawahnya ada komandan satgasnya, tiap hari itu Komandan Brigif 15/Kujang. Nanti di bawah komando itu semuanya bergerak. Jadi sudah dikeluarkan surat gubernur tentang darurat tim komandonya gitu," ucap Prima.
