.webp)
Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapati seekor sapi perah milik peternak di Desa Suntenjaya, Lembang, positif terpapar Lumpy Skin Disease (LSD).
LSD sendiri merupakan penyakit kulit infeksius yang disebabkan oleh Lumpy Skin Disease Virus (LSDV). Penyakit ini ditandai munculnya benjolan pada kulit sapi pada bagian leher, punggung, dan perut. Sapi yang terinfeksi LSD juga dapat mengalami demam, kehilangan nafsu makan, lesu, dan mengalami penurunan produksi susu.
Kepala Dispernakan KBB Undang Husni Thamrin mengatakan kepastian sapi tersebut terpapar LSD berdasarkan hasil uji sampel yang dilakukan di Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (BKHKMV) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil pemeriksaan sampel darah yang dilakukan di Laboratorium Balai Veteriner Subang, sapi itu positif terpapar LSD," ujar Undang saat dikonfirmasi, Jumat (24/3/2023).
Undang mengatakan sapi tersebut langsung dipotong bersyarat untuk mencegah penularan kepada sapi lain. Setelah dipotong sapi tersebut langsung dikubur.
"Untuk pencegahan penularan kepada sapi lainnya sudah dilaksanakan pemotongan bersyarat. Memang dari pertimbangan kami memutuskan sapi dipotong lalu dikuburkan. Padahal sebetulnya sapi yang positif LSD aman dikonsumsi," kata Undang
Pemusnahan atau pemotongan bersyarat merupakan kesepakatan bersama antara peternak, pihak KPSBU. Sebab peternak yang sapinya dipotong mendapatkan penggantian dari KPSBU. Sementara saat pemusnahan, petugas pemotong dan petugas restrain menggunakan alat pelindung diri (APD).
"Kemudian di lokasi penguburan disemprot cairan disinfektan. Penguburan dilakukan untuk memastikan ternak yang dimusnahkan tidak menjadi sumber penularan," ucap Undang.
Pihaknya sendiri sudah menjadwalkan vaksinasi massal bagi hewan ternak sapi mencegah penyebaran LSD kian meluas. Berdasarkan data yang dimiliki Dispernakan KBB, populasi sapi perah di KBB mencapai 25 ribu ekor.
"Tahap pertama ini kami sebar 10 ribu dosis, kekurangannya sedang kami minta ke Pemprov Jabar. Karena paling tidak dosis pertama saja kan butuh 30 ribu termasuk cadangan," tutur Undang.
(yum/yum)
