.webp)
Mereka akan menuntut keadilan atas beberapa hal yang telah dilakukan pihak STMIK Tasikmalaya.
"Salah satunya kami meminta STMIK Tasikmalaya mengembalikan uang semesteran (UKT) yang baru saja dibayarkan beberapa hari sebelum kampus ditutup," kata Santi Permana, salah seorang orang tua mahasiswa.
Dia menuntut pengembalian uang senilai Rp 1 juta yang telah dibayarkan, karena pihak kampus dituduh curang.
"Sudah tahu kampus sedang pembinaan dan ditutup, tapi kami tetap harus bayar. Kami minta dikembalikan," kata Santi.
Tuntutan kedua, sesuai dengan kesepakatan bahwa pihak STMIK Tasikmalaya harus bisa memindahkan mahasiswa ke kampus lain yang serumpun dalam waktu 2 minggu.
"Kalau tuntutan-tuntutan itu tidak dipenuhi, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum," kata Santi.
Meski belum tahu penyebab pasti penutupan STMIK Tasikmalaya, dia menegaskan pihaknya meyakini langkah penutupan yang dilakukan Kemendikbudristek melalui LLDIKTI wilayah IV, pasti disertai oleh temuan atau fakta pelanggaran berat.
"Kami yakin pemerintah atau Kemendikbud menutup pasti ada alasannya. Tapi sekarang kami juga meminta pemerintah memberikan solusi atas permasalahan dan kerugian yang kami alami," kata Santi.
Santi yang merupakan warga pesisir selatan Tasikmalaya itu mengaku selama ini dirinya berjuang mati-matian agar bisa menguliahkan anaknya hingga sarjana.
"Saya orang kampung, jauh dari kota. Tidak gampang menyekolahkan anak sampai kuliah. Untuk bayar semesteran pun berat," kata Santi.
Salman Alfarizi salah seorang mahasiswa semester akhir, juga mengharapkan sikap proaktif Kemendikbudristek untuk menyelamatkan mahasiswa STMIK Tasikmalaya. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi proses kepindahan dan masalah teknis lainnya.
"Sekarang saya itu tercatat di STMIK Tasikmalaya mahasiswa semester VIII, tapi di pangkalan data DIKTI saya masih terdata semester V. Padahal selama ini saya menjalani perkuliahan dan memenuhi semua kewajiban pembayaran," kata Salman.
Situasi itu menurut dia meresahkan, karena apabila sekarang dia pindah kampus maka akan dianggap mahasiswa semester V.
"Itu lah mengapa kami berharap Kemendikbudristek atau LLDIKTI membantu kami, hingga menyangkut hal teknis seperti itu," kata Salman.
Dia berharap dibentuk tim khusus atau semacam posko pengaduan dari Kemendikbudristek untuk membantu proses pemindahan mahasiswa dan urusan teknis lainnya.
"Yang dihukum atas kesalahannya itu kan kampus, mahasiswa itu hanya korban, jadi mohon kepada Kemendikbudristek kami diselamatkan," kata Salman. (yum/yum)
