Jabar Hari Ini: Kantor Walkot Bandung Digeledah KPK

Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat hari ini, Senin (17/4/2023) dari mulai Kantor Wali Kota Bandung Yana Mulyana digeledah KPK hingga Pangandaran diguncang gempa bumi. Berikut rangkumannya dalam Jabar Hari Ini.

Kantor Walkot Bandung Digeledah KPK

Sejumlah petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Balai Kota Bandung, hari ini. Kedatangan petugas KPK diduga terkait kasus yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Usai menggeledah ruang ATCS Dishub Kota Bandung, sekitar pukul 13.27 WIB tiga penyidik KPK kembali ke ruang Wali Kota Bandung. Dua puluh menit setelahnya, 13.47 WIB dua penyidik lainnya menyusul ke ruang Wali Kota Bandung.

Tetap tak ada sepatah kata pun diucapkan oleh para penyidik untuk memberi keterangan pada awak media yang sedang berjaga.

Salah satu penyidik yang keluar dari pintu ATCS hanya menjelaskan pada penjaga bahwa dua orang masih dalam ruang ATCS.

"Masih ada dua orang lagi ya pak di dalam, periksa komputer," ujar seorang penyidik pada beberapa aparat dari Polrestabes Bandung dan satu orang ajudan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Dari keterangan petugas yang berjaga, penyidik diperkirakan akan selesai pukul 15.00 WIB. Betul saja, sekitar 15.10 WIB lima petugas dari Polrestabes Bandung mulai berjaga di ruang tengah Balai Kota Bandung.

Sekitar pukul 15.30 WIB, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Tito Jaelani menggunakan kemeja putih, masuk ke ruang Wali Kota Bandung dengan seorang rekannya berkemeja biru muda.

Soal Salat Id di Lapdek, Ini Kata Walkot Sukabumi

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi buka suara soal isu ditolaknya permohonan Muhammadiyah untuk salat Idul Fitri di Lapang Merdeka. Rencananya, salat sunnah itu akan dilaksanakan pada 21 April 2023 mendatang.

Setelah isu tersebut muncul dipermukaan, Pemerintah Kota Sukabumi langsung mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Dewan Muhammadiyah. Pertemuan dilakukan di Balai Kota Sukabumi secara tertutup.

"Kita agak kaget sebenarnya dengan berita yang menjadi viral dan menjadi liar informasinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi," kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi kepada awak media hari ini.

Fahmi membantah ada penolakan hingga larangan Muhammadiyah salat Id di Lapang Merdeka. Dia pun menceritakan kronologi isu tersebut muncul.

Awalnya, PDM berkirim surat permohonan izin untuk melaksanakan salat Idul Fitri di Lapang Merdeka. Tak lama kemudian, surat itu dibalas oleh Pemda sesuai dengan surat yang tersebar di media sosial.

"Dalam surat yang saya balas sebagaimana yang sudah beredar, tidak ada penolakan kepada Muhammadiyah. Jadi surat yang kami balas itu bahwa kami, pemerintah daerah akan melaksanakan salat Idul Fitri di Lapang Merdeka menunggu ketetapan dari pemerintah," ujarnya.

Kemudian surat itu ditindaklanjuti dengan pertemuan PDM dan Pemkot pada 12 April lalu. Menurutnya, silaturahmi itu berlangsung baik dan menunjukkan keakraban serta kekerabatan antar kedua belah pihak.

"Di sana menghasilkan keputusan bahwa Pemda akan memfasilitasi pelaksanaan Idul Fitri yang dilaksakanan oleh PDM. Lokasinya di sepanjang jalan ini (Jalan Syamsudin) akan kita lakukan penutupan. Makanya aneh kalau kemudian ada istilah terjadi penolakan kegiatan terhadap Muhammadiyah," kata dia.

Selain itu, dia juga menyebut apabila Muhammadiyah bersikukuh akan menunaikan salat Idul Fitri di Lapang Merdeka, maka Pemda akan memberikan izin sesuai dengan pesan Menteri Agama Cholil Yaqut.

"Kalaupun memang tetap akan menggunakan Lapang Merdeka, kami sebagaimana arahan dari kementerian agama Pak Menag menyampaikan kepada kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada mereka dalam kegiatan Idul Fitri, kalau memang akhirnya akan menggunakan Lapdek," ucapnya.

Pimpinan Dewan Muhammadiyah Ade Rahmatullah juga mengaku kaget saat kabar itu muncul ke permukaan. Dia membenarkan awalnya memang berencana melaksanakan salat Id di Lapang Merdeka, namun kemudian menggunakan plan B yaitu di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi).

"Saya kaget ada berita seperti ini padahal berdasarkan kesepakatan kami saat audien bahkan Pak Wali ingin memfasilitasi. Hanya memang Pak Wali menyampaikan beliau menunggu waktu sampai ada keputusan dari pemerintah tentang pelaksanaan salat Idul Fitri," kata Ade.

"Beliau menginisiasi bahwa Jalan Syamsudin akan ditutup untuk memfasilitasi salat Id di kampus dan depan jalan. Karena nampaknya sebagian jalan akan dipakai untuk jemaah yang datang terakhir," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, PP Muhammadiyah mempertanyakan perihal permohonan izin penyelenggaraan salat Idul Fitri pada 21 April 2023 di Lapangan Mataram, Pekalongan, yang ditolak pemerintah daerah. Muhammadiyah kini mendengar kabar permohonan pelaksanaan salat Id di Lapangan Merdeka, Sukabumi, juga ditolak.

"Setelah Kota Pekalongan, sekarang Kota Sukabumi? Setelah itu mana lagi?" kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengawali pernyataannya dalam keterangan hari ini.

"Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdlah seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pemerintah sebagai penyelenggara negara justru berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya," ujar Mu'ti.

Babak baru Kasus Pelajar di Sukabumi Jadi Korban Pembacokan

Peristiwa pembacokan Ade Rian Surya Saputra, pelajar kelas IX SMP negeri di Kota Sukabumi yang ditayangkan secara langsung melalui Instagram memasuki babak baru. Tiga pelaku kini sudah berstatus terdakwa dan menjalani persidangan.

Dilihat dari laman resmi SIPP, sidang dengan nomor perkara 51/Pid.B/2023/PN Skb. Dari jadwal sidang, hari ini merupakan sidang keenam setelah sebelumnya ditunda karena putusan sela dan saksi belum siap.

Sidang digelar secara tertutup sesuai dengan Pasal 153 Ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meski demikian, pantauan detikJabar di pengadilan, para terdakwa dihadirkan dengan kondisi tangan diborgol.

Selain itu, pihak keluarga juga turut hadir mengawal kasus tersebut. Ibu korban bahkan membawa foto almarhum sambil tak kuasa menahan tangis.

Kuasa Hukum keluarga korban Mochammad Zein mengatakan, sidang hari ini, beragendakan pleidoi. Menurutnya, masih ada saksi kunci yang belum dihadirkan dalam sidang tersebut.

"Kalau misal dari proses hukum, kita memperjuangkan keadilan untuk korban yang bernama Ade Rian ini, memang keinginan dari keluarga mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya," kata Zein kepada detikJabar.

"Kita juga masih tanda tanya baik itu kepolisian, kejaksaan kenapa sampai saat ini saudara B yang ada pada saat di TKP tapi dia belum dipanggil sebagai saksi. Padahal jelas secara KUHAP atau aturan saudara B ini dipanggil sebagai saksi mahkota," ujarnya.

Senada dengan Adrianto Saputra (48), selaku ayah korban. Dia merasa janggal karena tak ada rekonstruksi dalam kasus yang menewaskan anak keempatnya itu.

"Tidak ada rekonstruksi daripada pihak kepolisian. Kami juga tidak diberitahukan. Kami melihatnya kasus ini seperti dipercepat. Kami meminta seadil-adilnya, meminta dan memohon supaya kami dapat keadilan yang sebenar-benarnya atas kematian anak kami," kata Adrianto.

Irna (30), selaku ibu korban meminta agar para terdakwa dihukum seberat-beratnya. Dia masih tak menyangka anaknya akan tewas dengan cara yang tak wajar.

"Seberat-beratnya sesuai yang mereka lakukan ke anak saya. Mereka tidak hanya membacok tapi juga menyiksa. Badan anak saya biru, sayatan di tangan nyaris putus, luka di kepala hingga pendarahan bahkan dokter visum bilang kalaupun almarhum ada tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala," ucapnya.

Sekedar informasi, pembacokan bermula saat korban menuduh para pelaku melakukan vandalisme di gedung sekolahnya. Menurutnya, pelaku yang masih berusia 14 tahun itu tak terima dan janjian untuk berduel.

Setibanya di TKP, pelaku DA langsung turun dari motor dan tanpa basa-basi melakukan pembacokan kepada korban. RA langsung menggunakan HP dan melakukan live streaming di salah satu medsosnya. Sedangkan AAB berjaga di atas motor untuk melarikan diri bersama teman-temannya.

Pelaku anak yang berhadapan dengan hukum itu dikenai pasal berlapis dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Ketiga pasal itu yakni Pasal 76C jo Pasal 80, Pasal 170 ayat 2 dan Pasal 315 ayat 3 dengan penjara paling lama 7 sampai 15 tahun.

Getaran Terasa hingga Cilacap Kala Gempa M 5,0 Guncang Pangandaran

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,0 guncang Pangandaran siang tadi. BMKG menyebut gempa berpusat di Kabupaten Pangandaran dengan kedalaman 10 Km, dengan lokasi 8.4 Lintas Selatan, 107.85 Bujur Timur.

Kepala BPBD Pangandaran Kustiman mengatakan gempa yang berpusat di perairan Pangandaran ini terjadi sekitar pukul 11.38 WIB siang.

"Bangunan terasa goyang seperti mobil lewat, kalau info dari BMKG yang kami terima magnitudo 4,9. Kalau di Twitter itu parlementer awal kan ada disclaimernya," kata Kustiman hari ini.

Dia mengatakan getaran gempa terasa selama sekitar 10 detikan di awal pertama getaran. "Namun getaran tidak terlalu kuat," ucapnya.

Kendati demikian, kata Kustiman, pihaknya tetap mengimbau kepada warga Pangandaran khususnya yang ada di pesisir agar tetap waspada, tetapi tidak panik.

"Laporan dari tim di lapangan tidak ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut," katanya.

Warga Cilacap Agus Rianto mengatakan gempa Pangandaran lumayan terasa hingga Jawa Tengah. "Iya terasa juga getarannya ke Cilacap siang tadi," kata Andriana kepada detikJabar.

Warga Pangandaran Deni Nurdiansyah mengatakan saat gempa terjadi dia sedang mengendarai sepeda motor. "Nggak begitu terasa karena barusan sedang mengendarai sepeda motor," ucapnya.

Gubernur Jabar Imbau Warga Tak Mudik di Malam Hari

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek kesiapan pasukan pengamanan mudik Lebaran 2023 hari ini. Kang Emil sapaan karibnya mengimbau para pemudik asal Jabar untuk tidak berpergian saat malam hari supaya menghindari kemacetan di perjalanan.

"Imbau juga kepada masyarakat agar memilih perjalanan pada waktu siang hari guna mengurai kepadatan volume kendaraan. Mengingat pada tahun lalu, masyarakat memilih perjalanan pada malam hari," kata Kang Emil dalam apel pasukan pengamanan Lebaran 2023 di depan Gedung Sate, Bandung hari ini.

Dia mengungkap tahun ini potensi pergerakan pemudik se-Indonesia, tak terkecuali di Jabar, diprediksi akan meningkat hingga 45%. Tahun lalu, ada sekitar 85,5 juta pemudik dan tahun ini diprediksi meningkat hingga 123,8 juta pemudik di seluruh Indonesia.

Sebagai antisipasi, Polri bakal menerapkan skenario salah satunya melalui contraflow di KM 47-KM 72 Tol Cikampek. Dari KM 72 Tol Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung nantinya akan diterapkan one way untuk memperlancar arus kendaraan pemudik.

Usai apel, Kang Emil kembali mengingatkan warga Jabar untuk tidak berpergiaan malam hari. Lebih baik kata dia, perjalanan dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari H lebaran dan dilakukan pada siang hari.

"Kepada pemudik, pilih waktu-waktu yang baik dan jangan dipepetkan ke hari H. Tahun lalu banyak yang mencoba malam hari sehingga terjadi kemacetan luar biasa. Maksimalkan mudik di siang hari, jadi harus pikirkan dan diseimbangkan," tuturnya.

Tak hanya untuk pemudik yang menggunakan mobil. RK juga mengimbau warganya yang hendak berpergian menggunakan motor supaya bisa mengutamakan keselamatan saat di perjalanan.

"Buat pemudik kendaraan bermotor, kami imbau jangan bawa beban berlebihan. Dan harus diutamakan keselamatan," ucapnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus mengungkap, 27.537 personel di Jawa Barat diterjunkan untuk mengamankan Lebaran 2023. Puluhan ribu personel ini akan disebar di 328 pos penjagaan sepanjang jalur mudik.

"Kami juga imbau seluruh pemudik memanfaatkan pos-pos ini untuk istirahat jika merasa lelah. Jangan memaksakan mudik karena keluarga menunggu di rumah," pungkasnya.