Sejumlah warga menggelar aksi di lahan Perhutani Sukabumi yang sempat dijadikan tambang emas ilegal. Aksi itu digelar menuntut agar para penambang diizinkan untuk kembali melakukan aktivitas di kawasan itu.
Video aksi mereka tersebar di aplikasi perpesanan. Nampak dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster berisi berbagai tuntutan.
Salah satu tuntutannya adalah menuntut legalitas agar penambang bisa kembali menambang di Kampung Cibuluh, Desa/Kecamatan Ciemas. Diketahui tambang tersebut sebelumnya sudah menewaskan dua orang gurandil.
"Yang saya ketahui, yang waktu itu (dalam video) ada deklarasi dari Bunda Mae, mengenai ya pergerakan mereka sedang mengajukan melalui koperasi, untuk izin lahan," kata Jojon Rihanang, Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) Hanjuang Barat, BKPH Lengkong kepada detikJabar, Rabu (12/7/2023).
Jojon juga menyinggung soal kehadiran Eros Djarot dalam aksi tersebut. Memang dalam potongan video lainnya yang tersebar terlihat Eros Djarot budayawan, sutradara, penulis lagu, penulis skenario dan politikus Indonesia itu tengah melakukan orasi.
"Hari kemarinnya juga ada kunjungan Eros Djarot, ada beberapa sebagian masyarakat mengira akan dilakukan di kawasan (Perhutani) ternyata tidak," imbuhnya.
Saat ditanya apakah proses izin pertambangan rakyat tersebut bisa ditempuh, Jojon menjelaskan hal itu bisa dilakukan namun bakal memakan waktu lama.
"Bisa diajukan memang prosesnya lama juga, untuk koperasi hanya 10 hektar sesuai aturannya. Bisa (ditempuh) cuma prosesnya panjang, saya dengar sudah sampai Yogyakarta namun harus ada pengukuran lagi dari BPKH," jelas dia.
Dihubungi terpisah, Siti Maemunah, Ketua Koperasi tambang Produsen Ratu Jaya Perkasa membenarkan aksi pergerakan sejumlah warga ke Cibuluh.
"Pergerakan meminta izin ke negara, agar ngasih perizinan untuk tambang rakyat," tuturnya.
Soal jumlah warga yang datang dan menginginkan lokasi itu dilegalkan, Maemunah menyebut, jumlahnya mencapai 1.500 orang penambang.
"1.500 orang, (itu yang tercatat?) betul. Kami ingin menggugat, menggugat hak rakyat, pasal 33 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2. Masa rakyat terus dibunuh," jelasnya.
Terkait perjalanan proses pengurusan izin pengajuan lokasi tambang itu, Maemunah menyebut hal itu sudah sampai ke kehutanan dan ESDM. "Sudah memohon kepada kehutanan, dari kehutanan langsung ke ESDM," ucapnya.
Soal kemunculan Eros Djarot yang menjadi bagian dari aksi itu Maemunah membenarkan. Namun menurutnya Eros Djarot datang tidak diundang dan sekadar memberikan dukungan.
"Bukan diundang untuk memberi dukungan beliau yang datang, merasa simpati kepada masyarakat yang teraniaya,"pungkasnya.
(sya/mso)