.webp)
Guru-guru bersertifikasi di tingkat SD dan SMP di Kota Sukabumi mengeluhkan kondisi tunjangan yang dipotong sebesar 70 persen. Pihaknya merasa tak adil karena tunjangan guru dikurangi, sedangkan tunjangan Kepala Sekolah naik.
Nastiti Saridewi, salah seorang guru merasa jika ia mendapatkan perlakuan tak adil soal tunjangan ini. Dia mengungkapkan, pemotongan tunjangan itu sudah terjadi sejak dua bulan lalu.
"Kami sebagai guru syok tunjangan kami hilang Rp1,2 juta. Sementara uang itu menjadi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Tukin kami ini sudah di potong dua bulan," kata Nastiti kepada awak media, Sabtu (1/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, pemotongan tunjangan itu mulanya beralasan sebagai penyesuaian anggaran akibat defisitnya APBD 2023. Namun ia menyayangkan, kebijakan pemerintah yang mengorbankan hak guru-guru.
"Kami ingin ada keadilan. Di mana kerberpihakan Pak Wali?," tanyanya.
Kusnadi, guru lain yang ikut menjadi korban pemotongan tunjangan juga meminta agar DPRD Kota Sukabumi turun tangan untuk membantu memberikan solusi atas keluh kesah guru sertifikasi di Sukabumi. Dia menyebut, tukin yang mereka terima selama dua bulan ke belakang hanya Rp500 ribu.
"Jadi yang kita terima dari pemotongan sekitar Rp500 ribu. Kami meminta DPRD untuk mengunakan hak-haknya sebagai mitra dan wakil rakyat," ujar Kusnadi.
Padahal, kata dia, tunjangan itu sangat membantu untuk menutupi kebutuhan keluarganya. "Itu ekonomi kehidupan kami, biaya untuk anak sekolah, makan untuk sehari-hari," sambungnya.
DPRD Akan Panggil TAPD-Wali Kota Sukabumi
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Gagan Rahman Suparman menanggapi terkait isu pemotongan tunjangan guru sertifikasi tersebut. Dia mengaku baru mengetahui persoalan pemotongan tunjangan ini.
"Berkaitan dengan pemotongan 72 persen dari tukin yang mana tentunya dianggap bahwa itu sangat menyulitkan, kami justru tidak mengetahui bermacam hal, kami sangat kaget selaku Ketua Komisi III dan ada beberapa rekan kami di Banggar (Badan Anggaran juga tidak mengetahui akan pemotongan yang sudah dilakukan 2 bulan ini," kata Gagan.
Dia mengatakan, setidaknya ada 1.500 guru sertifikasi yang terdampak kebijakan tersebut. Mereka pun telah mengadukan kondisi itu ke Komisi III DPRD Kota Sukabumi.
"Jangan mengambil hak-hak yang sudah diberikan dan tentunya melalui Perwal yang sudah dibuat pada saat 2019 sehingga hari ini harus diubah dengan penurunan yang sedemikian rupa sangat menyakitkan," ujarnya.
Pihaknya berencana akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Wali Kota Sukabumi untuk menyalurkan keluh kesah guru-guru.
"Kita mengacu pada mekanisme karena ada TAPD yang mewakili Pemda. Kita akan coba komunikasi TAPD terlepas dari itu bila perlu kita undang Wali Kota atau menghadap ke Wali Kota. Itu satu hal yang biasa dan harus dilakukan kalau tidak terjadi perubahan demi hajat hidup para guru," ucap dia.
Gagan juga menanggapi soal kenaikan tunjangan Kepala Sekolah saat guru-guru terjadi penurunan tukin. Menurutnya, jika alasan penurunan itu karena efisiensi anggaran, maka seharusnya ditanggung bersama bukan memberatkan sebelah pihak.
"Dalam satu dinas pun ini berbeda, kenapa ketimpangan terjadi di Dinas Pendidikan? Ketika guru ASN bersertifikasi mndapat potongan yang sedemikian besar tapi kepala sekolah malah naik. Kalau memang ini berjalan sesuai keadilan, kekurangan atau penurunan ini harus ditanggung secara bersama dengan semua jajaran ASN di Kota Sukabumi," paparnya.
"Saya tidak menginginkan ada demo guru bersertifikasi dan tentunya harapan besar kami ingin ada keputusan yang bijak, yang disampaikan oleh Perwal tersebut dengan pemotongan yang bertahap mungkin. Ini kan bisa dipotong secara bertahap tidak harus sekaligus, dan tidak hanya prioritas di salah satu pihak atau kelompok," tutupnya.
(dir/dir)
