.webp)
Bupati Garut Rudy Gunawan resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap 1 Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan Quick Win Program Unggulan Tahun 2023. Menurutnya, smart city merupakan strategi menuju Indonesia adil dan makmur.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Harmoni, Garut, Rudy mengungkapkan harapannya agar smart city dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Garut, contohnya penerapan dalam dimensi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
"Ini adalah strategi, smart city adalah strategi menuju Indonesia adil dan makmur, ini strategi yang disampaikan oleh kementerian, bahwa sekarang dengan teknologi semua kan sudah tidak bisa mengelak," ucap Rudy dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7/20230.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun berharap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serius dalam pengisian dimensi smart city ini. Menurutnya, anggaran untuk penerapan ini sudah disiapkan demi bisa mempermudah akses masyarakat nantinya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut selaku Sekretaris Pelaksana Smart City Margiyanto mengatakan bimtek penyusunan masterplan smart city Kabupaten Garut menjadi agenda yang sangat penting. Mengingat hal ini menjadi proses perencanaan yang akan dilaksanakan Pemkab Garut dalam merespons perkembangan pemerintahan.
"Karena kita akan segera mengakhiri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ini menjadi momentum penting bagi kita, untuk menyiapkan materi dalam rangka penyusunan RPJMD kepemimpinan berikutnya," terang Margiyanto.
Ia menerangkan bimtek ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh perangkat daerah terkait pengembangan smart city di Kabupaten Garut. Selain Bimtek I ini, akan digelar 3 bimtek lainnya terkait masterplan smart city Kabupaten Garut.
"Tentu berharap seluruh perangkat daerah terlibat secara aktif dalam proses penyusunan masterplan, sehingga kemudian kita mampu merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan smart city di Kabupaten Garut," tandasnya.
Sementara itu, Perwakilan Kominfo RI Iwan Setiadi mengatakan program smart city merupakan salah satu program prioritas Kemenkominfo RI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Saat ini, sudah ada 148 kabupaten/kota yang diberikan pendampingan, serta memiliki master plan smart city yang dievaluasi pelaksanaannya setiap tahun.
"Jadi waktu itu persepsi smart city itu hubungannya dengan pengadaan TIK belanja TIK, sehingga secara nasional lonjakan anggaran untuk belanja TIK itu menjadi begitu tinggi," ucapnya.
Program smart city dilaksanakan dalam beberapa tahapan, di antaranya tahap asesmen yang telah dilakukan akhir tahun lalu. Iwan mengatakan pihaknya sudah memilih sekitar 50 kabupaten/kota untuk mendapatkan pendampingan pelaksanaan smart city.
Pada tahap kedua, ada launching melalui penandatanganan MoU yang telah dilaksanakan sekitar awal tahun 2022. Berikutnya, implementasi yang hari ini dilaksanakan.
"Tahap Bimtek penyusunan ini nanti akan dilaksanakan menjadi 4 kegiatan Pak Bupati, nanti sampai dengan bulan Oktober nanti jedanya 1 bulan-1 bulan," ujarnya.
Ia menerangkan salah satu tujuan program smart city ialah menyediakan acuan bagi kabupaten/kota melalui masterplan yang telah disusun. Ia pun berharap penerapan smart city bisa lebih terarah karena, sebab langkah-langkah rencananya setiap tahun tersusun di dalam sebuah rencana induk dengan merujuk kepada 6 dimensi di antaranya smart government, smart economic, smart branding, smart living, smart environment, dan smart society.
"Setiap program prioritas tentu saja diharapkan dapat berperan mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, dan program pendampingan smart city ini adalah salah satu program yang dianggap memiliki dampak langsung kepada masyarakat," paparnya.
Iwan pun berharap program quick win ini akan berjalan dengan baik. Adapun dalam rencana induk ini, nantinya kabupaten/kota akan merumuskan program jangka pendek penerapan smart city.
"(atau) program jangka pendek terkait dengan inovasi dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang tentunya yang dihadapi oleh masing-masing daerah, dalam arti pemerintahan dan masyarakat baik dari sisi ekonomi, kesehatan, dan lingkungan," terangnya.
(fhs/ega)
