35 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila 2023 dan Sejarah Peringatannya

Bandung -

Tanggal 1 Juni merupakan tanggal penting untuk memperingati Hari Lahir Pancasila, sejak tahun 2016 berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 24 tahun 2016 terkait Hari Lahir Pancasila dengan menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan merupakan libur nasional.

Lahirnya pancasila sebagai petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat untuk lebih terarah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia dan bekerja sama.

Pada mulanya, peringatan Hari Lahir Pancasila di masa orde baru tidak diperingati lalu diusulkan oleh Megawati Soekarno Putri Kepada Susilo Bambang Yudhoyono presiden ke-6 RI dan diwujudkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2016.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejarah Hari Lahir Pancasila

Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menjadi landasan utama penetapan Hari Lahir Pancasila di tanggal 1 Juni, pidato Soekarno juga mendapatkan sambutan antusias dari peserta sidang yang hadir.

Dalam pidatonya tersebut Soekarno menandai pertama kali konsep awal pancasila dikemukakan yang menjadi dasar negara Indonesia, pembuatan Pancasila sendiri berawal dari dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh perdana menteri Jepang ke 41 yang menjabat saat itu adalah Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944.

Lalu di tanggal 29 April 1945 pemerintah jepang membentuk BPUPKI dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Pada 29 Mei-1 Juni 1945 dilaksanakanlah sidang pertama untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia yang digelar selama 4 hari dengan melibatkan 30 pembicara.

Saat itu BPUPKI beranggotakan orang Indonesia dan anggota istimewa dari Jepang yang tidak memiliki hak suara dan hanya menjadi pengamat.

Dalam sidang tersebut dihadiri beberapa tokoh penting diantaranya Soekarno sebagai penggali atau perumus pancasila, juga ada toko lain yang menyumbangkan pikirannya tentang Dasar Negara antara lain Mohammad Hatta, Soepomo dan Muhammad Yamin.

Di tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan rakyat.

Soekarno juga mengusulkan 5 asas yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang maha Esa. Asas tersebut dinamakan Pancasila oleh Soekarno yang dalam bahasa sansekerta panca berarti lima dan sila yang berarti dasar atau asas.

Asal-Usul Hari Lahir Pancasila

Jepang memberi janji kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945, lalu terbentuk BPUPKI untuk membantu mewujudkan janji tersebut yang terdiri dari 60 orang di bawah pimpinan Dr. Radjiman Wedjodiningrat dan wakilnya Raden Panji Soeroso serta Ichubangasa dari Jepang.

Di tanggal 29 Juni 1945 dibentuk juga panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI, beranggotakan 8 orang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutardjo, A. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Moh. Yamin, dan Mr. A.A. Maramis.

Karena terdapat perbedaan usulan terkait dasar negara dari Moh Yamin, Mr. Soepomo dan Ir Soekarno. golongan Islam menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedang golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu.

Lalu dibentuklah Panitia Kecil 9 orang, yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan Nasionalis, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, A. Wachid Hasyim, dan H. Agus Salim. Panitia Sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945,

Dari sidang tersebut menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan Preambule, yaitu Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mr. Moh. Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama "Piagam Jakarta".