Tekan Polusi di Jabar, DLH dan Bapenda Siapkan Aturan Khusus

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan aturan yang dibuat khusus untuk menekan tingkat penyebaran polusi. Aturan itu disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Pendapatan Daerah lewat Peraturan Gubernur (Pergub).

Kepala DLH Jabar Prima Mayaningtias mengatakan, salah satu penyumbang polusi terbesar saat ini selain industri adalah kendaraan bermotor. Karena itu, dia menyebut tengah menyiapkan aturan agar kendaraan bermotor bisa lebih ramah lingkungan.

"Kita akan bekerjasama dengan Bapenda untuk penegakkan penarikan pajak kendaraan bermotor, ada rencana kalau mau perpanjang STNK itu dia uji emisi tidak lolos, nah itu bisa kena punishment, itu lagi dirumuskan," ucap Prima, Jumat (8/9/2023).

"Yang tidak lolos bisa jadi pajaknya lebih tinggi dan diminta diperbaiki," imbuhnya.

Prima mengungkapkan, aturan itu nantinya akan berbentuk Pergub. Saat ini, DLH dan Bapenda tengah menyiapkan draft rancangan terkait aturan tersebut. "Masih dibahas belum keluar aturannya. Nanti kita umumkan, lagi disiapkan," tegasnya.

Lebih lanjut, dia juga menuturkan, uji emisi tengah gencar dilakukan khususnya di wilayah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi). Tujuannya tidak lain untuk mengurangi dampak polusi udara yang akhir-akhir ini menjadi sorotan khususnya di wilayah DKI Jakarta.

"Maka kita running uji emisi kemudian kaitan dengan udara yang sumber tidak bergerak yaitu industri, ada beberapa industri yang ditutup karena polusinya melebihi baku mutu," ujar Prima.

Selain itu kata dia, fenomena alam El Nino semakin memperparah pencemaran udara. Karena El Nino itu, Prima menyebut polusi menjadi berkumpul dan membuat kualitas udara kian buruk.

"El Nino ini menambah polutan udara tidak bisa flashing karena suhu tinggi kemudian kelembaban, angin gak ada, itu yang bikin akhirnya dia (polusi) ngumpul naik ke atas," tutup Prima.